Minggu, 04 Januari 2015

PERAN KTN

PERAN KTN DALAM MENYELESAIKAN AGRESI MILITER BELANDA DI INDONESIA
OLEH: SILVIA NORA
Serangan pasukan militer gabungan darat, laut, dan udara Belanda ke Djokjakarta dan daerah Republik pada saat itu bertumpu sepenuhnya kepada unsur pendadakan strategis. Bahkan agar tidak memancing perhatian negara-negara lain, serangan militer dengan nama sandi Operatie Kraai tersebut sengaja disebut dengan istilah aksi polisionil. Operasi keamanan dan ketertiban dalam negeri. Selain itu, agresi tersebut sengaja dilakukan menjelang hari libur Natal, di mana umumnya selalu menjadi liburan panjang akhir tahun, sampai usai perayaan tahun baru. [1] Peluang inilah yang dimanfaatkan oleh Letnal Jenderal Simon Spoor. Dia telah memperhitungkan, kalaupun sampai muncul reaksi, spoor yakin semuanya bakal terlambat. Dengan demikian, dia akan bisa memaksa masyarakat internasional menerima sebuah kenyataan kalau dia telah menguasai wilayah yang ditaklukannya. Tujuan utama belanda melakukan serangan agresi militernya atas Republik Indonesia yang dimulai sejak 21 juli 1947 adalah untuk menghancurkan pemerintahan Republik Indonesia dan menduduki kota-kota yang ada di pulau jawa, Sumatra, dan Madura yang menurut isi perjanjian linggarjati masuk pada wilayah Republik Indonesia.[2] Untuk mencapai tujuan tersebut, Belanda tidak bisa melakukannya sekaligus, karena itu pada tahap pertama Belanda harus mencapai sasaran sebagai berikut:
 1.      Politik, yaitu pengepungan ibukota RI dan penghapusan RI dari peta (menghasilkan de facto RI)
 2.      Ekonomi, yaitu merebut daerah-daerah penghasil bahan makanan (daerah beras di Jawa Barat dan Jawa Timur) dan bahan ekspor (perkebunan di Jawa Barat, Jawa Timur dan Sumatera serta pertambangan di Sumatera)
 3.      Militer, yaitu penghancuran TNI.[3] Serangan yang dilakukan Jenderal Spoor yaitu Operasi Kraai bersifat sapu bersih, pasukan republik harus langsung dihabisi, agar mereka tidak sempat mengulur-ulur waktu. Kuncinya, bertumpu sepenuhnya kepada unsur pendadakan, sekali pukul dan berlangsung cepat. Sejak awal jenderal spoor menyadari bahwa serangannya harus bisa dengan sekali pukul, oleh karena itu dia juga sadar bahwa mata dunia tim pemantau genjatan senjata dengan membawa mandate dari Dewan Keamanan, justrus sedang berada dipusat serangan. Dari hasil pengamatan dari komisi konsuler mengatakan bahwa pada tanggal 30 juli sampai tanggal 4 agustus 1947 pihak dari belanda masih melakukan agresi militer terhadap Indonesia. Amerika serikat mengusulkan kepada PBB agar membentuk komisi untuk mengawasi penghentian permusuhan antara belanda dengan bangsa Indonesia, akhirnya dewan keamanan PBB menyetujui permintaan dari amerika serikat. Belanda dan Indonesia diberi kesempatan untuk memilih satu negara sebagai wakil untuk menjadi anggota komisi, australia yang diwakili oleh Richard Kirby yang dipilih oleh Indonesia sebagai wakil untuk menjadi anggota komisi, sedangkan belanda diwakili oleh paul van zeeland dari belgia. Austarlia dan belgia menunjuk amerika serikat sebagai penengah yang diwakili oleh Dr frank graham dan komisi ini dikenal dengan komisi tiga negara (KTN). [4] Tim tersebut terdiri dari tiga perutusan tiga negara, yaitu Amerika Serikat, Australia, dan Belgia, dipimpin secara bergiliran dan pada saat itu dipimpin diplomat senior asal AS, Merle Cochran. Pada akhir tahun tersebut, lewat program bantuan Marshall yang digagas oleh Amerika Serikat, negara adidaya tersebut sedang berusaha membangun kembali perekonomian Eropa Barat, termasuk Negeri Belanda, yang masih porak poranda akibat Perang Dunia II. "Memalukan…" komentar Merle Cochran, sesudah mengetahui tentara Belanda, tiba-tiba melanggar perjanjian gencatan senjata Renville dan malahan langsung mendobrak garis demarkasi. Dalam pandangan pribadinya, sikap yang diambil Belanda adalah tidak tahu malu,"
… tangan kanan mereka masih sibuk menerima dana dari Marshall Plan, tangan kirinya memukul Republik." Merle Cochran berusaha mencegah terjadinya perpecahan antara Belanda dan Republik, tetapi perang akhirnya terjadi kembali. Sebelum pasukan komando KL bisa sepenuhnya menguasai Djokja, dari Batavia Merle Cochran mengirim laporan kepada Dewan Keamanan di Paris dan menguraikan sejumlah pelanggaran yang dilakukan tentara Belanda, dalam posisinya selaku ketua bergilir KTN. Aksi pendadakan yang dikerjakan anggota jenderal spoor bukan saja berubah jadi berantakan, tetapi juga menjadi bumerang dan tidak bisa meraih hasil, sebagaimana yang telah direncanakan. Masyarakat dunia yang tinggal jauh dari area konflik juga terkejut karena hampir semua Koran di Paris terbit dengan judul, "Pertempuran Kembali Berkobar di Jawa." Djokjakarta pada saat malam hari, dalam waktu singkat memang bisa disergap oleh tentara Belanda. Termasuk