Selasa, 17 Mei 2016

KEPEMIMPINAN DALAM PANDANGAN MASYARAKAT MELAYU



A.    Kepemimpinan dalam Pandangan Melayu
Jika dirujuk sumber-sumber tertulis karya pengarang tempatan dapat diklasifikasikan pemimpin bagi orang Melayu pada zaman sebelum datangnya pengaruh agama Hindu, Budha, Islam dan Nasrani bahwa pemimpin mengandung makna mitologis dan kosmologis. Artinya pemimpin orang yang datang dari tempat yang tinggi atau dari langit yang turun ke bumi untuk melaksanakan tugasnya memimpin penduduk yang ditemuinya.
Menurt sejarah Melayu pemimpin dipersonifikasikan sebagai orang besar dan agung yang telah menguasai jagat ini seperti Alexander The Great atau Iskandar Zulkarnain dari Romawi yang merupakan susur-galur dari raja-raja Melayu. Selanjutnya diteruskan  raja keturunan Sriwijaya, Tri Buana yang turun dari Bukit Siguntang Mahameru dan melahirkan keturunan Raja Melaka, Raja Riau-Johor dan seterusnya.
Sejak Raja menguasai agama Hindu-Budha, maka kepemimipinan Melayu menganut konsep Hindu  atau Budha. Konsep Hindu bahwa masyarakat itu harus tunduk kepada para dewa. Dewa merupakan lambang/simbol kekuasaan atau pemimpin. Hindu membedakan masyarakat atas kasta-kasta. Yang menjadi pemimpin adalah kasta tertinggi. Kasta ini adalah kasta Brahmana, diikuti Kstaria, Waisya dan Sudra. Berdasarkan ajaran itulah masyarakat Hindu mengandung konsep kepemimpinan beraja-raja (aristokrasi) dan dalam masyarakat Melayu dikenal adat Ketemenggungan. Konsep ini diteruskan dengan kepemimpinan setia raja seperti personifikasinya kesetiaan Hang Tuah kepada Sultan Melaka. Untuk membuktikan kesetiaannya itu, Hang Tuah sampai membunuh teman akrabnya, yaitu Hang Jebat dan Hang Kesturi.
Lain lagi dengan ajaran Budha, di mana masyarakat tidak mengenal kasta. Status orang ditentukan kemampuannya melaksanakan ajaran dan menghentikan sekurang-kurangnya lima larangan, yaitu membunuh, mencuri, main perempuan, minum-minuman keras dan berjudi. Keputusan diambil atas dasar kesepakatan bersama.
Ajaran Islam menentukan bahwa sultan adalah wakil Tuhan di dunia. Dalam Al-Quran dinyatakan bahwa manusia diutus untuk dijadikan khalifah (pemimpin) di muka bumi. Bagi yang mengerjakan shalat berjamaah diberikan pahala 27 derajat lebih tinggi daripada shalat sendirian. Apabila imam salah dalam memimpin shalat harus diingatkan dengan makmumnya. Rasulullah Saw selain sebagai kepala pemerintahan sekaligus juga berperan sebagai panglima perang melawan musuh. Keputusan mesti diambil secara musyawarah untuk mufakat.
Pada masyarakat Melayu sejak dianutnya Islam sebagai agama, maka ketentuan dan keputusan didasarkan ajaran Islam. Hukum yang dianut, yaitu hukum syarak. Terkenal dengan ungkapan, “Adat bersendi syarak, syarak bersendikan kitabullah”. Masyarakat Melayu tidak membabi buta setia pada raja atau sultannya seperti ada ungkapan, “Raja adil raja disembah, Raja zalim raja diisanggah”. Ini berarti rakyat Melayu senantiasa mengawasi kebijakan pemimpinnya.
Orang Melayu mempunyai pandangan bahwa manusia adalah makhluk (ciptaan) Allah Swt. Hal ini sesuai dengan firman-Nya dalam surat Adz-Dzariyat ayat 56 yang berbunyi, “Tidaklah kuciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembah kepada Ku”. Dalam sumber-sumber lisan dan tertulis seperti pada Gurindam XII karangan Raja Ali Haji diantaranya dikatakan:
Barangsiapa mengenal yang empat
Maka dia itulah orang yang ma’rifat
Yang empat dimaksud dalam Gurindam XII di atas adalah Allah, diri, dunia dan akhirat. Menurut ketentuan adat Melayu yang bersendikan syarak itu dikenal dengan ungkapan :
Adat berwaris pada Nabi
Berkhalifah kepada Adam
Adat berinduk ke Ulama
Adat tersurat dalam kertas
Adat tersirat dalam sunnah
Adat dikungkung kitabullah

