pembentukan konfederasi dan pemerintahan nasional amerika serikat (1781-1800)

PEMBENTUKAN KONFEDERASI DAN PEMERINTAHAN NASIONAL AMERIKA SERIKAT (1781-1800)

            Konfederasi tahun 1777 telah mengabaikan kemungkian dibentuknya pemerintahan union, dan setiap negara bagian di bawah konfederasi tetap memiliki kedaulatannya. Karena merasa khawatir dengan terbentuknya pemerintahan nasional yang kuat yang dikendalikan jauh dan negara-negara bagian, setiap negara bagian menyerahkan kekuasaannya kepada Kongres sambil tetap mempertahankan kepentingan lokal negara bagian. Kongres memiliki kewenangan dalam 5 hal yaitu :

1) Menyatakan perang dan damai,

2) Merundingkan perjanjian dan aliansi,

3) Mengatur urusan Indian,

4) Membentuk sistem mata uang, ukuran dan timbangan,

5) Menjalan sistem pengiriman pos.

            Negara bagian tetap memiliki hak atas pengenaan pajak terhadap warganya, mengatur perdagangan. Kongres tidak dapat mengenakan aturan terhadap warga negara bagian. Dalam sistem konfederasi, pemerintahan pusat dipegang oleh Kongres yang anggota-anggotanya berasal utusan dari setiap negara bagian yang memiliki satu hak suara. Untuk menyelenggarakan pemerintahan, Kongres membentuk beberapa kementrian dan menunjuk Robert Morris serbagai pimpinan pejabat keuangan. Kemampuan Mods dalam menangani masalah keuangan teramasuk memperlancar arus pinjaman dari luar dapat mencegah masalah keuangan negara baru tersebut. Pemerintahan nasional, seperti halnya pemerintah negara-negara bagian, masih menggambarkan cara pikir kaum revolusioner Amerika. Karena percaya bahwa kekuasaan dan kebebasan serta kemerdekaan (liberty) terletak pada kutub yang berbeda, mereka lebih memilih pemerintahan desentralisasi dengan memberikan sedikit mungkin kewenangan eksekutif pada orang yang menjalankan pemerintahan. Karena para pemimpin revolusioner memperoleh pengalaman politik pada masa perang kemerdekaan, mereka tidak memiliki pandangan nasional dan tetap menganggap bahwa pemerintahan negara bagian harus menjalankan dan memberikan pelayanan apapun kepada wargannya. Pembentukan pemerintah pusat yang hanya memiliki kekuasan kecil tersebut menunjukkan adanya gaya pemerintahan provinsi yang berlangsung satu abad sebelum meletusnya perang kemerdekaan.

            Pada awal tahun 1780-an timbul pemikiran, terutama dari golongan republik, bahwa undang-undang pemerintah negara bagian tidak lagi membawa aspirasi rakyatnya terutama mengenai isyu-isyu tentang masalah tempat tinggal serta cara pengenaan pajak kepada warga. Sedangkan golongan konservatif mempersolakan perluasan kewenangan parlemen dalam urusan pemerintahan eksekutif. Banyak negara bagian yang gagal dalam menjamin kebebasan politik warganya. Selain itu terjadi perselisihan antarnegara bagian mengenai masalah perdagangn dan penanganan masalah orang-oang Indian. Oleh karena itu mereka mulai menuntut adanya reformasi dalam pemerintahan negara bagian dan perlunya diciptakan pemerintah nasional yang lebih kuat dengan cara merestrukturisasi Artikel Mengenai Konfederasi. Pada tahun 1781, dua orang nasionalis ekstrim Robert Morris dan Alexander Hamilton menuntut diperkuatnya pemerintah nasional untuk menjamin kedaulatan Amerika Serikat Untuk sementara tuntutan mereka tidak dapat dipenuhi oleh Kongres dan mereka masih harus menunggu hingga diselenggarakannya Konvensi Philadeplhia. Konvensi Philadelphia 1787 Konvensi Philadelphia diawali dengan Pertemuan Alexandria antara Virginia dan Maryland mengenai masalah pelayaran di Sungai Patomak tahun 1785. Pertemuan tersebut merekomendasikan perlunya diadakan pertemuan lebih luas mengenai masalah perdagangan di seluruh Amerika Serikat. Pada tahun 1786 diselenggarakan Konferensi Annapolis dn menyepakati usulan Alexander Hamilton untuk mengadakan Konvensi Philadephia yang dihadiri oleh semua negara bagian. Pada bulan Mei JConvensi Philadelhia dibuka dan dihadiri oleh utusan-utusan dari seluruh negara bagian kecuali Rhode Island. Persidangan Konvensi, yang sebagian besar delegasinya berasal dari kalangan muda dan beraspirasi terbentuknya pemerintahan nasional tersebut, dipimpin oleh George Wahington. Secara prinsip mereka menyapakati dibentuknya pemerintahan pusat dengan memberikan kekuasaan yang berimbang antara pemerintah pusat dan pemerintah negara bagian sarnbil tetap memprioritaskan kepentingan warganya.

            Setelah melalui perdebatan dan penyelesaian konflik antara delegasi Virginia yang dipimpin oleh James Madison dan delegasi New Jersey, konvensi memutuskan tiga hal penting. Pertama, keanggotan House of Representative atau Parlemen Pemerintah Pusat didasarkan atas jumlah penduduk setiap negara bagian Kedua, setiap negara bagian mengirimkan dua orang utusannya ke Upper House (majelis tinggi) atau Senate, yang suaranya diakui secara individual, dan ketiga, undang-undang mengenai pendapatan diajukan oleh Majelis Rendah (lower house). Semua delegasi juga menyepakati mengenai proporsi jumlah penduduk termasuk budak negro. Untuk penentuan jumlah perwakilan serta jumlah pajak, setiap lima orang negro dihitung menjadi tiga orang penduduk dengan tiga hak suara. Konvensi menghindari pembicaran mengenai masalah perdagangan budak Sedangakan eskpor hasil pertanian disepakati tidak dikenakan pajak.        Akhirnya Konvensi Philadephia disepakati bulan September 1787. Konstitusi Amerika Serikat. Konstitusi Amerika Serikat yang dihasilkan dari Konvensi tersebut menjamin dua majelis pembuat undang-undang (legislature), yaitu eksekutif dan lembaga pengadilan yang mandiri. Konstitusi juga menjamin Kongres untuk mengesahkan pajak, mengatur perdagangan luar negeri dan antarnegara bagian, mencetak dan meminjam uang, membangun angjtatan bersenjata, menyatakan perang, membangun sistem pos, dan mengeluarkan udang-undang yang diperlukan untuk pendelegasian kewenangan. Sedangkan untuk melindungi para wakil rakyat (representative) senator dipilih berdasarkan undang-undang negara bagian dan akan menjabat sdama enam tahun. Konstitusi juga menjamin persetujuan Senate mengenai penunjukan seorang eksekutuf serta perjanjian luar negeri. Secara teoritis, Senate bukan hanya mewakili negara bagian melainkan juga menggambarkan kukuhnya kelompok aristokrat. Presiden AS dipilih secara tidak langsung oleh badan pemilih presiden (electoral college) sehingga membebaskan dia dari ketergantungan pada Kongres atau pada rakyatnya. Konstitusi juga memberikan kewenangan kepada seorang presiden untuk menuntut undang-undang mengenai masalah tanah, membuat perjanjian luar negeri, berperan sebagai panglima angkatan bersenjata, menunjuk hakim dan pejabat-pejabat lainnya serta berhak mengeluarkan veto terhadap keputusan Kongres.