keberhasilan mereka meringkus Presiden Soekarno dan sejumlah pemimpin Republik lainnya. Tetapi di kota Solo, yang hanya terpisah dalam jarak 60 km dari Djokja, operasi kraai menerima kenyataan sangat buruk. Mereka terlambat mendobrak karena kendala hujan lebat, jembatan-jembatan telah dihancurkan dan sengitnya perlawanan pasukan Republik. Kota terbesar kedua di wilayah Republik tersebut telah terlanjur dibumihanguskan. Hampir semua bangunan strategis dihancurkan, hanya disisakan rumah sakit, bangunan-bangunan keagamaan berikut keraton soesoehoenan serta poero Mangkoenegaran. Kondisi tersebut semakin bertambah buruk karena harapan jenderal spoor masyarakat dunia bakal bereaksi lambat tetapi malah sebaliknya. Laporan mengenai serangan tersebut, berkat adanya beda waktu sekitar lima jam antara Batavia dan Paris, telah sampai lebih dahulu di Dewan Keamanan, sebelum hari pertama pertempuran selesai. Jenderal spoor semakin kaget karena di Paris Dewan Keamanan telah mendesak pemerintahan Belanda untuk menjamin keselamatan anggota KTN beserta staf mereka yang sedang terjebak di Kalioerang. Posisi terpojok berimbas kepada Wakil tetap belanda di Dewan Keamanan, Dr. JH Van Roijen. Lewat telepon , Dewan Keamanan mendesak agar pemerintah Belanda bertanggung jawab atas nasib seluruh kontingen antarbangsa, yaitu para anggota KTN. Sementara itu, ketiga delegasi Republik: Mr.Soedjono, Prof. Soepomo bersama Joesoef Ronodipoero telah selesai merumuskan laporan untuk dikirimkan kepada Duta Besar Dr. Soedarsono dan Menteri Keuangan Mr. Alex Maramis di New Delhi, sekitar pernyataan Belanda tidak lagi mengakui Perjanjian Renville. Dalam kata lain, perang bisa dipastikan bakal segera meletus. Laporan tersebut berhasil dikirim ke New Delhi lewat bantuan Konsultan India di Batavia. Salah satu siaran radio, All India Radio telah memberitakan terjadinya serangan mendadak ke Djokjakarta berdasarkan release Kedutaan Besar Republik di New Delhi. Berita tersebut langsung dikutip oleh radio berbagai negara,sehingga membuka mata masyarakat seluruh dunia, bahwa pertempuran telah berkobar kembali di Pulau Jawa. Berita tersebut juga mengejutkan Nehru, Perdana Menteri India, karena pesawat terbang yang ia kirim ke Djokjakarta menjeput Persiden Soekarna, masih tertahan di Singapura akibat terjadinya kerusakan teknis. Tetapi, Nehru tidak membiarkan jatuhnya pemerintahan Republik berlalu begitu saja, melainkan ia langsung melontarkan gagasan menyelengarakan pertemuan antarbangsa, dengan sebuah agenda tunggal, mengutuk agresi militer ke Djokjakarta. Reaksi dunia terhadap serangan mendadak yang dilakukan tentara Belanda, diluar dugaan semakin memancing reaksi keras. Impian masyarakat dunia atas kehidupan yang aman, damai, dan tenteram, sesudah menghalami kehancuran selama perang dunia empat tahun sebelumnya, ikut memicu timbulnya sentiment negative terhadap Operasi Kraai. Suasana tersebut semakin menjadi, meski pihak belanda berpendapat tahap pertama operasi militer mereka sudah meraih sukses, ternyata dengan cepat telah berubah, dan justru menebarkan citra yang negatif dan memalukan. Negara yang sedang dibangun kembali dengan bantuan dana asing akibat perang, justru telah menyerbu negara lain. Tidak mengherankan kalau pemerintahan belanda segera menuai kecaman internasional, dan malah harus menerima tuduhan bahwa telah menyelewengkan bantuan dana dari Amerika Serikat, guna membiayai agresi militer perang kolonial. Jenderal spoor masih mengulur waktu karena operasi militer yang sedang ia lakukan di jawa dan juga sumatera masih belum selesai. Tanggal 24 desember, ketika resolusi Dewan Keamanan keluar, sasaean-sasaran utama Operasi Kraai di Jawa, masih belum bisa mereka taklukan. Sementara itu, Operasi Slot untuk merebut daerah Banten malah baru saj akan dimulai. Sesudah melihat pihak Belanda belum juga menunjukan tanda-tanda bersedia melaksanakan resolusi tanggal 24 desember, sehari setelah itu, tanggal 25 desember Dewan Keamanan mengulang kembali resolusi tadi. Bahkan kali ini dengan peringatan yang keras dan ancaman akan menjatuhkan sanksi internasional, jika Pemerintahan Belanda tetap tidak mau mengindahkan imbauan Dewan Keamanan. Resolusi ini sekaligus memberi mandat kepada KTN, untuk secepatnya kembali mengaktifkan Military Executive Board, para perwira militer pemantau gencatan senjata, yang saat itu masih berada di Batavia. Ternyata, sewaktu menerima susulan Dewan Keamanan, mungkin karena telah membayangkan beratnya implikasi kalau mereka masih tetap menolak, sikap pihak Belanda pun seketika juga berubah. Kepada Dewan Keamanan, Belanda juga berjanji akan segera menghentikan operasi militernya terhadap pasukan TNI. Semua operasi militernya dijanjikan akan dihentikan pada tanggal 31 desember di Pulau Jawa dan sejak 2 Januari 1949 untuk wilayah Sumatera.