Adapun ajaran Nasrani bagi masyarakat Melayu relatif tidak ada, karena ajaran ini dipandang bertentangan dengan Al-Quran dan Hadits. Kebetulan yang menyebarkannya adalah orang Barat yang dianggap kafir. Karena itu, pemimpin Melayu sejak adanya usaha orang Barat menguasai bumi Melayu mereka mengadakan perlawanan seperti Sultan Mahmudsyah I melawan Portugis (1513-1528).
Perlawanan terhadap Belanda dilakukan pejuang-pejuang antara lain Raja Haji, Tuanku Tambusai, Panglima Besar Reteh Tengku Sulung, Nara Singa, Hang Nadim dan sebagainya. Namun dalam segi kepemimpinan kontemporer karena banyak anak cucu orang Melayu mendapat pendidikan modern, maka ajaran demokrasi modern telah mereka anut dan berupaya untuk menegakkannya.
Sementara itu pandangan orang Melayu dikenal kepemimpinan kolektif seperti adanya filsafat, “Tali Tiga Sepilin” atau “Tali Berpilin Tiga”. Maksudnya bahwa setelah negeri ini tidak lagi beraja, maka masyarakatnya mengandalkan peranan tiga komponen pemimpin, yaitu ulama, umara dan pemangku adat. Keputusan diambil berdasarkan hasil musyawarah untuk mufakat. Selanjutnya peranan ketiga komponen ini secara terselubung diakui adanya tokoh masyarakat itu sebagai pemimpin informal. Hanya saja peranannya untuk mengambil keputusan tidak ada. Sejak reformasi dan ditetapkannya UU tentang Pemerintah Daerah (otonomi) barulah disinggung tentang peranan pemuka adat.
Hubungan antara pemimpin dengan umatnya diibaratkan bagaikan,”Aur dengan tebing. Buku dengan isi dan mata putih dengan mata hitam”. Lebih lengkapnya dalam Melayu pemimpin itu ialah sebagaimana diungkapkan dalam pepatah:

  
Yang diberikan kepercayaan
Yang diberikan kekuasaan
Yang diberikan beban berat
Yang diberikan tanggungjawab
Yang diikat janji dan sumpah
Yang disimpai petuah amanah
(Tennas Efendi, 2002)

PENGERTIAN SEJARAH LOKAL



Sejarah Lokal
            “ Pengertian kata lokal tidaklah berbelit-belit, hanyalah “tempat, ruang”. Jadi sejarah lokal hanyalah berarti sejarah dari suatu “tempat”, suatu “locality”, yang batasannya ditentukan oleh “perjanjian” yang diajukan penulis sejarah. Batasan geografisnya dapat suatu tempat tinggal suatu suku bangsa, yang kini mungkin telah mencakup dua-tiga daerah administratif tingkat dua atau tingkat satu. (Taufik Abdullah, 1990:15)
            Dengan demikian sejarah lokal yang sederhana dapat dirumuskan sebagai kisah masa lampau dari kelompok masyarakat yang berada pada kelompok geografis terbatas.
            Sejarah lokal yang terjadi didaerah-daerah berbataskan letak goegrafis mencakup dua atau tiga daerah administratif dan dapat pula dalam suatu kota atau desa. Dalam pengerjaannya dan dalam perumusan sejarah lokal sering kali berkaitan erat dengan sejarah sosial.
            SEBAGAI CONTOH : sejarah lokal didaerah Riau dan Kepulauan Riau. Dengan adanya sejarah lokal kita dapat mengenal, mengetahui, dan mempelajari peristiwa dimasa lampau di daerah Riau.
            Diharapkan penelitian karya ilmiah ini merupakan bagian dari penulisan sejarah lokal didaerah Riau sehingga dicantumkan dalam penulisan sejarah nasional. Dengan tersusunnya fakta-fakta yang berkaitan dengan Pemindahan Ibukota Provinsi Riau dari Tanjung pinang ke Pekanbaru tahun 1958-1960 dapat menambah sebuah karya historiografi dan akan melengkapi khazanah sejarah Riau.
JADI setiap daerah di dunia ini memiliki sejarah masing-masing,, itulah yang disebut dengan sejarah lokal..

PENGERTIAN IBU KOTA



1 Pengertian ibukota
Ibukota diambil dari bahasa Latin caput yang berarti kepala (head) dan terkait dengan kata capitol yang terkait dengan bangunan dimana pusat pemerintahan utama dilakukan. Ibukota (diambil dari terminology a capital; capital city; political capital) adalah kota utama yang diasosiakan dengan pemerintahan suatu Negara; secara fisik difungsikan sebagai kantor pusat dan tempat pertemuan dari pimpinan pemerintahan dan ditentukan berdasarkan hukum (Sutikno , 2007). Terminologi political capital sejalan dengan definisi dalam politik dimana ibukota secara politik merupakan pusat pemerintahan. Capitol sendiri dalam kamus mengacu pada  bangunan dimana pusat urusan pemerintahan dilaksanakan. Pada umumnya ibukota ditetapkan melalui peraturan tertentu. Ibukota Provinsi merupakan merupakan simbolisasi dan kebanggaan suatu daerah Provisi. Ibukota Provinsi merepresentasikan kejayaan provinsi dan identitas daerah yang pada akhirnya akan menggambarkan citra suatu Provinsi. Pemilihan ibukota Provinsi pada umumnya memiliki benang merah dengan sejarah terbentuknya suatu Provinsi.