            Konstitusi AS juga mengakui adanya lembaga peradilan yang terdiri dari Mahkamah Agung dan lembaga-lembaga pengadilan lebih rendah yang dapat diciptakan oleh Kongres AS. Hakim ditunjuk untuk jabatan seumur hidup dan bebas dari ikut campur eksekutif dan legislatif. Pengadilan Federal dapat mengeluarkan jurusdiksi yang berkaitan dengan masalah konstitusi, perjanjian dan hukum nasional. Konsitusi juga mengakui adanya prosedur amandemen yang diusulkan baik oleh Kongres maupun oleh konvensi rakyat dari dua pertiga seluruh negara bagian. Konvensi Philadelphia menyatakan bahwa Konstitusi akan berlaku apabila diratifikasi oleh lebih dari sembilan negara bagian. Pengiriman dokumen konstitusi ke negara-negara bagian menimbulkan perdebatan yang intensif antara pendukung Konstitusi (kaum Federalis) dan penentangnya (Anti-Federalis). Kaum Federalis menghendaki perlindungan hak milik individu dari setiap keputusan pembuat undang-undang. Mereka menghendaki adanya restorasi dalam pemilihan anggota senat yang sebagian besar berasal dari kalangan aristokrat. Sedangkan Anti-Federalis cenderung ingin mempertahankan status quo dan mengklaim mewakili rakyat terhadap serangan kaum aristokrat. Kelompok kedua ini masih ingin memberikan kekuasaan politik pada pemerintah negara bagian dan khawatir semakin menguatnya pemerintahan pusat. Sedangkan kelomok Federalis yang sebagian besar pendukungnya barasal dari petani-pedagang, pekerja perkotaan, serta para kreditor menghendaki bentuk pemerintah pusat yang kuat. Kelompok yang yang dipimpin oleh Alexander Hamilton, John Jay dan Jermse Madison menyadari akan kemajemukan masyarakat Amerika dan oleh karena itu bentuk federalis dengan pemerintah pusat yang kuat akan menjamin stabilitas negara. Tulisan mereka dalam Federalist Papers mampu mempengaruhi warga di beberapa negara bagian untuk meratifikasi Konstitusi Permerintah Pusat.       Pada akhirnya kelompok Federalis memperoleh dukungan kuat setelah satu persatu ketiga belas negara bagian meratifikasi Konstitusi AS. Dimulai tahun 1787 oleh Delaware disusui oleh negara-negara bagian lainnya dan diakhiri dengan ratifikasi oleh Rhose Island bulan Mei 1790. Konflik mengenai federalis dan dipertahankannya konfederasi diakhiri dengan berlakunya Konstitusi baru AS tahun 1789 setelah sembilan negara bagian meratifikasi Konstitusi baru tersebut. Dengan demikian pemerintahan nasional memperoleh kekuasaan yang besar.

           

            Politik Nasional 1781-1800

Kelompok Federalis akhirnya mampu menentukan kepemimpinan dalam pemerintah pusat yang baru George Washington dari Virginia, sebagi pemimpin Konvensi Konstitusional Philadelphia dengan suara bulat terpilih sebagai presiden pertama tahun 1789. John Adams dari Massachusetts, mantan dubes di negara-negara Eropa dipilih sebagai wakil presiden. Sedangkan anggota kongres sebagian besar berasal dari kaum federalis. Untuk sementara pemerintahan baru mampu menciptakan stabilitas politik yang didukung oleh mayoritas federalis.

            Namun demikian kurang dari satu dekade, perselisihan mengenai kebijaksanaan politik pada pemerintahan federalis tersebut menyebabkan terpecahnya kubu federalis ke dalam dua aliran yaitu, satu kubu yang masih menamakan din Federalis dan kubu lainnya bergabung dengan kelompok Republik. Persaingan kedua kubu tersebut menjadi dasar bagi terbentuknya partai-partai politik di Amerika Serikat. Para pendiri negara yang telah duduk dalam pemerintahan pusat memilih bentuk pemerintahan republik dan memandang bentuk negara baru tersebut sebagai prcobaan dalam bidang politik. Dengan cara menjaga perimbangan antara aspek liberty atau kekuasaan dengan authority atau kewnangan, pemerintah AS berusaha membuktikan bagaimana pemerintah republik bisa dilakukan. Namun demikian dalam merumuskan program-program khusunya para pemimpin nasional masih tidak sepakat mengenai aspek apa yang harus didahulukan. Beberapa tokoh seperti di antaranya menteri keuangan, Alexander Hamilton, lebih memilih penempatkan elit-eht ekonomi duduk dalam pemerintahan untuk menjaga negra dari kemungkinan timbulnya anarki Tokoh lain sepeiti antara lain jurubicra House of Representative, James Medison, menekankan pentingnya menjunjung tinggi aspek liberty bangsa dari kooptasi pemerintali. Perbedaan perspektif kedua kubu tersebut sering kali muncul ke permukaan dan menimbulkan konflik terbuka di kedua kubu tersebut. Walaupun terjadi perselisihan seperti itu, para pendiri negara sependapat bahwa bentuk pemerintahan republik sangat rentan terhadap timbulnya perpecahan yang diakibatkan oleh persekongkolan politik. Sebaliknya mereka tidak sepakat mengenai hekekat ancaman terhadap republik. Hamilton berpendapat bahwa pemimpin yang berasal dari kalangan bawah akan memberikan kekuasaan yang sangat besar kepada rakyat dan hal itu membahayakan lembaga pemerintahan serta tertib sosial yang diciptakannya.   Sedangkan madison berpendapat bahwa kelompok elit minoritas, jika tidak dikontrol, akan merusak kebebasan kelompok mayoritas. Dalam aspek lain, mereka (madison dan Hemilton) sependapat bahwa politikus yang haus kekuasaan akan memanipulasi pemerintahan untuk rnencari kekuasaan dan akhirnya akan menghancurlkan republik. Untuk alasan ini, para pemimpin nasional mengecam faksi politik dan oleh karena itu tidak membuat ketentuan mengenai partai-partai politik. Perdebatan mengenai aspek-aspek tersebut mewarnai pemerintahan negara baru tersebut. Setelah menjabat sebagai presiden pertama, George Washington berusaha menghindari perselisihan antar faksi yang masih dipengaruhi oleh semangat revolusioner.

            Dalam memilih anggota kabinet, dia menghindari pertimbangan masalah faksi dan mengangkat orang yang cakap di bidangnya tanpa dilihat dari latarbelakang aspirasi politiknya. Thomas Jefferson dipilih sebagai menteri luar negeri, Hamilton sebagai menteri keuangan, Henry Knox sebagai menteri perang dan Edmund Randolf sebagai jaksa agung. Kongres segera membentuk departemen luar negeri, keuangan dan perang. Berdasarkan undang-undang tahun 1789, Mahkaman Agung terdiri dari enam hakim dan lembaga peradilan, tiga belas lembaga pengtadilan tingakt distrik. Untuk meningkatkan pendapatan nasional, Kongres mengenakan tarif terhadap import Barang dari luar negeri dan mengenakan pajak yang tinggi terhadap kapal-kapal tnuatan luar negeri. Pada tahun 1791 Kongres mengeluarkan 12 amandemen untuk melindungi kebebasan waga sipil dari tindakan sewenang-wenang pemerintah. Amandemen tersebut berisijaminan kebebasan berbicara, beragama, pers dan perlindungan terhadap para juri dalam pengadilan, perlindungan terhadap tindakan sewenang-wenang lenibaga peradilan.           Amandemen-amandemen yang dikenal dengan Bill of Right tersebut pada dasarnya dimaksudkan untuk menciptakan perimbangan antara hak-hak warga negara serta kekuasaan politik penguasa di Amerika Serikat. Masalah Keuangan dan Politik Luar Negeri. Pemerintah baru dihadapkan pada masalah keuangan yang berat yang diwariskan dari pemeerintahan konfederasi sebelumnya. Bon-bon (bonds) hutang pada masa perang kemerdekaan mencapai US $ 50 juta. Pada tahun 1790, menteri kuangaan, Alexander Hamilton, berusaha melindungi ekonomi dalam negeri dari tekanan dari dalam dan luar negeri. Namun demikian, kebijaksanannya tidak selalu mendapat dukungan dari lawan-lawan politiknya. Sikap pro dan kontra terhadap kebijaksanaan politik tersebut mendorong terbentuknya partai-partai politik di Amerika.