 Notes :

 [1] Pour, Julius. 2009. Doorstoot Naar Djokja Pertikaian pemimpin sipil-militer. Jakarta: Penerbit buku kompas. Hal 171
 [2] http://id.wikipedia.org/wiki/Agresi Militer Belanda I

 DAFTAR PUSTAKA :
Pour, Julius. 2009. Doorstoot Naar Djokja Pertikaian pemimpin sipil-militer. Jakarta: Penerbit buku
kompas http://id.wikipedia.org/wiki/Agresi Militer Belanda I

pelaksanaan pelita

PELAKSANAAN PELITA PADA MASA ORDE BARU
Oleh: Pahma Herawati
          Orde baru adalah suatu tatanan seluruh perikehidupan rakyat, bangsa dan negara yang diletakkan kembali kepada pelaksanaan pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen. Dengan katablain orde baru adalah suatu orde yang mempunyai sikap dan tekad untuk mengabdi pada kepentingan rakyat dan nasional dengan dilandasi oleh semangat dan jiwa pancasila serta UUD 1945.[1]           
 1. Latar belakang lahirnya orde baru
a. Terjadinya peristiwa gerakan 30 september 1965
b. Keadaan politik dan keamanan negara menjadi kacau karena peristiwa gerakan 30 september 1965 ditambah adanya konflik di angkatan darat yang sudah berlangsung lama.
 c. Keadaan perekonomian semakin memburuk dimana inflasi mencapai 600% sedangkan upaya pemerintah melakuakan devaluasi rupiah dan kenaikan harga bahan bakar menyebabkan timbulnya keresahan masyarakat.
 d. Reaksi keras dan meluas dari masyarakat yang mengutuk peristiwa pembunuhan besar-besaran yang dilakukan PKI. Rakyat melakukan demonstrasi menuntut agar PKI beserta organisasi Masanya dibubarkan serta tokoh-tokohnya diadili.         
   2 Kehidupan politik pada masa orde baru
a.       Penataan politik dalam negeri ·     
pembentukan kabinet pembangunan         
Kabinet awal pada masa peralihan kekuasaan (28 juli 1996) adalah kabinet Ampera dengan tugas yang dikenal dengan nama Dwi Darma Kabinet Ampera yaitu untuk menciptakan stabilitas politik dan ekonomi sebagai persyaratan untuk melaksanakan pembangunan nasional.[2] Program kabinet AMPERA yang disebut Catur Karya kabinet AMPERA adalah sebagai berikut:           
 a. Memperbaiki kehidupan rakyat terutama dibidang sandang dan pangan       
 b. Melaksanakan pemilihan umum dalam batas watu yakni 5 juli 1968          
  c. Melaksanakan polityik luar negri yang bebas aktif untuk kepentingan nasional     
   d. Melanjutkan perjuangan anti imperialisme dan kolonialisme dalam segala bentuk dan   manifestasinya          
  Selanjutnya setelah sidang MPRS tahun 1968 menetapkan suharto sebagai presiden untuk masa jabatan 5 tahun maka dibentuklah kabinet yang baru dengan nama kabinet pembangunan dengan tugasnya yang disebut Pancakrida,[3] yang meliputi: ·         Penciptaan stabilitas politik dan ekonomi ·     
   Penyusunan dan pelaksanaan rencana pembangunan lima tahun tahap pertama ·         Pelaksanaan pemilihan umum ·      
  Pengikisan habis sisa-sisa gerakan 30 september ·         Pembersihan aparatur negara di pusat pemerintahan dan daerah dari pengaruh PKI        
    3. Pembubaran PKI dan organisasi masanya           
 Suharto sebagai pengemban Supersemar guna menjamin keamanan, ketenangan, serta kestabilan jalannya pemerintahan maka melakukan: ·    
    Pembubaran PKI pada tanggal 12 maret 1966 yang diperkuat dengan dikukuhkannya ketetapan MPRS No. IX tahun 1966 ·         Dikeluarkan pula keputusan yang menyatakan bahwa PKI sebagai organisasi terlarang di Indonesia ·     
   Pada tanggal 8 maret 1966 dilakukan pengamanan 15 orang menteri yang dianggap terlibat gerakan 30 september 1965. Hal ini disebabkan muncul keraguan bahwa mereka tidak hendak membantu presiden untuk memulihkan keamanan dan ketertiban         
   4. Kehidupan ekonomi pada masa pemerintahan orde baru           
 Pada masa demokrasi terpimpin, negara bersama aparat ekonominya mendominasi seluruh kegiatan ekonomi sehingga mematikan potensi dan kreasi unit-unit ekonomi swasta. Sehingga, pada permulaan Orde baru program pemerintah berorientasi pada usaha penyelamatan ekonomi nasional terutama pada usaha mengendalikan tingkat inflasi, penyelamatan keuangan negara dan pengamanan kebutuhan pokok rakyat. Tindakan pemerintah ini dilakukan karena adanya kenaikan harga pada awal tahun 1966 yang menunjukkan tingkat inflasi kurang lebih 650% setahun. Hal ini menjadi penyebab kurang lancarnya program pembangunan yang telah direncanakan pemerintah. Oleh karena itu pemerintah menempuh cara sebagai berikut:        
    a. Stabilisasi dan Rehabilitasi ekonomi         
   b. Kerja sama luar negeri        
    c. Pembangunan Nasional Pelaksanaannya pembangunan nasional dilakukan secara bertahap yaitu:
1)      Jangka panjang mencakup periode 25 sampai 30 tahun
 2)   Jangka pendek mencakup periode 5 tahun ( pelita/pembangunan lima tahun), merupakan jabaran lebih rinci dari pembangunan jangka panjang sehingga tiap pelita akan selalu saling berkaitan/berkesinambungan. Selama orde baru terdapat 6 Pelita, yaitu:
 1. Pelita I           
 Dilaksanakan pada 1 april 1969 hingga 31 maret 1974 yang menjadi landasan awal pembangunan orde baru. Tujuannya adalah untuk meningkatkan taraf hidup rakyat dan sekaligus meletakkan dasar-dasar bagi pembangunan dalam tahap berikutnya dengan sasaran dalam bidang pangan, sandang, perbaikan prasarana, perumahan rakyat, perluasan lapangan kerja, dan kesejahteraan rohani.             Kegagalan Pelita II yaitu muncul peristiwa malari yang terjadi pada tanggal 15 januari 1947 bertepatan dengan kedatangan  PM jepang Tanaka ke indonesia. Peristiwa ini merupakan kelanjutan demonstrasi para mahasiswa yang menuntut jepang agar tidak melakukan dominasi ekonomi di indonesia sebab produk barang jepang terlalu banyak beredar di indonesia. Terjadilah pengrusakan dan pembakaran barang-barang buatan jepang 2. Pelita II             Dilaksanakan pada tanggal 1 april 1974 hingga 31 maret 1979. Sasaran utamanya adalah tersedianya pangan, sandang, perumahan, sarana dan prasarana, mensejahterakan rakyat dan memperluas kesempatan kerja. Pelaksanaan Pelita II cukup berhasil pertumbuhan ekonomi rata-rata mencapai 7% per tahun. Pada awal pemerintahan orde baru laju inflasi mencapai 60% dan pada akhir Pelita I laju inflasi turun menjadi 47% selanjutnya pada tahun keempat pelita II, inflasi turun menjadi 9,5%             Tujuan pembangunan: ·      