 Pemindahan Ibukota dan Penguatan Proses Desentralisasi
Pemindahan ibukota akan mempengaruhi pelaksanaan proses desentralisasi. Hal ini erat kaitannya dengan perubahan hubungan antar organisasi pemerintahan yang dapat berubah dengan diterapkannya kebijakan tersebut. Cheema and Rondinelli(1983) berpendapat bahwa hubungan antar organisasi pemerintahan (intergovernmental relationship) dapat berdampak pada kebijakan desentralisasi dalam hal-hal seperti hasil-hasil kebijakan, dampak bagi kapasitas dan institusi pemerintah daerah dalam perencanaan, mobilisasi sumber daya, implementasi, di samping juga pada akses terhadap fasilitas pemerintahan.
Tujuan pemindahan ibukota sangat mempengaruhi pertimbangan-pertimbangan dalam pengambilan keputusan. Oleh karena itu pemindahan ibukota harus dipandang sebagai suatu instrumen untuk memperkuat proses desentralisasi. Dengan kata lain bahwa pemindahan ibukota perlu ditujukan untuk memperkuat upaya-upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan pelayanan publik, dan memperkuat daya saing daerah.

perkembangan wilayah
            Ciri – ciri perkembangan wilayah secara “ Top-down” adalah sebuah proses perencanaan pengembangan dengan memperhatikan faktor-faktor eksternal agar wilayah dapat mempertahankan lingkungannya serta dapat menghadapai masa depan, sedangkan pengembangan wilayah secara Konperheshif akan memberikan analisis kekuatan dan kelemahan internal yang dimiliki suatu wilayah. Pada umumnya pengembangan wilayah lebih berkonsentrasi pada pendekatan “Botton-up” dimana model perencanaan tersebut mengacu pada perencanaan pengembangan wilayah secara sektoral yang mengacu pada stategis pengembangan wilayah berorientasi pada bisnis (Sri Handoyo Mukti, 2002;1)


TEKNIK PENGUMPULAN DATA PENELITIAN SEJARAH STUDI PUSTAKA



A.    Teknik Pengumpulan Data Peneltian
1.      Teknik Kepustakaan
Yaitu digunakan untuk mendapatkan bahan atau sumber berupa buku-buku, majalah-majalah, dan karya tulis non fiksi yang memiliki keterkaitan atau relevan dengan peristiwa yang sedang diteliti. Teknik kepustakaan diperlukan untuk melengkapi data-data dengan mengutip teori-teori yang digunakan sebagai titik tolak pemikiran dalam penelitian ini.
2.      Teknik Dokumentasi
Teknik dokumentasi digunakan untuk mendapatkan data dari sumber primer dan sumber sekunder tentang setiap proses bukti nyata (objektif) seperti gambar, piagam, foto-foto, tulisan-tulisan maupun surat keputusan suatu lembaga atau pemerintahan. Teknik ini dipakai untuk mengetahui kenyataan dari peristiwa tersebut melalui hal di atas untuk mengetahui dari peristiwa yang diteliti.
3.      Teknik Studi Komparatif
Teknik studi komparatif adalah teknik pengumpulan data dengan menggunakan perbandingan dari data yang dperoleh bak ide-ide, konsep, teori dari para ahli yang sesuai dengan fakta dan data kaitannya dengan masalah yang diteliti, kemudian dipelajari dan dianalisis serta diambil kesimpulannya.
 
4.      Teknik Analisis Data
Dalam peneltian ini metode analisis data yang dipakai penulis adalah metode sejarah yaitu dengan mengikuti langkah-langkah sebagai berikut:
1.      Deskriptif
Deskriptif adalah bagian metode yang menekankan pada kajian masa kini. Secara singkat, metode deskriptif ini adalah suatu metode yang berupaya mengungkap pengejaran atau pelacakan pengetahuan. Metode tersebut dirancang untuk menemukan apa yang sedang terjadi, tentang siapa, di mana, dan kapan. Penelitian ini berdasarkan kehati-hatian dalam mengumpulkan suatu data atau fakta untuk menggambarkan beberapa hal yang duraikan, seperti penggolongan, praktik, maupun peristiwa yang tercakup di dalamnya.[1]
2.      Metode Historis Komparatif
Metode analisis historis komparatif menekankan pada analisis atas peristiwa-peristiwa masa silam untuk merumuskan prinsip-prinsip umum, yang kemudian digabungkan dengan metode komparatif, dengan menitik beratkan pada perbandingan antara berbagai masyarakat beserta bidangnya untuk memperoleh perbedaan dan persamaan serta sebab-sebabnya. Dari perbedaan tersebut, dapat dicari petunjuk, dapat dicari petunjuk perilaku kehidupan masyarakat pada masa silam dan sekarang, beserya perbedaan tingkat peradaban satu sama lainnya.[2]



[1] Popeneo (1983:28) Dikutip Dadang Supardan . 2011. Hal: 91-92
[2] Dadang, Supardan  2007. Pengantar Ilmu Sosial: Sebuah Kajian Pendektan Struktural. Jakarta: Bumi Aksara. Hal: 92