            Terbentuknya partai-partai politik juga dipengaruhi oleh sikap pemerintah dalam melaskanakan politik luar negeri. Peristiwa Revolusi Perancis tahun 1789 dan dieksekusinya Raja Louis XVI (1793) sangat mengejurkan warga AS. Demiian juga dengan perang-perang antara Perancis dan negara-negara tetangganya mempersulit posisi dan sikap AS terhadap peristiwa revolusi Perancis. Kelompok konservatif Amerika mengecam anarki dan atheism dalam Revolusi Perancis dan melihat Inggeris sebagai negara yang mungkin bisa menyelematkan dan mempertahankan ham milik dan tertib sosiai masyarakat. Sedangkan kelompok radikal AS ikut menyuarakan semboyan Revolusi Perancis, "liberty, equality dan fraternity".

            Dalam suasana terbentuknya perbedaan sikap pada masyarakat AS, Presiden Washington dihadapkan pada masalah apakah harus tetap mempertahankan alinasi AS-Perancis tahun!778. Alexander Hamilton menentang aliansi dengan Perancis sejak hubungan AS lebih banyak memiliki hubungan dagang dengan Inggeris,. Sedangkan Jefferson, walaupun bersimpatik terhadap peristiwa Revolusi Perancis, menyadari bahaya perang dengan Inggeris, Akhirnua Presiden George Washington mengambil jalan dengan dengan cara formal mengakui Pemerintahan Republik Peracnis yang baru (1793) dan tidak akan melibatkan diri dengan perang antarnegara Eropa. Namun demikian, sikap presiden AS berubah setelah kedatangan dubes Perancis yang baru di AS, Edmond Genet. Genet berusaha mempropokasi warga As untuk menyerang kepentingan Inggeris di AS serta menyerukan untuk membentuk kesatuan militer untuk melawan kepentingan dagang Inggeris dan Spanyol di Amerika Utara. Peristiwa tersebut menimbulkan kemarahan Washington dan segera memerintahkan Genet untuk meninggalkan AS.

            Politik netral Presiden Washington (Proclamation ofNetrality) pada awalnya berjalan dengan baik. Namun demikian, ketika Inggeris dan Perancis yang bertikai di Amerika Utara mulai menyerang dan merampas kapal-kapal dagang AS yang netral, politik netral tersebut tidak bisa dipertahankan lagi. Inggeris melalui "Rule of 1756" menyatakan bahwa perdagangan dengan negara-negara yang tidak terlibat perang tidak akan berlaku ketika terjadi peperangan. Dengan kebijaksanan tersebut, Inggeris berhak menyita kapal-kapal AS yang melakukan perdagangan dengan Perancis yang sedang berperang dengan Inggeris. Sikap tersebut menimbulkan kemarahan bangsa AS dan kembali memunculkan sentimen revolusi 1776 serta mendorong terbentuknya organisasi massa di seluruh negeri yang disebut "Democratic Society" yang bersimpati terhadap Revolusi Perancis.

            Untuk menghindari perang dengan Inggeris, Washington mengutus John Jay ke Inggeris untuk merundingkan konflik politik dan dagang dengan negara itu. Komitmen AS untuk tidak bermusuhan dengan Inggeris lebih banyak diusulkan oleh Alexander Hamilton yang sangat khawatir dengan meluasnya pengaruh Revolusi Peracnis. Hasilnya adanya Perjanjian Jay atau Jay Treaty tahun 1794 yang berisi pemberian konsesi Inggeris terhadap AS.

            Inggris sepakat untuk meningalkan pos-pos militernya di barat daya Amerika Utara dan membayar kerugian yang diderita oleh pemilik kapal dagang AS, dan AS menyepakati berlakunya "Rule of 1756". Hasil perjanjian tersebut tentu saja sangat mengecewakan para patriot Revolusi Amerika 1776. Sedangkan Spanyol juga mengecamnya yang menganggap perjanjian tersebut merupakan rencana bersama AS dan Inggeris untuk menghancurklan kepentingan Spanyol di Amerika Utara. Setelah AS dapat meyakinkan Spanyol, melalui Thomas Pinckney, maka dicapai kesepakatan dengan negara itu bahwa AS akan menyerahkan sumber daya alam New Orleans kepada Spanyol dan AS memperoleh hak navigasi di Sungai Mississippi serta diakui klaimmnya atas daerah perbatasan di Florida.

Terbentuknya Partai Politik , Jasy Treaty telah menimbulkan terbentuknya faksi politik di dalam negeri, walaupun beberapa masalah politik luar negeri dapat diatasi. Pendukung perjanjian, yang berpusat pada Alexander Hamilton, membentuk Partai Federalis. Sedangkan penentangnya, yang tidak suka dengan politik luar negeri Inggertis, membentuk Partai Demokratik-Republik atau Partai Republik (Republican party) yang dipimpin oleh Jefferson dan Madison, Partai Republik berusaha menjunjung tinggi kehormatan nasional bangsa Amerika dan kembali mengangkat Semangat 1776. Sedangkan lawannya, Partai Federalis, berkepentingan dengan terlindungnya AS, sebgai negara baru, dari radikalisme Revolusi Perancis. Debat kedua partai tersebut mengisaratkan adanya perbedan kepentingan dalam kehidupan politik di negara baru AS. Partai Federalis memandang bahwa aliansi dengan Inggeris merupakanm cara yang paling efektif untuk melindungi AS yang rentan terhadap pengaruh konsep liberty yang radikal dari Perancis. Mereka percaya bahwa hubungan dagang dengan Inggeris- akan menjamin terciptanya stabilitas ekonomi di AS. Sedangkan partai Republik, yang banyak didukung oleh pekerja perkotaan dan para petani kecil di pedesaan, melihat Perjanjian Jay sebagai pengingkaran terhadap semangat kemerdekaan atau the spirit of liberty yang baru saja diciptakan di AS tahun 1776 Partai ini menuduh partai Federalis, yang didukung oleh kaum konservatif, kelompok elit dan pedagang besar, akan menghancurkan Republik Amerika dan membentuk monarki baru di Amerika.

                Pemilu tahun 1796 nienunjukkan adanya persaingan yang semakin tajak antara jjartai Republikan dan Partai Federalis. Reasksi partai-partai politik terhadap Perjanjian Jay telah mempengaruhi pemilihan anggota Kongres dan mendominasi pemilihan calon presiden. Republik mencalonkan Thomas Jefferson sebagai presiden dan Aaron Burr dari New Yok sebagai wakil presiden Partai Federalis tidak mencalonkan Alexander Hamilton dan menjagokan John Adams dan Thomas Pickney sebagai calon presiden dan wapres. Hamilton yang tidak suka dengan John Adams berusaha memanipulasi pemilihan presiden dan mendukung Pickney. Pendukung Adams segera menyisihkan pencalonan Pickney yang didukung Hamilton. Dalam pemilu tersebut John Adams dafi partai Federalis dan Thomas Jefferson dari partai Republikan akhirnya terpilih sebagai presiden dan wapres. Setelah menjabat sebagai presiden, John Adams dihadapkan pada masalah timbulnya permusuhan Perancis yang tidak suka dengan Perjanjian Jay. Untuk mendekati Perancis, Adams merigutus tiga orang menterinya (Charles C Pickney, John marshal!, dan Elbridge Gerry). Akan tetapi menlu Perancis, Talleyrand, menolak berunding dengan utusan AS tersebut kecuali mereka membayar agen Perancis yang dikenal dengan X, Y dan Z.

            Akhirnya utusan AS menolak untuk bekerjasama dan kembali ke Amerika. Warga AS yang merasa terhina dengan penolakan tersebut segera marah akibat XYZ Afair tersebut dan menuntut dinyatakannya perang dengan Perancis. Perang terbula antara Perancis dan AS berlangsung antara 1798-1800. Untuk mengakhiri perang, Adams mengutus wakilnya ke Paris dan bertemu dengan Napoleon Bonaparte dan melalui Kovensi Tahun 1800 dicapai kesepakatan untuk mengakhiri perang dan pengakuan Francis terhadap hak netral AS. Dalam pemilihan presiden dan wakil presiden tahun 1800, partai Republik memperoleh suara mayoritas dalam Kongres. Thomas Jefferson dari Partai Republikan akhirnya terpilih sebagai Presiden. Pada tanggal 4 Maret 1801 presiden baru dilantik di ibukota baru AS, Washington DC.