  Tersedianya kebutuhan sandang pangan dan papan yang memadai ·         Tersedianya bahan untuk perumahan dan fasilitas lainnya ·         Terwujudnya sarana dan prasaran yang semakin terdistribusi ·         Terwujudnya keadaan rakyat indonesia yang lebih baik ·         Tersedianya lapangan kerja bagi rakyat indonesia             Kegagalan Pelita II yaitu pertumbuhan ekonomi yang dicapai dalam repelita II memang relatif tinggi yaitu sekitar 7,2%. Tingkat ini masih sedikit lebih rendah dari target yang ditetapkan yaitu 7,5 pertahun. Kurang adanya keseimbangan pertumbuhan ekonomi antara daerah maupun sektor yang mengakibatkan kurang adanya kesempatan kerja, kurang adanya kesempatan untuk memperoleh pendapatan, kesempatan untuk berusaha khusussnya bagi golongan ekonomi lemah.[4]
 3. Pelita III           
 Dilaksanakannya pada tanggal 1 April 1979 hingga 31 maret 1984. Pelita III pembangunan masih berdasarkan pada Trilogi pembangunan dengan penekanan lebih menonjol pada segi pemerataan yang dikenal dengan delapan jalur pemerataan, yaitu: ·         Pemerataan pemenuhan kebutuhan pokok rakyat, khususnya sandang, pangan dan perumahan ·         Pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan dan pelayanan kesehatan ·         Pemerataan pembagian pendapatan ·         Pemerataan kesempatan kerja ·         Pemerataan kesempatan berusaha ·         Pemerataan kesempatan berpartisipasi dalam pembangunan khususnya bagi generasi muda dan kaum perempuan ·         Pemerataan penyebaran pembangunan di seluruh wilayah tanah air ·         Pemerataan kesempatan memperoleh keadilan.             Tujuan Pembangunan yaitu:
 a)      Pemerataan pemenuhan kebutuhan pokok rakyat pada penyediaan pangan
 b)      Pemerataan pendidikan dasar dan peningkatan keahlian disemua bidang
 c)      Pemerataan pendapatan dengan cara mengadakan proyek padat karya guna baru
d)     Pemerataan kesempatan kerja dan usaha dengan cara transmigrasi
 e)      Melibatkan generasi muda dan wanita dalam pembangunan
 f)    Menyediakan dana bantuan pembangunan daerah tingkat I dan II g)      Mengintensifkan kinerja dalam penyediaan kesempatan keadilan bagi rakyat           
 adapun kegagalan dari Pelita III yaitu pertumbuhan ekonomi periode ini dihambat oleh resesi dunia yang belum juga berakhir. Sementara itu nampak ada kecenderungan harga minyak yang semakin menurun khususnya pada tahun-tahun terakhir Repelita III. Menghadapi ekonomi dunia yang tidak menentu, usaha pemerintah diarahkan untuk meningkatkan penerimaan pemerintah, baik dari penggalakan ekspor mupun pajak-pajak dalam negeri
 4. Pelita IV       
     Dilaksanakan pada tanggal 1 april 1984 hingga 31 maret 1989. Titik beratnya adalah sektor pertanian menuju swasembada pangan dan meningkatkan industri yang dapat menghasilkan mesin industri sendiri. Terjadi resesi pada awal tahun 1980 yang berpengaruh terhadap perekonomian indonesia. Pemerintah akhirnya mengeluarkan kebijakan moneter dan fisikal sehingga kelangsungan pembangunan eknomi dapat dipertahankan.[5]             Tujuan pembangunan yaitu: Pada Pelita IV lebih dititikberatkan pada sektor pertanian menuju swasembada pangan dan meningkatkan industri yang dapat menghasilkan mesin industri itu sendiri pada pelita IV juga dilakukan program KB dan Rumah untuk keluarga.             Hasil pembangunan yaitu:            
Masa ini adalah masa keberhasilan orde baru, swasembada pangan dalam sektor pertanian berhasil dicapai. Terbuki dengan berhasilnya indonesia memproduksi beras 25, 8 ton pada tahun 1984 dan mendapatkan penghargaan di FAO pada tahun 1985.     
       Kegagalan Pelita IV yaitu: program KB dan swasembada pangan berhasil namun cenderung hanya terdapat dipulau jawa saja. Beban hutang luar negeri membesar.             Terjadi resesi pada awal tahun 1980 yang berpengaruh terhadap perekonomian indonesia. Pemerintah akhirnya mengeluarkan kebijakan moneter dan fiskal sehingga kelangsungan pembangunan ekonomi dapat dipertahankan.
 5. Pelita V         
   Dilaksanakan pada tanggal 1 April 1989 hingga 31 maret 1994. Titik beratnya pada sektor pertanian dan industrti. Indonesia memiliki kondisi ekonomi yang cukup baik dengan pertumbuhan ekonomi rata-rata 6,8% per tahun. Posisi perdagangan luar negeri memperlihatkan gambaran yang menggembirakan. Peningkatan ekspor lebih baik dibanding sebelumnya.           
 Tujuan pembangunan yaitu: Pada Pelita V ini, lebih menitik beratkan pada sektor pertanian dan industri untuk memantapkan swasembada pangan dan meningkatkan produksi pertanian lainnya serta menghasilkan barang ekspor. Pelita V adalah akhir dari pola pembangunan jangka panjang tahap pertama. Lalu dilanjutkan pembangunan jangka panjang kedua, yaitu dengan mengadakan Pelita VI yang diharapkan akan mulai memasuki proses tinggal landas indonesia untuk memacu pembangunan dengan kekuatan sendiri demi menuju terwujudnya masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila.            
Program Pembangunan yaitu:

1. Pertanian ·         Lebih meningkatkan produksi hasil pertanian ·      
  Menetapkan swasembada pangan
 2. Industri ·         Menghasilkan barang ekspor ·      
  Lebih banyak menyerap tenaga kerja ·       
 Industri pengolahan hasil pertanian ·         Industri yang menghasilkan mesin-mesin industri Kegagalan Pelita V yaitu pelaksanaan pembangunan sudah mulai tidak merata. Pembangunan cenderung hanya dipulau jawa, tingkat korupsi tinggi dan utang luar negeri banyak. 
 6. Pelita VI
            Dilaksanakannya pada tanggal 1 April 1994 hingga 31 maret 1999. Titik beratnya masih pada pembangunan pada sektor ekonomi yang berkaitan dengan industri dan pertanian serta pembangunan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagai pendukungnya. Sektor ekonomi dipandang sebagai penggerak utama pembangunan. Pada periode ini tejadi krisis moneter yang melanda negara-negara asia tenggara termasuk indonesia. Karena krisis moneter dan peristiwa politik dalam negeri yang mengganggu perekonomian menyebabkan rezim orde baru runtuh.
            Tujuan pembangunan yaitu titik beratnya masih pada pembangunan pada sektor ekonomi yang berkaitan dengan industri dan pertanian serta pembangunan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagai pendukungnya. Sektor ekonomi dipandang sebagai penggerak utama pembangun
.             Kegagalan Pelita VI yaitu masalah yang semakin nampak dan dirasakan adalah masalah tenaga kerja yang melaju pada tingkat kurang lebih 2,7 per tahun.             Meningkatnya hutang luar negeri sebagai akibat depresiasi mata uang dollar Amerika Serikat tehadap Yen dan DM kurang lebih sebesar 35%.         5. Kronilogis runtuhnya sistem pemerintahan orde baru
            a. Krisis Moneter Pada waktu krisis melanda thailand, keadaan indonesia masih baik, inflasi rendah, ekspor masih surplus sebesar US$ 900 juta dan cadangan devisa masih besar, lebih dari US$ 20 B. Tapi banyak perusahaan besar menggunakan hutang dalam US dollar. Ini merupakan cara yang menguntungkan ketika rupiah masih kuat. Hutang dan bunga tidak jadi masalah karena diimbangi kekuatan penghasilan rupiah.
             Tapi begitu thailand melepaskan kaitan baht pada US dollar di bulan juli 1997, rupiah kena serangan bertubi-tubi, dijuak untuk membeli US Dollar yang menjadi murah. Waktu indonesia melepaskan rupiah dari US dollar, serangan meningkat, makin menjatuhkan nilai rupiah. IMF maju dengan paket bantuan US$ 20B, tapi rupiah jatuh terus dengan kekuatiran akan hutang perusahaan, pelepasan rupiah besar-besaran. Bursa efek jakarta juga jatuh, rupiah jatuh dari 2,000 sampai 18,000 per US dollar.  
          b. Tragedi TRISAKTI Tragedi 12 mei 1998 yang menewaskan 4 orang mahasiswa universitas trisakti. Tragedi yang sampai saat ini masih dikenang oleh para mahasiswa diseluruh indonesia belum jelas penyelesaiannya hingga sekarang. Tahun demi tahun kasus ini selalu timbul tenggelam. Setiap 12 mei mahasiswa pun berdemo menunut diselesaikannya kasus penembakan mahasiswa trisakti. Namun semua itu seperti hanya suatu kisah yang tidak ada masalah apapun. Seperti suatu hal yang biasa saja. Pemerintah pun tidak ada suatu pernyataan yang tegas dan jelas terhadap kasus ini. Paling tidak perhatian terhadap kasus ini pun tidak ada. Mereka yang telah pergi adalah:
·         Elang Mulia Lesmana ·         Heri Hertanto ·         Hafidin Royan ·         Hendriawan Sie Mereka merupakan pahlawan reformasi selain mahasiswa lainnya yang ikut berjuang pada saat itu.          
  c. Penjarahan Pada tanggal 14 mei 1998, jakarta seperti membara. Semua orang tumpah di jalanan. Mereka  merusak dan menjarah toko dan gedung milik swasta maupun pemerintah. Masa pada saat itu sudah kehilangan kendali dan brutal akibat kondisi yang terjadi di tanah air pada saat itu.      
      d.Soeharto meletakkan jabatannya, dan Wakil presiden B. J Habibie menjadi presiden baru indonesia    
      6. Kelebihan dan kekurangan Sistem pemerintahan Orde Baru             a. Kelebihan Sistem Pemerintahan orde baru ·         Perkembangan GDP per kapita indonesia yang pada tahun 1968 hanya AS$70 dan pada 1996 telah mencapai lebih dari AS$1.565 ·         Sukses transmigrasi ·         Sukses KB ·         Sukses memerangi buta huruf ·         Sukses swasembada pangan ·         Pengangguran minimum ·         Sukses REPELITA (Rencana Pembangunan Lima Tahun) ·         Sukses Gerakan wajib belajar ·         Sukses gerakan nasional orang-Tua Asuh ·         Sukses keamanan dalam negeri ·         Investor asing mau menanamkan modal di indonesia ·         Sukses menumbuhkan rasa nasionalisme dan cinta produk dalam negeri             b. Kekurangan Sistem pemerintahan Orde Baru ·         Semaraknya korupsi, kolusi dan nepotisme ·         Pembangunan indonesia yang tidak merata dan timbulnya kesenjangan pembangunan antara pusat dan daerah, sebagian disebabkan karena kekayaan daerah sebagian besar disedot kepusat ·         Munculnya rasa ketidakpuasan di sejumlah daerah karena kesenjangan pembangunan, terutama di aceh dan papua ·         Kecemburuan antara penduduk setempat dengan para transmigran yang memperoleh tunjangan pemerintah yang cukup besar pada tahun-tahun pertamanya. ·         Bertambahnya kesenjangan sosial ·         Pelanggaran HAM kepada masyarakat non pribumi ·         Kritik dibungkam dan oposisi diharamkan ·         Kebebasan pers sangat terbatas, diwarnai oleh banyak koran dan majalah yang dibredel ·         Penggunaan kekerasan untuk menciptakan keamanan, antara lain dengan program "penembakan misterius" ·         Tidak ada rencana suksesi (penurunan kekuasaan ke pemerintah/presiden selanjutnya) ·         Pelaku ekonomi yang dominan adalah lebih dari 70% aset kekayaan negara dipegang oleh swasta