           

KEBIJAKAN AMERIKA SERIKAT TERHADAP POLITIK DI INDONESIA (SOEKARNO DAN SOEHARTO)

1.1  Amerika Serikat terhadap perjalanan politik Soekarno

Dalam perseteruan Doktrin Geopolitik Soekarno merupakan primus inter pares (yang terunggul dari yang unggul). Ia memilih geopolitik sebagai tahapan awal pembentukan sebuah bangsa, geopolitik sebagai alat modal kekayaan wilayah serta menjadikan geopolitik sekaligus sebagai modal sosial dalam membentuk perubahan total terhadap sejarah perkembangan masyarakat. Soekarno mendasarkan pemahaman geopolitiknya pada pemikir politik Perancis, Ernest Renan (1823-1892) yang selalu disebut-sebut Bung Karno dalam pidato politiknya jika menyinggung sebuah bangsa. “Ce qui constitue une nation, ce n’est pas de parler la même langue, ou d’appartenir à un groupe ethnographique commun, c’est d’avoir fait ensemble de grandes choses dans le passé et de vouloir en faire encore dans l’avenir” (”Apa yang membuat satu bangsa, bukanlah menutur bahasa yang sama, atau menjadi bagian dari kelompok etnografis yang sama, tapi sempat membuat hal-hal besar pada masa lampau dan ingin membuat lagi hal-hal besar pada masa depan”)

Gagasan nasionalisme yang sakral dan penuh dengan gairah sejarah membuat Sukarno perlu melindungi Indonesia dari ancaman potensial, ancaman terbesar Indonesia di awal berdirinya Republik Indonesia memang ancaman ekspansi militer negara asing, kedatangan NICA pada dalam dua kali operasi militer 1947 dan 1948 membuat Soekarno amat sensitif atas geopolitik wilayah. Namun Soekarno menyerahkan kebijakan politik yang umumnya bernada diplomasi kepada Sutan Sjahrir, Soekarno mengabaikan gagasan ‘Merdeka 100% ala Tan Malaka dengan alasan ‘memperpendek perang’ sekaligus sebagai strategi Soekarno untuk mengeliminir kekuatan kiri yang akan menjegal dia. Soekarno menginginkan kekuatan kiri dikendalikan oleh dia sendiri dalam kerangka yang ia susun kemudian dan tanpa perlu korban dalam menghadapi perang dengan negara asing. Sukarno memerlukan politik diplomasi sebagai tahap awal dalam pembentukan kesatuan wilayah nasional.

Konflik geopolitik di Asia Tenggara menjadi rentan ketika AS di tahun 1952 meletakkan landasan doktrin kebijakan luar negeri baru yang anti komunis dan mengoreksi landasan Truman untuk ‘tidak saling mengganggu’ menjadi landasan Eisenhower “Netralitas adalah sebuah kesalahan”. Eisenhower menginginkan bahwa ‘seluruh wilayah di dunia harus masuk ke dalam barisan ‘free world’ (dunia bebas)’, barisan ini juga akan menentukan kemenangan Eisenhower dalam melawan komunisme, taktik pembiaran Truman terhadap Cina dan lebih menginginkan Cina yang satu daripada terpecah-pecah menjadi bumerang sendiri untuk Eisenhower Presiden AS yang menggantikan Truman, karena setelah Cina bersatu dibawah kendali Komunisme Mao, RRC jadi amat sulit dikendalikan dan menjadi wilayah terkuat di Asia, kemenangan RRC atas Nasionalis di tahun 1949 juga menjadikan Asia terancam bukan lagi secara ideologi dengan komunisme tapi juga sudah menjadi realitas militer. Dibalik aksi Eisenhower yang amat anti komunis dan mendapatkan keuntungan politikatas kesalahan Truman di RRC ada sebuah “keinginan terselubung” untuk menggantikan dominasi Inggris, Perancis dan Belanda di wilayah Asia Tenggara, inilah yang menyebabkan kenapa AS separuh hati membantu Perancis di perang Vietnam - Perancis 1954 tapi mengerahkan ratusan ribu tentaranya secara serius dalam menghadapi Vietnam dengan alasan mencegah Vietnam Utara masuk ke Selatan.

Hasrat keinginan dominasi AS di wilayah Asia Tenggara inilah yang kemudian dibaca Sukarno pada tahun 1953. Perkembangan menjadi semakin menguntungkan bagi AS ketika sejumlah Kolonel membangkang di Sumatera dan meminta Soekarno mengoreksi kebijakannya terhadap Komunis serta memberikan keleluasaan yang besar bagi para perwira di luar Jawa. CIA menanggapinya ini dengan senang hati dan menjadi alat sekutu bagi mereka, bahkan CIA mengedrop bantuan senjata lewat ‘Operasi Hance’. Bantuan ini tidak begitu digubris oleh PRRI sebagai pemberontak terhadap kekuasaan Soekarno, karena mereka lebih menginginkan bantuan ekonomi, dan lebih mengherankannya lagi ketika agen CIA berhadapan dengan Simbolon, pemimpin pemberontak, foto Soekarno masih tergantung di markas Simbolon, ketika ditanya, Simbolon menjawab “dia masih Presiden kami”.

Keberhasilan Soekarno mempecundangi AS tidak hanya dalam kasus pembebasan tanah Irian, pemerintahan di masa Soekarno juga berhasil menangkap basah penyusupan CIA di Maluku pada tahun 1958, yang menyamar sebagai pilot, dan kemudian diadili secara tertutup. Padahal AS saat itu mendanai pemberontakan pemerintahan revolusioner Republik Indonesia dan perjuangan Semesta di Maluku. Pencapaian negara Indonesia di era Soekarno ini seakan menunujukkan bahwa negara Indonesia pernah menjadi negara yang memiliki kekuatan diplomasi yang cantik, dengan jiwa nasionalisme yang tinggi dan tidak pernah mau tunduk dan didikte oleh negara super power AS. Salah satu bukti nyata lain adalah dinamika politik Indonesia pada tahun 1948 ditandai dengan deklarasi politik bebas aktif, melawan Malaysia pada tahun 1963, dan keluar dari keanggotaan PBB pada tahun 1965. Kegagalannya dalam operasi militer bersama PRRI yang separuh memalukan membuat AS harus mundur teratur sebelum matangnya operasi intelijen, keputusan lebih mementingkan operasi intelijen ketimbang operasi militer menjadi keputusan AS sampai Eisenhower digantikan J.F Kennedy. Soekarno menanggapi kemunduran aksi militer AS ini dengan menyerang sisa-sisa imperialisme di Belanda, serta memanfaatkan keraguan JF Kennedy terhadap politik intervensi militer di Asia Tenggara, yang juga membuat JFK menekan Belanda.

Sampai saat ini belum ada bukti ilmiah, bahwa apa yang dilakukan JFK merupakan bagian terencana dalam pengusiran diam - diam Belanda, lalu membiarkan Irian Barat dikuasai Indonesia, sehingga AS tidak akan rikuh lagi menguasai Sumber Daya Alam Irian Barat tanpa harus berhadapan dengan Belanda sebagai ‘sekutu terkuat di Eropa’. –Bila Irian Barat tetapdikuasai Belanda, tentu Belanda tidak akan memberikan konsesi Sumber Daya Alam dengan mudah kepada AS, semudah ketika kelak AS mendapatkan konsesi sumber daya alam pada jaman Orde Baru. Dukungan Paman Sam kepada kemerdekaan Indonesia dengan harapan dapat mendirikan pos kekuatan baru yang akan membantu meredam gelombang komunisme di Asia. Punah sudah dengan kebijakan luar negeri revolusioner ‘non blok’ Soekarno-Hatta yang mengejar posisi netral di peta politik dunia. Sedikit mereka sadari, bahwa fundamen prinsip dari Washington adalah “Siapapun yang tidak bersama kita, berarti mereka lawan kita”.

Kekecewaan semakin memuncak ketika Soekarno menerbitkan kebijakan yang merangkul komunisme pada September 1950, dengan alasan harmoni sosial dan stabilitas politik. Diperparah dengan semakin besarnya pengaruh Partai Komunis Indonesia di kancah politik yang dibiarkan oleh Soekarno. Selain tidak suka pada Bung Karno, AS juga punya kepentingan ekonomis di Indonesia dan secara umum di Asia. Sebagai gambaran Malaysia hanya kaya akan karet dan timah; Brunei Darussalam hanya kaya minyak; sedangkan Indonesia memiliki segalanya di bidang tambang dan hasil bumi. Terlebih wilayahnya jauh lebih luas dibandingkan dengan Malaysia dan Brunei. Secara kongkrit bisnis minyak AS di Indonesia (Caltex) serta beberapa perusahaan lainnya bagi AS harus aman. Karena itu politik Bung Karno dianggap membahayakan kepentingan AS di Indonesia. 