pemikiran soekarno

PEMIKIRAN SOEKARNO DALAM MENENTANG " KOLONIALISME DAN IMPERIALISME SERTA ELITISME "
Oleh Darlis Gultom
Pada tanggal 17 mei 1956 Presiden Soekarno mendapat kehormatan untuk menyampaikan pidato di depan kongres Amerika Serikat dalam rangka kunjungan resminya ke negeri tersebut. Sebagaimana dilaporkan dalam halaman pertama New York Times pada hari berikutnya, dalam pidato itu dengan gigih Soekarno menyerang kolonialisme. Perjuangan dan pengorbanan yang telah kami lakukan demi pembebasan rakyat kami dari belenggu kolonialisme," kata Bung Karno," telah berlangsung dari generasi ke generasi selama berabad-abad." Tetapi, tambahnya, perjuangan itu masih belum selesai. Bagaimana perjuangan itu bisa dikatakan selesai jika jutaan manusia di Asia maupun Afrika masih berada di bawah dominasi kolonial, masih belum bisa menikmati kemerdekaan. Menarik untuk disimak bahwa meskipun pidato itu dengan keras menentang kolonialisme dan imperialisme, serta cukup kritis terhadap negara-negara barat, ia mendapat sambutan luar biasa di Amerika Serikat (AS). Namun, lebih menarik lagi karena pidato itu menunjukkan konsistensi pemikiran dan sikap-sikap Bung Karno. Sebagaimana kita tahu, kuatnya semangat antikolonialisme dalam pidato itu bukanlah merupakan hal baru bagi Bung Karno. Bahkan sejak masa mudanya, terutama pada periode tahun 1926-1933, semangat antikolonialisme dan anti-imperialisme itu sudah jelas tampak. Bisa dikatakan bahwa sikap antikolonialisme dan anti-imperialisme Soekarno pada tahun 1950-an dan selanjutnya hanyalah merupakan kelanjutan dari pemikiran-pemikiran dia waktu muda. Tulisan berikut dimaksudkan untuk secara singkat melihat pemikiran Soekarno Muda dalam menentang kolonialisme dan imperialisme. Dan selanjutnya elitisme serta bagaimana relevansinya untuk sekarang.  1.      Anti-Kolonialisme dan Anti-Imperialisme Salah satu tulisan pokok yang biasanya diacu untuk menunjukkan sikap dan pemikiran Soekarno dalam menentang kolonialisme adalah tulisannya yang terkenal yang berjudul Nasionalisme, Islam dan Marxisme". Dalam tulisan yang aslinya dimuat secara berseri di jurnal Indonesia muda tahun 1926 itu, sikap tersebut tampak jelas sekali. Menurut Soekarno, yang pertama-tama perlu disadari adalah bahwa alasan utama kenapa para kolonialis Eropa datang ke Asia bukanlah untuk menjalankan suatu kewajiban luhur tertentu. Mereka datang terutama " untuk mengisi perutnya yang keroncong belaka ". Artinya, motivasi pokok dari kolonialisme itu adalah ekonomi. Sebagai sistem yang motivasi utamanya adalah ekonomi, Soekarno percaya, kolonialisme erat terkait dengan kapitalisme, yakni suatu sistem ekonomi yang dikelola oeh sekelompok kecil pemilik modal yang tujuan pokoknya adalah memaksimalisasi keuntungan. Dalam upaya memaksimalisasi keuntungan itu, kaum kapitalis tak segan-segan untuk mengeksploitasi orang lain. Melalui kolonialisme para kapitalis Eropa memeras tenaga dan kekayaan alam rakyat negeri-negeri terjajah demi keuntungan mereka. Melalui kolonialisme inilah di Asia dan Afrika, termasuk Indonesia, kapitalisme mendorong terjadinya apa yang ia sebut sebagai exploitation de l'homme par l'homme atau eksploitasi manusia oleh manusia lain. Soekarno menentang kolonialisme dan kapitalisme itu. Keduanya melahirkan struktur masyarakat yang eksploitatif. Sebagai suatu sistem yang eksploitatif, kapitalisme itu mendorong imperialisme, baik imperialisme politik maupun imperialisme ekonomi. Tetapi Soekarno Muda tak ingin menyamakan begitu saja imperialisme dengan pemerintah kolonial dan imperialisme. 2.      Anti-elitisme Selain kolonialisme dan imperialisme, di mata Soekarno ada tantangan besar lain yang tak kalah pentingnya untuk dilawan, yakni elitisme. Elitisme mendorong sekelompok orang merasa diri memiliki status sosial-politik yang lebih tinggi daripada orang-orang lain, terutama rakyat kebanyakan. Elitisme ini tak kalah bahayanya, menurut Soekarno, karena melalui sistem feodal yang ada ia bisa dipraktikkan oleh tokoh-tokoh pribumi terhadap rakyat negeri sendiri. Kalau dibiarkan, sikap ini tidak hanya bisa memecah-belah masyarakat terjajah, tetapi juga memungkinkan lestarinya sistem kolonial maupun sikap-sikap imperialis yang sedang mau dilawan itu. Lebih dari itu, elitisme bisa menjadi penghambat sikap-sikap demokratis dalam masyarakat modern yang dicita-citakan bagi indonesia merdeka. Soekarno melihat bahwa kecenderungan elitisme itu tercermin kuat dalam struktur bahasa jawa yang dengan pola "kromo" dan "ngoko"-nya mendukung adanya stratifikasi sosial dalam masyarakat. Untuk menunjukkan ketidaksetujuannya atas stratifikasi demikian itu, dalam rapat tahunan jong java di surabaya pada bulan februari 1921, Soekarno berpidato dalam bahasa jawa ngoko, dengan akibat bahwa ia menimbulkan keributan dan ditegur oleh ketua panitia. Upaya Soekarno yang jauh lebih besar dalam rangka menentang elitisme dan meninggikan harkat rakyat kecil di dalam proses perjuangan kemerdekaan tentu saja adalah pencetusan gagasan marhaenisme. Dalam kaitan dengan usaha mengatasi elitisme itu ditegaskan bahwa marhaneisme "menolak tiap tindak borjuisme" yang, bagi Soekarno, merupakan sumber dari kepincangan yang ada dalam masyarakat. Ia berpandangan bahwa orang tidak seharusnya berpandangan rendah terhadap rakyat. Sebagaimana dikatakan oleh ruth mcvey, bagi Soekarno rakyat merupakan "padanan mesianik dari proletariat dalam pemikiran Marx," dalam arti bahwa mereka ini merupakan "kelompok yang sekarang ini lemah dan terampas hak-haknya, tetapi yang nantinya, ketika digerakkan dalam gelora revolusi, akan mampu mengubah dunia." Langkah-langkah apa yang diusulkan oleh Soekarno untuk melawan kolonialisme, imperialisme serta elitisme itu? Pertama-tama ia mengusulkan ditempuhnya jalan nonkooperasi. Bahkan sejak tahun 1923 Soekarno sudah mulai mengambil langkah nonkooperasi itu, yakni ketika ia sama sekali menolak kerja sama dengan pemerintah kolonial. Dalam kaitan dengan ini ia kembali mengingatkan bahwa motivasi utama kolonialisme oleh orang Eropa adalah motivasi ekonomi. Oleh karena itu mereka tak akan dengan sukarela melepaskan koloninya. Langkah lain yang menurut Soekarno perlu segera diambil dalam menentang kolonialisme dan imperialisme itu adalah menggalang persatuan di antara para aktivis pergerakan. Dalam serial tulisan Nasionalisme, Islam dan Marxisme ia menyatakan bahwa sebagai bagian dari upaya melawan penjajahan itu tiga kelompok utama dalam perjuangan kemerdekaan di indonesia-yakni para pejuang nasionalis, islam dan marxis-hendaknya bersatu. Dalam persatuan itu nanti mereka akan mampu bekerja sama demi terciptanya kemerdekaan indonesia. "bahtera yang akan membawa kita kepada indonesia merdeka," ingat Soekarno, "adalah bahtera persatuan." Seruan-seruan Soekarno itu pada tanggal 4 juli 1927 dilanjutkan dengan pendirian Partai Nasional Indonesia (PNIi) yang sebagai tujuan utamanya dicanangkan untuk "mencapai kemerdekaan indonesia". Guna memberi semangat kepada para aktivis pergerakan, pada tahun 1928 ia menulis artikel berjudul jerit kegemparan di mana ia menunjukkan bahwa sekarang ini pemerintah kolonial mulai waswas dengan semakin kuatnya pergerakan nasional yang mengancam kekuasaannya. Ketika pada tanggal 29 Desember 1929 Soekarno ditangkap dan pada tanggal 29 Agustus 1930 disidangkan oleh pemerintah kolonial, soekarno justru memanfaatkan kesempatan di persidangan itu. Dalam pleidoinya yang terkenal berjudul Indonesia Menggugat dengan tegas ia menyatakan perlawanannya terhadap kolonialisme. Dan tak lama setelah dibebaskan dari penjara pada tanggal 31 Desember 1931 ia bergabung dengan Partai Indonesia (Partindo), yakni partai berhaluan nonkooperasi yang dibentuk pada tahun 1931 untuk menggantikan pni yang telah dibubarkan oleh pemerintah kolonial. Hal ini tampak misalnya ketika ia mendirikan PNI. Di satu pihak memang dengan jelas digariskan bahwa tujuan utama pni adalah mencapai Indonesia merdeka. Tetapi di lain pihak cita-cita kemerdekaan itu tidak disertai hasrat untuk mengubah sistem politik yang dilaksanakan oleh pemerintah kolonial dengan sistem politik yang sama sekali baru. Alih-alih perubahan total, Soekarno sebagaimana banyak aktivis pergerakan waktu itu berkeinginan bahwa negeri yang merdeka itu nanti akan ditopang oleh sistem yang mirip dengan sistem yang menopangnya saat terjajah. Hanya elitenya akan diganti dengan elite baru, yakni elite pribumi. Berhubungan dengan sikap anti-elitismenya perlu dilihat bahwa meskipun dalam pidato dan tulisan-tulisannya Soekarno tampak melawan elitisme, tetapi sebenarnya bisa diragukan apakah ia sepenuhnya demikian. Hal ini tampak misalnya dalam pidato yang ia sampaikan pada tanggal 26 November 1932 di yogyakarta, kota pusat aristokrasi Jawa. Dalam pidato itu Soekarno mengajak setiap orang, apa pun status sosialnya, untuk bersatu demi kemerdekaan. Tetapi sekaligus ia menegaskan bahwa bersama Partindo dirinya tidak menginginkan perjuangan kelas. Dalam tulisan Nasionalisme, Islam dan Marxisme, sebagaimana disinyalir oleh Mcvey, sebenarnya Soekarno sama sekali tidak sedang bicara dengan rakyat banyak. Dalam tulisan itu ia, menurut mcvey, "tidak menyampaikan imbauannya kepada kelompok-kelompok radikal pedesaan dan proletaryang telah memelopori pemberontakan komunis setahun sebelumnya, atau kepada para santri-santri taat pejuang Islam, atau kepada rakyat kebanyakan di dalam maupun di sekitar wilayah perkotaan yang bergabung ke dalam pni yang didirikan oleh Soekarno saat mereka sedang mencari pegangan di tengah lunturnya nilai-nilai tradisional." Soekarno, sebaliknya, lebih mengalamatkan imbauannya kepada sesama kaum elite pergerakan, atau kepada apa yang disebut oleh mcvey sebagai "elite metropolitan," yang keanggotaannya biasanya ditentukan oleh tingkat pendidikan barat yang diperoleh seseorang. Jika Soekarno tampak terpisah dari rakyat, sebenarnya ia tidak sendirian. Banyak tokoh elite perjuangan pada zamannya juga demikian. Ketika membubarkan pni pada tanggal 25 April 1931, misalnya, para pemimpin partai itu tidak banyak berkonsultasi dengan rakyat kebanyakan yang menjadi anggotanya. Akibatnya rakyat menjadi kecewa, membentuk apa yang disebut "golongan merdeka," dan memperjuangkan pentingnya pendidikan rakyat. Bahkan pada masa revolusi sendiri bisa dipertanyakan apakah sebenarnya rakyat yang ikut gigih bertempur dan berkorban mempertahankan kemerdekaan itu mendapat kesempatan yang maksimal dalam menentukan arah revolusi. Dalam tulisannya mengenai pola hubungan antara elite dan rakyat pada zaman revolusi, Barbara Harvey menyatakan bahwa hubungan itu tidak hanya amat lemah, tetapi juga berakibat cukup fatal bagi revolusi kemerdekaan itu sendiri. Lemahnya hubungan antara para pemimpin nasional di tingkat pusat dengan rakyat di desa-desa, menurut dia, "merupakan faktor utama bagi gagalnya elite kepemimpinan untuk menggalang dan mengarahkan kekuatan rakyat demi terwujudnya tujuan-tujuan revolusi." Dengan kata lain, sebenarnya rakyat tidak sepenuhnya dilibatkan dalam proses bernegara. Jika ini benar, mungkin tak terlalu mengherankan jika PKI meskipun pada tahun 1948 ditekan besar-besaran setelah peristiwa Madiun dalam waktu singkat berkembang pesat pengikutnya. Ini antara lain karena di dalam pki banyak rakyat merasakan bahwa justru dalam partai yang menekankan antikemapanan (baca: anti-elite metropolitan) itu kepentingan dan cita-cita mereka mendapat tempatnya. Dalam pemilu 1955 PKI bahkan berhasil memperoleh suara terbanyak keempat. Dengan sedikit meminjam seruan Bung Karno yang terkenal, sekarang ini kita perlu "membangun dunia baru." Tetapi upaya untuk membangun dunia yang baru itu kiranya harus dimulai dengan terlebih dahulu "membangun indonesia baru." Dan upaya membangun indonesia baru itu mungkin harus dimulai dengan membangun elite politik yang benar-benar lahir dari kalangan rakyat dan memperjuangkan kepentingan rakyat. Dalam indonesia yang baru itu diharapkan tiada lagi-kalaupun ada kecil peranannya elompok elite yang hanya sibuk berebut kekuasaan dan pengaruh. Hal ini bisa terjadi jika para aktivis muda reformasi sekarang ini tidak enggan untuk belajar dari para aktivis pergerakan generasi tahun 1920-an. Di satu pihak meneruskan sikap militan generasi itu dalam memperjuangkan cita-cita bersama dan rela berkorban demi cita-cita itu. Di lain pihak menolak kecenderungan untuk mewarisi sistem pemerintahan sebelumnya, yakni kecenderungan untuk mengganti elite lama dengan elite yang baru tetapi yang pola dan orientasi politiknya tetap sama. Dengan demikian akan bisa diharapkan lahirnya elite politik yang benar-benar berorientasi pada semakin terwujudnya demokrasi.