 Ada upaya AS untuk membujuk Bung Karno agar mengubah sikap politiknya tetapi gagal. Secara politis Bung Karno juga sangat kuat. Di dalam negeri Bung Karno didukung oleh Angkatan Bersenjata dan PKI. Tak kalah pentingnya, rakyat sungguh kagum dan simpati terhadapnya. Di luar negeri ia mendapat dukungan dari negara-negara Asia Tenggara dengan politik Non-Bloknya. Dinamika perpolitikan Indonesia di era perang dingin kurun waktu 1953-1963 pernah ditandai dengan aroma diplomasi cantik dan elegan, disertai dengan kebijakan para pemimpin yang tidak mau didikte dan tunduk pada AS. Meski saat itu negeri Indonesia baru merdeka dalam hitungan belasan tahun, semangat nasionalisme dan kecerdikan para pemimpinnya menjadikan negara Indonesia disegani oleh AS, Uni Soviet dan negara-negara Sekutu. Bagaimana tidak di tengah perseteruan perang dingin antara AS dan Uni Soviet, Indonesia, yang baru merdeka dalam hitungan belasan tahun, lewat kunjungan Soekarno ke Washington berhasil mendinginkan keadaan. Di sisi lain, melalui semangat nasionalisme yang tinggi dan kecerdikan diplomasinya, pemerintah Indonesia lewat diplomasi cantik dan ciamik Soekarno juga berhasil mempermainkan AS dan Uni Soviet dalam kasus pembebasan Irian Barat dari penjajahan Belanda.

Dengan menggunakan kartu Uni soviet, Soekarno menerapkan kebijakan luar negeri dengan metode gertak sambal, yaitu menakut-nakuti Amerika bahwa militer Uni Soviet akan membantu Indonesia dan akan memporak-porandakan Belanda, negara sekutu Abadi AS di tanah penjajahan Papua. Berkat diplomasi Bung karno, AS tak berkutik, John F Kennedy dengan sangat terpaksa memerintahkan Belanda untuk hengkang dari dan tanah Irian Barat. Papua kemudian bebas dari penjajahan dengan tanpa jatuh korban dan peperangan. Sebuah permainan diplomasi cantik diperagakan oleh pemimpin Indonesia, dengan spirit nasionalisme yang tinggi dan sikap pemerintahan yang independen. AS ingin menuturkan dinamika politik Indonesia di masa perang dingin 1953-1963, serta model kepemimpinan pemerintahan Indonesia yang anti terhadap hegemoni AS dan bagaimana kecerdikan Bung Karno mengambil kebijakan-kebijakan luar negerinya. landasan kepemimpinan Soekarno dibangun atas dasar nasionalisme, Islam dan Marxisme.

Nasionalisme yang tumbuh dalam dirinya telah menanamkan rasa persatuan dan cinta Tanah Air sekaligus menjadikan dirinya menjadi proklamator dan presiden pertama Indonesia, sementara ideologi Marxisme yang dikembangkannya membuat dirinya memiliki hubungan dekat dengan Uni Soviet dan menanamkan jiwa anti hegemoni dan imperialisme Barat. Bersama pemerintahan Soekarno, kebijakan luar negeri Indonesia sangat disegani asing. Salah satu kebijakan luar negeri yang indah dan luar biasa dalam dinamika politik Indonesia di era pemerintahan Soekarno adalah peristiwa pembebasan tanah Papua dari penjajahan Belanda. Pada masa itu, Soekarno memanfaatkan Uni Soviet yang saat itu sedang berseteru dengan AS, pada saat bersamaan posisi negara Belanda menjadi bagian dari Sekutu bersama AS dan Eropa. Soekarno melalui kekuatan diplomasinya membujuk Uni Soviet untuk membantu secara militer mengusir Belanda dari tanah Papua, dan keberhasilan diplomasi Soekarno ini disampaikan ke Pihak AS. AS yang saat itu tidak tega melihat sekutu abadinya luluh lantak oleh militer Uni Soviet, lalu memerintahkan Belanda untuk mundur dari pendudukannya di tanah Irian. Proses diplomasi yang membuat AS gigit jari tersebut berlangsung demikian. Subandrio wakil perdana menteri yang pernah menjabat duta besar Moskow, diperintah olah Soekarno untuk meminta bantuan militer kepada pemimpin Uni Soviet, Nikita Khrushehev, agar mengusir Belanda dari tanah Papua.

Keberhasilan Subandrio melobi Nikita Khrushehev kemudian disampaikan oleh Soekarno kepada Howard P Jones, duta besar AS di Indonesia. Informasi tersebut membuat John F Kennedy yang saat itu sedang menjabat sebagai presiden AS kalang kabut, karena Kennedy tidak mau melihat Belanda porak-poranda dan babak belur akibat serangan militer Uni Soviet, ia memaksa Belanda untuk kabur dan hengkang dari tanah Papua. Tanah Papua pun bebas dari penjajahan Belanda dengan tanpa korban dan biaya pengeluaran untuk militer, dan militer Uni Soviet pulang tanpa menembakkan sebutir peluru pun karena Belanda sudah hengkang saat kapal perang Uni Soviet sampai di perairan Indonesia. Kepemimpinan Indonesia beberapa puluh tahun yang lalu pernah memiliki rasa nasionalisme yang tinggi dan dengan gagah berani menentang hegemoni pihak asing. Sayangnya ruh kepemimpinan ala Soekarno ini tidak lagi kelihatan di masa sekarang, dan hanya tinggal kenangan. Hal ini dibuktikan, bahwa praktis pasca presiden Soekarno, Indonesia berada dalam cengkeraman asing (AS, pemerintahan Orde Baru berada di bawah kendali AS, melalui lembaga-lembaga internasional-nya seperti IMF, Bank Dunia, USAID. Orde Baru mewarisi kebijakan buruk dan berlanjut hingga sekarang, tak heran jika Indonesia di masa Orde Baru pernah dijuluki sebagai negara gagal atau failed state akibat strategi kebijakannya yang selalu tunduk pada Mafia Berkeley, dan Indonesia hanya menjadi negara kepanjangan tangan dari kepentingan global Mafia Berkeley lewat “Washington konsensus”.

1.2  Amerika Serikat terhadap perjalanan politik Soeharto

Karir Suharto berawal di militer. Suharto bergabung dengan barisan laskar PETA (Pembela Tanah Air), terlibat dalam serangkaian operasi militer penting melawan agresi Belanda dan perebutan Irian Barat (sekarang Papua). Suharto menceburkan diri ke dunia politik dengan bermodalkan pengetahuan militernya. Dengan bekal itu, ia mampu menempatkan diri sebagai pemimpin yang pragmatis, tapi dengan kebijakan populis.

Setelah kejatuhan Sukarno, muncul kekuatan baru yaitu Kekuatan Para Jenderal Angkatan Darat, dibawah pengaruh kuat Letjen Suharto, orang yang ditunjuk Sukarno sebagai penertib keamanan tapi dengan licin mampu mentransformasi surat perintah pengamanan, menjadi surat perintah transfer kekuasaan. Suharto agak longgar dalam soal politik konsesi sumber daya alam tapi ia memiliki kesamaan persis dengan Sukarno yaitu harga mati bahwa tidak boleh ada pangkalan militer asing di wilayah Asia Tenggara apalagi di Indonesia dalam soal Nasionalisme, Suharto lebih kolot dan konservatif ketimbang Sukarno. Awalnya ada desakan dari AS dan ditanggapi beberapa perwira intelijen yang senang bahwa Indonesia akan masuk dalam fakta Militer Asia Tenggara, namun yang terjadi kemudian Suharto mendiamkan pengajuan proposal fakta Militer itu, Suharto kuatir ikut campurnya pangkalan militer asing akan menjadikan wilayah Asia Tenggara tidak stabil,

Suharto yang merasa bisa menghantam Komunis balik menekan pihak AS untuk menjadikan wilayah Asia Tenggara sebagai wilayah zona aman, bebas pangkalan militer asing dan tidak boleh terjadi intervensi antar negara Stabilitas adalah ‘kepentingan diatas kepentingan’. Keinginan Suharto yang kuat dan tidak boleh ditawar itu kemudian didukung oleh Malaysia. Suharto saat itu juga masih marah pada Lee Kuan Yew, karena permintaannya lewat utusan Jenderal Soemitro untuk membatalkan penggantungan dua prajurit KKO di Singapura sama sekali tak digubris. Bila kemudian Singapura menjadi kuat secara militer dan menjadi basis pangkalan militer maka Singapura adalah ancaman terbesar Indonesia. Sebaliknya, pada saat kekuasaan Sukarno melemah, giliran Suharto membersihkan parlemen dari para pendukung Sukarno. Suharto juga melenyapkan unsur-unsur perbedaan yang berpotensi menimbulkan konflik dengan garis politiknya. Dengan begitu, Suharto berjaya mengekalkan dirinya sebagai penafsir tunggal “demokrasi Pancasila” secara legal. Tidak jarang perannya bak dewa, sedangkan perkataanya adalah sabda politik yang tegas dan keras. Perbedaan berarti pembangkangan.

Slogan-slogan pada era Suharto adalah “pembangunan” “lepas landas,” “SDM” sedangkan musuh baru yang diciptakan Suharto untuk mengidentifikasi elemen-elemen pembangkangan adalah “organisasi tanpa bentuk,” “Gerakan Pengacau Keamanan,” “subversi,” “mbalelo,” “kiri baru.” Modal asing pun mengalir deras dengan nyaman pada era Suharto. Meskipun eksploitatif dan memberikan keuntungan luar biasa kepada segelintir kroni (kapitalisme kroni), perbaikan ekonomi berlangsung. Kelas menengah baru tumbuh dan berkembang pada awal era ini seiring dengan tampilnya konglomerasi yang dekat dengan Istana. Suharto mengoreksi konsep pemerintahan Sukarno dengan model demokrasi semu dengan sedikit keleluasaan. Belajar dari pengalaman masa silam bahwa sumber kekacauan adalah pluralisme politik takterkendali, Suharto memperkenalkan asas tunggal, dan melebur puluhan partai politik menjadi dua. Partai-partai politik sengaja dilemahkan, dikerdilkan, sedangkan Golkar dibesarkan, tapi terkendali sebagai perpanjangan resmi pemerintah. Dengan begini, Suharto mampu mempraktikkan kebijakan-kebijakan ekonomi pragmatisnya secara efektif.

Suharto pergi sendiri untuk mendapatkan bantuan dan pinjaman bagi Indonesia. Tetapi harus dicatat bahwa Indonesia tidak selalu bersesuaian dengan AS dalam politik luar negerinya. Suharto menentang tekanan AS ketika ia berpikir bahwa tekanan seperti itu berlawanan dengan “kepentingan nasional Indonesia“. Selama era Suhato pembangunan ekonomi dalam negeri merupakandasar bagi legitimasi pemerintah. Politik luar negeri digunakan untuk memperbaiki kondisi ekonomi Indonesia. Karena berbeda dalam tipe ideologi, yakni anti - komunis, politik luar negeri Indonesia condong ke Barat dan kerjasama regional. Kebijakan politik RI lebih pro - barat, mengingat kondisi pada waktu ituIndonesia membutuhkan suntikan dana segar yang sangat banyak untuk menyelamatkan Indonesia dari kebangkrutan, dan juga salah satu faktor yangmenentukan kebijakan pro-barat ini adalah orientasi ekonomi.

Jadi kesimpulan dari seluruh pembahasan, bahwasanya penyimpangan politik luar negeri bebas aktif yang terjadi pada masa Suharto. Terlihat dari ketergantungan Indonesia pada IMF. Dan ini berdampak pada gejolak ekonomi berupa debt trap dan rendahnya posisi tawar Indonesia di mata negara barat akibat konstelas i di dalamtubuh IMF tersebut. Semua ini merupakan gambaran kecondongan Indonesia pada barat di masa itu. Pada tahun 1969 lobi-lobi LB Moerdani di Malaysia, perwira intelijen andalan Suharto dan Ali Moertopo melanjutkan jalur lobi yang sudah dibentuk sejak tahun 1967, lobi LB Moerdani ini meluas ke berbagai negara yang menanggapi secara positif permintaan Suharto untuk menjadikan Asia Tenggara sebagai zona aman. Hanya saja kemudian Malaysialah yang buka suara, Malaysia paling getol mendukung Suharto karena pengalaman buruknya ketika negara ini terancam diserang Sukarno. Lalu pada tanggal 27 November 1971 terbentuklah apa yang disebut ZOPFAN (Zone of Peace Freedom And Neutrality) Pada tahun 1984 kesepakatan lebih maju yaitu menyatakan wilayah ASEAN harus bebas nuklir. Konsepsi damai yang ditawarkan Suharto berhasil menciptakan wilayah ASEAN paling stabil di dunia, sepanjang 40 tahun dari kesepakatan itu tidak ada perang sama sekali di wilayah ASEAN kecuali sisa -sisa perang AS dan konflik ideologi di negara Indocina.

1.3              Kejatuhan Soekarno dan kenaikan Soeharto terhadap campur tangan Amerika Serikat

Presiden John F Kennedy (JFK) merupakan satu-satunya Presiden AS yang bersahabat dengan Presiden Sukarno. Berbeda dengan pendahulunya, Dwight Eisenhower yang selalu berambisi menghilangkan Sukarno dari muka bumi dengan berbagai cara. Di antaranya melalui intervensi AS secara terselubung pada PRRI dan PERMESTA yang gagal total. JFK justru melakukan kebijakan luar negeri yang cenderung mendukung langkah -langkah Sukarno.

Kembalinya Irian Barat ke pangkuan RI tak lepas dari pengaruh dukungan Kennedy. Namun tak disangka, pada akhirnya momentum masuknya Irian Barat ke pangkuan RI menjadi jalan bagi JFK untuk menemui ajalnya secara tragis. Pada hari yang naas tanggal 22 November 1963, Kennedy melakukan kunjungan kerja ke Dallas Texas. Saat iring - iringan kendaraannya melintas tepat di depan Texas Scholl Book Depository, dua peluru menghantam leher dan kepalanya. Belakangan diketahui bahwa Lee Harvey Oswald adalah orang yang melakukan penembakan terhadap Kennedy. Namun dalam penyidikan, Lee menyangkal telah membunuh JFK. Belum sempat diajukan ke pengadilan, Lee malah dibunuh oleh temannya sendiri, Jack Ruby. Selanjutnya, Jack Ruby sendiri tewas di dalam tahanan karena penyakit yang dideritanya. Dengan tewasnya Lee & Ruby, kematian Kennedy menjadi misteri yang belum terpecahkan hingga saat ini.

Banyak kalangan menyatakan penembakan Kenndey merupakan sebuah konspirasi besar menyangkut kepentingan kaum Globalis yang hendak mempertahankan hegemoninya atas kebijakan politik di AS. Merujuk pada artikel yang ditulis oleh seorang wartawan AS, Lisa Pease, berjudul “JFK, Indonesia, CIA, and Freeport” dan dimuat dalam majalah Probe, dimana tulisan ini disimpan di dalam Arsip Nasional di Washington DC, kita dapat menemukan korelasi antara terbunuhnya JFK dengan runtuhnya kekuasaan presiden pertama kita Ir.Sukarno. Keterlibatan (AS) dalam upaya penggulingan Sukarno (Bung Karno) secara kotor dan berdarah. Peristiwa “Gerakan 30 September” (Gestapu) banyak yang disembunyikan, dihilangkan dan diputarbalikkan oleh rezim Orde Baru. Pembantaian terhadap sekutu-sekutu Bung Karno (BK) yang beraliran kiri merupakan hasil konspirasi CIA - Suharto dibantu intelijen Inggris, Jepang dan Jerman.