DAFTAR PUSTAKA :
  1. Hering bob. 2001. Soekarno Architect Of A Nation. Amsterdam : Kit Publisher
  2. Hering bob. 2001. Soekarno Founding Father of Indonesia 1901-1945. Amsterdam : kit publisher
  3. Kasenda, peter. 2010. Soekarno Muda: Biografi Pemikiran 1926-1933. Jakarta : komunitas bambu
  4. Katoppo, Aristides. 1982. 80 Tahun Bung Karno. Jakarta : Kintamani Offset



Sabtu, 03 Januari 2015

biograpi



NAMA: MUSRI INDRA WIJAYA/ SI V / B

BIOGRAFI FATMAWATI SOEKARNO

Siapa yang tidak mengenal Fatmawati Soekarno,  beliau merupakan Ibu Negara Pertama Republik Indonesia, istri dari Presiden Soekarno dan juga dikenal sebagai Penjahit bendera Pusaka yang dikibarkan pada saat Proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 agustus 1945. Fatmawati lahir pada hari Senin 5 Februaari 1923 pukul 12.00 siang di kota  Bengkulu. Sebagai putri tunggal keluarga H. Hassan Din dan Siti Khadijah. Masa kecil  Fatmawati penuh dengan tantangan dan kesulitan akibat Kolonialisme yang dijalankan oleh pemerintah Hindia Belanda. Ayahnya H. Hassan adalah pegawai perusahaan Belanda BERSOMIJ di Bengkulu, tetapi tidak mau meninggalkan  kegiatannya sebagai anggota  Muhammadiyah, ia kemudian keluar dari perusahaan itu, setelah itu H. Hassan sering berganti usaha dan berpindah ke sejumlah kota di kawasan Sumatera Selatan [1].
Tidak banyak diketahui oleh orang bahwa sebenarnya  Fatmawati merupakan keturunan dari Kerajaan Indrapura Mukomuko sang ayah H. Hassan Din adalah keturunan ke-6 dari Kerajaan Putri Bunga Melur. Putri Bunga Melur ila diartikan adalah putri yang cantik sederhana, bijaksana tak heran bila Fatmawati memiliki sifat bijak dan mengayomi. Jalinan cinta antara bung karno dan fatmawati pada awalnya membutuhkan perjuangan yang sangat berat terpaksa harus terelakan kepergian bu Inggit sosok wanita yang begitu tegar dan tulusnya mendampingi Soekarno dalam perjuangan  mencapai Indonesia merdeka. Pahit getir sebagai orang buangan  (Tahanan Belanda) sering dilalui Soekarno bersama bu Inggit. Namun sejarah berkata lain. Perjalanan waktu kehendak lain kehadiran Fatmawati diantara  Soekarno dan bu Inggit telah merubah segalanya.
Pada tahun 1943 bung karno menikahi Fatmawati, dan oleh karena Fatmawati masih berada di Bengkulu , sementara soekarno masih sibuk dengan kegiatannya di Jakarta   sebagai  pemimpin pusat tenaga rakyat ( PUTERA), pernikahan itu dilakukan dengan wakil salah seorang kerabat Soekarno Opseter Sardjono pada 1 juni 1943 Fatmawati dengan diantar orang tuanya berangkat ke Jakarta melalui jalan darat sejak itu fatmawati selalu mendampingi Soekarno dalam perjuangannya meraih kemerdekaan RI.  Perjalanan kehidupan Fatmawati dengan Soekarno akhirnya dikaruniai lima orang anak yaitu: Guntur, Mega, Rachma, Sukma, dan Guruh. Belum genap mereka mengarungi rumah tangga soekarno tidak bisa menahan gejolak cintanya kepada wanita lain bernama Hartini. Inilah salah satu pangkal sebeb terjadinya perpisahan yang dramatis antara Soekarno dan Fatmawati.
Hari Jum’at di bulan Ramadhan pukul 05.00 pagi, fajar 17 Agustus 1945 memancar di ufuk timur kala embun pagi masih menggelantung  di tepian daun, para pemimpin bangsa dan para tokoh pemuda keluar dari rumah Laksamana Muda Maeda Tadashi, dengan diliputi kebanggaan setelah merumuskan teks proklamasi hingga dinihari. Mereka telah sepakat  untuk memproklamasikan kemerdekaan bangsa Indonesia hari itu di rumah Soekarno, jalan pegangsaan timu no 56 jakarta pada pukul 10.00 pagi tepat dengan suara mantap dan jelas, Soekarno membacakan teks Proklamasi pekik merdekapun berkumandang dimana-mana dan akhirnya mampu mengabarkan kemerdekaan keseluruh Indonesia dan keseluruh Dunia [2].
Kalau ada yang bertanya apa peran perempuan menjelang detik-detik Proklamasi kemerdekaan? Tenti kita akan teringat dengan sosok Fatmawati, istri Soekarno. Dialah yang menjahit bendera sang saka merh putih, setelah itu ada seorang pemudi Trimurti yang membawa nampan dan menyerahkan bendera  sang saka kepada Latief Hendraninggrat dan Soehoed untuk dikibarkan. Dan semua hadirin mengumandangkan lagu Indonesia raya di jalan Pegangsaan Timur nomor 56 jakarta pada hari itu ibu Fatmawati ikut dalam upacara tersebut dan menjadi pelaku sejarah  kemerdekaan Indonesia.
Salah satu  butir keputusan PPKI dalam sidangnya tanggal 19 Agustus 1945 adalah memilih Soekrno dan Moh. Hatta sebagai presiden pertama Republik Indonesia pada tanggal 4 Januari 1946 pusat pemerintahan Indonesia dipindhkan ke Yogyakarta karena keadaan Jakarta dirasakan makin tidak aman menyusul hadirnya NICA yang membonceng kedatangan tentara Sekutu.
Ibu Fatmawati dan pak karno tidak pernah merayakan  ulang tahun pernikahan mereka. Jangankan kawain perak atau kawin emas ulang tahun pernikahan ke-1, ke-2 atau ke-3 saja tidak pernah. Sebebnya tak lain karena keduanya tak pernah ingat kapan menikah. Ini bisa dimaklumi karena saat erlangsungnya pernikahan zaman sedang dibalut perang. Saat itu perang dunia 2 sedang berkecamuk dan Jepang  baru datang  untuk menjajah  Indonesia[3].
“kami tidak pernah merayakan pernikahan perak atau emas seab kami tidak ernah ingat kapan tanggal pernikahan kami, sebab kami anggap itu soal remeh , sedangkan kmi selalu dihadapkan pada persoalan yang berat dan besar, hebat dan dahsyat”  begitu cerita ibu fatmawati di buku bung karno masa muda terbitan pustaka antar kota 1978.
Kehidupan bung Karno dan Fatmawati memang penuh dengan gejolak perjuangan. Dua tahu setelah  mereka menikah Indonesia mencapai kemerdekaan. Tetapi ini belum selesai justru  saat  itu perjuangan fisik mencapai pucaknya. Soekarno pastinya terlibat dalam setiap momentum penting perjuangan bangsa. Pasangan ini melahirkan putra pertamanya yaitu Guntur Soekarnoputra. Guntur lahir pada saat bung karno sudah berusia 42 tahun. Berikutnya lahirlah Megawati Soekarnoputri, Rachmawati Soekarnoputri, Sukmawati Soekarnoputri dan Guruh Soekarnoputra.  Putra putri  pasangan ini memiliki bakat kesenian yang tinggi. hal ini tidak aneh karena  baik ayah maupun ibunya memiliki pengagum karya seni yang cukup tinggi.
Di Yogyakarta ibu Fatmawati mendapatkan simpati yang anyak, karena sikapnya yang ramah tamah dan mudah bergaul dengan berbagai lapisan masyarakat. Sebagi seorng ibu Negara, ibu rumah tangga  fatmawati kerap mendampingi Soekarno dalam kunjungan ke berbagai wialayah  Republik Indonesia untuk memangkitkan semangat perlawanan rakyat terhadap belanda  dan mengikuti kunjungnan presiden soekarno ke berbagai Negara sahabat. Peran serta wanita dalam pembangunan telah ditunjukkan oleh Fatmawati, beliau sering melakukan kegiatan social seperti akti melakukan pemberantasan buta huruf , Mendorong kegiatan kaum perempuan , aik dalam pendidikan maupun ekonomi. Pada  14 mei 1980 ia meninggal dunia karena serangan jantung ketika dalam perjalanan pulang umroh dari mekah yang lalu dimkamkan di Karet Biyak, Jakarta. Kata-kata terakhir beliau sebelum meninggal yaitu:
“datang ke mekah sudah pendaman cita-citaku. Saban hari aku melakukan zikir dan mengucapkan syahadat serta memohon supaya diberi oleh tuhan keberanian dan melanjutkan perjuangan fisabilillah aku berdoa untuk cita-cita seperti semula yaitu cita-cita Indonesia merdeka jangan sampai terbang Indonesia merdeka”.
Rumah sakit Fatmawati pada mulanya bernama rumah sakit ibu Soekarno, terletak di Kelurahan Cilandak barat, Kecamatan Cilandak, wilayah Jakarta Selatan. Didirikan pada tahun 1954 oleh ibu Fatmawati Soekarno. Semula direncanakan untuk dijadikan sebuah Sanatorium penyakit paru-paru bagi anak-anak. Pada tanggal 15 pril 1961 penyelenggaraan dan pembiayaan rumah sakit diserahkan kepada departemen kesehatan sehingga tanggal tersebut ditetapkan sebagai hari jadi RS Fatmawati. Dalam perjalanan RS Fatmawati tahun1984 ditetapkan sebagai pusat rujukan Jakarta Selatan dan tahun 1994 ditetapkan sebagai RSU kelas B pendidikan[4].
Di kota Bengkulu  sebagai kota kelahiran Fatmawati pemerintah daerah beserta  seluruh elemen memerikan apresiasi terhadap ibu Fatmawati. Sebagai bentuk penghargaan dan sekaligus untuk mengenang ibu Fatmawati maka tanggal 14 November 2001, Bandar Udara Padang Kemiling diubah menjadi Bandar Udara Fatmawati.  Perubahan nama Bandar udara ini diresmikan oleh presiden RI Megawati Soekarnoputri. Perjuangan ibu Fatmawati selama masa sebelum kemerdekaan dan sesudah kemerdekaan diakui oleh pemerintah pusat, melalui keputusan Presiden Republik Indonesia  Nomor 118/TK/2000 oleh Presiden Abdurrahman Wahid, maka pemerintah Republik Indonesia memberikan gelar Pahlawan Nasional kepada ibu Fatmawati.

Notes:
[1]. Frederick, William H. 2005. Pemahaman sejarah Indonesia sebelum dan sesudah revolusi. Jakarta. Lp3es
[2]. Bandoro, Bantarto, dkk. 1995. Refleksi setengah abad kemerdekaan Indonesia.
[4]. http://id.wikipedi.org/wiki/fatmawati.