Namun, Suharto dan klannya berdalih. Gestapu adalah penyerangan golongan kiri (menuduh PKI) ke kanan (Jenderal Ahmad Yani cs) yang membawa restorasi kekuasaan dan kemudian pembersihan golongan kiri sebagai hukuman oleh golongan tengah (Suharto mengklaim posisinya di sini). Gestapu hanyalah merupakan tahap pertama dari tiga tahap yang dibantu secara rahasia oleh juru bicara dan pejabat AS yakni tahap pertama Gestapu “coup” sayap kiri gadungan (Letkol Untung cs). Kedua, KAF Gestapuyakni tindakan balasan dengan membunuh PKI secara missal dan ketiga pengikisan pendukung BK secara massif dan progresif.

Alasan CIA menjatuhkan BK, bagaimana cara CIA dalam mewujudkan keinginan tersebut dan bukti-buktinya. Satu alasan terkuat BK harus disingkirkan oleh CIA karena BK bersahabat dekat dengan blok Cina dan Sovyet. Sejak 1953, AS berkepentingan untuk membantu mencetuskan krisis di Indonesia, yang diakui sebagai “penyebab langsung” yang merangsang BK mengakhiri sistem parlementer Indonesia dan menyatakan berlakunya keadaan darurat militer, serta memasukkan “korp perwira” secara resmi dalam kehidupan politik (14 Maret 1957) sebuah blunder politik BK. Sedangkan langkah-langkah yang dilakukan CIA untuk mewujudkan ambisinya tersebut yakni dengan menggandeng faksi militer kanan seperti Suharto, Walandouw, Suwarto, Sarwo Edhie, Kemal Idris, Ibnu Sutowo, Basuki Rahmat, Djuhartono, dll. Dan partai berhaluan kanan (Masyumi dan PSI) untuk semakin mengecilkan pengaruh BK. Skenario CIA tersebut saya bagi dalam enam point. Pertama, CIA mendukung terjadinya pemberontakan terhadap BK. Seperti bantuan senjata dan personil oleh CIA dengan mendukung pemberontakan PRRI atau Permesta (Kol. Walandouw) di Sumatera Barat untuk melawan BK tetapi dapat ditumpas (1957-1958). Kemudian peristiwa Lubis (1956) dengan tokohnya Suwarto dan Kemal Idris serta PSI.

Kedua, Program Civic Mission. Setelah dirasa gagal dengan serangkaian perlawanan, 1 Agustus 1958 AS memberikan bantuan militer ke Indonesia mencapai $ 20 juta setahun. Kontrol terhadap AD ini dianggap penting, karena AS menganggap hanya AD yang mampu mengimbangi kekuatan PKI. Lalu didirikanlah SESKOAD tahun 1958 di Bandung yang mendapatkan dukungan penuh dari Pentagon, RAND dan Ford Foundation. Jenderal Suwarto yang pernah dididik di AS yang bisa memainkan peran penting dalam mengubah AD dari fungsi revolusioner menjadi kontra revolusi ditunjuk sebagai penanggung jawab sekolah tersebut. Di bawah Nasution dan Suwarto, SESKOAD mengembangkan suatu doktrin strategis baru yakni doktrin Perang Wilayah, yang memberi prioritas kepada kontra pemberontakan sebagai peranan AD. Suharto masuk SESKOAD dengan pangkat Kolonel (Oktober 1959) dan menjadi siswa yang sangat “berbakat”. Terbukti, dia dilibatkan dalam penyusunan doktrin perang wilayah serta dalam kebijaksanaan AD mengenai Civic Mission atau Civic Action.

Di SESKOAD, perwira AD dan sipil yang pro PSI- juga diajari bidang ekonomi dan administrasi kepemerintahan sehingga AD mulai bisa bekerjasama dan bahkan berani menandatangani kontrak-kontrak dengan perusahaan AS serta negara asing lainnya di luar kesepakatan rezim BK. Pada tahun 1962, Kemlu AS dibantu CIA mendirikan MILTAC (Military Training Advisory Group = Kelompok Penasehat Latihan Militer) di Jakarta untuk memberikan bantuan dalam melaksanakan program Civic Mission SESKOAD. Program ini sebenarnya merupakan penyusupan perwira AD ke dalam semua bidang kegiatan pemerintah dan tugas-tugas kepemerintahan. Terbukti, huru-hara anti Cina diilhami AD terjadi di Jawa Barat tahun 1959 dengan Kolonel Kosasih yang membiayai komplotan bajingan-bajingan setempat dengan tujuan merusak hubungan Indonesia dengan Cina. Kemudian disusul huru-hara mahasiswa bulan Mei 1963 dan diulangi Januari 1966 di Bandung dan Oktober 1965 di Jakarta.

Ketiga, adanya konflik internal di tubuh AD. Menurut Harold Crouch, menjelang 1965 AD pecah menjadi dua; kelompok tengah yakni Yani cs yang bersikap menentang BK tentang persatuan nasional karena PKI masuk di dalamnya. Kubu kedua, AD kelompok kanan yakni Nasution dan Suharto (Basuki Rahmat, Sudirman dari SESKOAD dkk) yang bersikap menentang kebijaksanaan Yani yang bernafaskan Soekarnoisme (karena tidak setuju merebut kekuasaan BK). Adanya konflik para Pati AD tersebut terindikasi dengan: Pertama, Januari 1965, Suharto mengadakan rapat penyatuan sikap kelompok AD dengan mendesak Nasution supaya mengambil sikap yang lebih menyesuaikan diri terhadap BK. Kedua, April 1965 diadakan seminar di SESKOAD untuk mengusahakan satu doktrin strategis yang bersifat kompromis yaitu Tri Ubaya Sakti yang menegaskan kembali tuntutan untuk memiliki peranan politik yang berdikari bebas.

Keempat, Program AS berkedok bantuan. Proses menjatuhkan BK juga bisa dipahami dari bantuan AS ke Indonesia di tahun 1963-1965, melalui saluran “komisi - komisi penjualan” atau sumbangan finansial untuk mendukung kepentingan politik Suharto. Misalnya bantuan lunak AS tetap ada yang ditujukan ke AD dan Brimob dan Polisi untuk adukekuatan dengan PKI yang sedang jayanya. Juga bantuan 200 pesawat Aero Commanders kepada AD bukan AU (Juli 1965), dimana komisi keagenan penjualan tersebut dipegang Bob Hasan, sahabat Suharto. Keduanya sudah berkawan sejak Suharto sebagai Pangdam Diponegoro. Secara khusus keduanya juga telah mendirikan dua buah perusahaan pelayaran yang harus dioperasikan Divisi Diponegoro. Menjadi unik ketika bantuan beralih dari bantuan AS terhadap Indonesia (sebagai Negara) berubah menjadi bantuan untuk membiayai salah satu komponen negara yang tidak loyal pada bangsanya sendiri.

Namun saat Lyndon Johnson jadi presiden AS, tepatnya Desember 1964, bantuan AS tersebut dihentikan. Hal ini mengindikasikan AS turut sengaja ambil bagian aktif untuk menggoyahkan ekonomi Indonesia dalam minggu-minggu menjelang Gestapu, ketika harga beras naik 4x dan harga dollar membumbung tinggi. Pada tahun fiskal 1965, New York Times menyatakan “semua bantuan AS kepada Indonesia telah dihentikan, maka jumlah personil MAP (Military Assistance Program) di Jakarta dalam kenyataannya justru telah meningkat mencapai taraf yang jauh melebihi daripada yang telah diproyeksikan”.

Kelima, terjadinya peristiwa 1965 dan peranan Soeharto. Menjelang Agustus 1964, Suharto mulai mengadakan kontak politik dengan Malaysia, Jepang, Inggris dan AS. Menurut Mrazek, kontak Suharto itu merupakan penjajagan untuk berdamai dengan menarik pasukan AD Indonesia yg terbaik (yang anti komunis) ke Jawa dengan sebelumnya mengirim satu batalyon Diponegoro (yang telah disusupi PKI) ke Malaysia yang bisa dipahami sebagai persiapan-persiapan untuk merebut kekuasaan pemerintahan. 30 September, 6 jenderal (Yani, Suprapto, Sutoyo, S. Parman, MT. Haryono, DI Panjaitan), 1 pamen (Tendean), 1 pama (KS Tubun) tewas oleh gerakan Letkol Untung cs. Uniknya, tak seorangpun jenderal anti BK yang menjadi sasaran Gestapu, kecuali Nasution yang bersifat problematik; yakni menjelang 1961, CIA kecewa karena Nasution yang diproyeksikan menyingkirkan BK justru berbalik mendukung BK, dan dia mengkritik keterlibatan USA dalam Perang Vietnam. Sikap Suharto dengan Nasution juga dingin karena kasus pemeriksaan Nasution terhadap korupsinya Soeharto pada tahun 1959 saat menjadi Pangdam Diponegoro. “Menjadi semakin aneh” ketika Suharto yang saat itu pegang komando pasukan terbesar (Pangkostrad) justru “tidak masuk” dalam daftar penculikan.

Pernyataan Untung atas nama Gestapu yang melindungi BK dari “Dewan Jenderal” yang didukung CIA yang akan merencanakan coup sebelum 5 Oktober 1965 dengan disiagakan pasukan dari Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat. Padahal, pasukan tersebut diundang ke Jakarta dalam rangka memperingati Hari ABRI, 5 Oktober 1965. Menjadi aneh ketika Suharto kemudian membuat pernyataan susulan untuk menumpas Gestapu dengan menyatakan loyalitas AD tetap ke BK dan menuduh PKI ditambah unsur AURI yang membunuh 6 jenderal hanya karena lokasi sumur Lubang Buaya dekat dengan Pangkalan Halim. Keberadaan BK, Oemar Dhani (KSAU) dan DN Aidhit (Ketua PKI) yang diskenariokan sedemikian rupa (mereka di Halim) menjadi senjata yang ampuh untuk mendelegitimasi image BK agar menimbulkan kesan negatif adanya persekongkolan BK-AURI dan PKI. Peranan Suharto begitu penting dalam skenario ini. Berlagak sebagai pembela status quo tapi pada kenyataannya justru bergerak sendiri secara berencana untuk merebut kekuasaan. Sebuah skenario yang kemudian ditiru oleh Jenderal Pinochet di Chili (1970 - 1973) dan juga di Kamboja (1970).

Menarik karena baik pelaku Gestapu (Untung Cs) ataupun yang menumpasnya adalah sama-sama dari Divisi Diponegoro (Yon 454), tempat di mana Suharto dulu menjadi Pangdamnya. Semakin menarik karena fakta banyak pemimpin Gestapu adalah lulusan pendidikan AS. Jadi ada kelanjutan/kontinuitas antara hasil yang dicapai Gestapu (membunuh Yani cs), kemudian diteruskan oleh Suharto atas nama penumpasan Gestapu, kemudian menyingkirkan pendukung BK yang tersisa. Pembunuhan besar-besaran secara sistematis kemudian menyebar dan justru paling dahsyat terjadi ketika Danjen RPKAD, Kol. Sarwo Edhie bergerak dari Jakarta ke Jateng dan Jatim kemudian balik lagi ke Jakarta. Orang sipil yang terlibat dalam pembantaian massal telah dilatih di daerah setempat oleh AD atau dikerahkan dari kelompok (SOKSI dan organisasi mahasiswa Gemsos yang disponsori oleh AD dan CIA), yang selama bertahun-tahun telah bekerjasama dengan AD mengenai masalah -masalah politik apa yang disebut sebagai Civic Action.

Keenam, dukungan AS terhadap faksi Suharto. Bukti-bukti keterlibatan orang-orang Suharto berkolaborasi dengan CIA, misalnya: Pertama, beberapa bulan sebelum Gestapu, seorang utusan Suharto, Kolonel Walandouw (pelaku pemberontakan PRRI) yang memiliki hubungan lama dengan CIA telah menghubungi pemerintah AS. Pada bulan Mei 1965, komisi-komisi Lockheed (CIA) di Indonesia telah dialihkan kepada kontrak baru dan perusahaan yang didirikan oleh agennya di Indonesia atau perantara Lockheed yang telah lama dibina. Pengalihan ini karena pertimbangan politis. Di samping Walandouw juga ada Dasaad dan Jenderal Alamsyah; jenderal yang menyokong Suharto di era awal rezimnya karena Alamsyah menguasai dana-dana besar khusus. Lockhedd-Dasaad-Alamsyah bergandeng dengan gerbong Suharto yang baru lulus dari SESKOAD. Setidaknya ini juga direkomendasikan Kedutaan AS di tahun 1966. Pada April 1965, perusahaan Amerika, Freeport Shulpur telah mencapai suatu kesepakatan pendahuluan dengan para pejabat Indonesia, yang nantinya akan menjadi suatu investasi sebesar $500 juta di bidang tembaga di Papua Barat.

 September 1965 dalam waktu singkat, setelah minyak dunia melaporkan bahwa industri gas dan minyak Indonesia semakin merosot tajam yang dapat menjurus ke krisis politik, maka presiden ASAMERA dalam suatu usaha patungan dengan Pertaminanya Jenderal Ibnu Sutowo telah membeli saham-saham dalam perusahaan yang pura-pura terancam bangkrut itu seharga hanya $ 50 ribu saja. Ironisnya, pembayaran pada 9 dan 21 September 1965 dilaporkan dalam Wall Street Journal tanggal 9 dan 30 September, yaitu hari terjadinya Gestapu. Hal yang sangat “ajaib”, ketika Negara dalamkondisi gawat. Tapi ada proses deal bisnis antara AD (Pertamina) dengan AS.

Bukti-bukti keterlibatan CIA. Bukti-bukti keterlibatan CIA dalam penggulingan BK, diantaranya: Pertama, kurang dari setahun setelah Gestapu dan pertumpahan darah, dengan riang-gembira James Reston menulis tragedi kemanusiaan besar tersebut dengan tema “Suatu Percikan Sinar di Asia“: “Washington bersikap hati-hati untuk tidak menyatakan suatu pujian terhadap adanya perubahan yang…… di dalam negeri yang berpenduduk terbanyak ke-6 di dunia, serta salah satu negara terkaya di dunia, akan tetapi tidaklah berarti bahwa Washington sama sekali tidak mempunyai hubungan apapun dengan peristiwa tersebut“. Kedua, adanya kontak-kontak kekuatan anti komunis Indonesia dengan seorang pejabat Washington yang berkedudukan sangat tinggi sebelum dan selama masa pembantaian massal. Ketiga, adanya kesaksian dari bekas pejabat CIA, Ralph McGehee yang dibenarkan oleh sensor selektif bekas-bekas majikannya dalam CIA.

Strategi yang diciptakan CIA untuk menggoyang sebuah rezim, dengan menciptakan situasi yang sebenarnya dan mencampurinya kemudian menyebarluaskan distorsi skenario ke seluruh dunia melalui propaganda media massanya yang kuat. Tipu muslihat CIA merupakan suatu rencana klasik yang bersifat menggoyahkan situasi, yaitu berusaaha meyakinkan baik pihak kanan ataupun kiri agar tidak bisa berharap mendapatkan perlindungan dari status quo dan berusaha merangsang keduanya untuk melakukan provokasi yang kian massif terhadap pihak lawan.

Gaya tipu dan polarisasi ini dilakukan dengan melempar desas-desus. Hal ini dikuatkan oleh seorang pengamat politik, Saundhaussen. Desas-desus itu diantaranya, dua minggu sebelum Gestapu (14 September 1965) pihak AD diperingatkan bahwa ada suatu komplotan yang akan membunuh pemimpin-pemimpin tentara dalam empat hari mendatang. Laporan kedua seperti itu telah dibahas di markas besar AD 30 September 1965. Setahun sebelumnya, muncul juga dokumen yang menuduh PKI sedang merencanakan suatu penyusupan ke AD untuk menggulingkan “kaum Nasutionis” (diberitakan sebuah harian Malaysia dari Khoirul Saleh, pro - AS). Juga desas-desus selama 1965 bahwa Cina daratan sedang menyelundupkan senjata-senjata untuk PKI sebelum Gestapu (diberitakan oleh sebuah harian Malaysia, mengutip dari sumber Bangkok, yang berdasar dari Hongkong).