Jumat, 09 Januari 2015

KEBIJAKAN AMERIKA SERIKAT TERHADAP POLITIK DI INDONESIA (SOEKARNO DAN SOEHARTO)



1.1  Amerika Serikat terhadap perjalanan politik Soekarno
Dalam perseteruan Doktrin Geopolitik Soekarno merupakan primus inter pares (yang terunggul dari yang unggul). Ia memilih geopolitik sebagai tahapan awal pembentukan sebuah bangsa, geopolitik sebagai alat modal kekayaan wilayah serta menjadikan geopolitik sekaligus sebagai modal sosial dalam membentuk perubahan total terhadap sejarah perkembangan masyarakat. Soekarno mendasarkan pemahaman geopolitiknya pada pemikir politik Perancis, Ernest Renan (1823-1892) yang selalu disebut-sebut Bung Karno dalam pidato politiknya jika menyinggung sebuah bangsa. “Ce qui constitue une nation, ce n’est pas de parler la même langue, ou d’appartenir à un groupe ethnographique commun, c’est d’avoir fait ensemble de grandes choses dans le passé et de vouloir en faire encore dans l’avenir” (”Apa yang membuat satu bangsa, bukanlah menutur bahasa yang sama, atau menjadi bagian dari kelompok etnografis yang sama, tapi sempat membuat hal-hal besar pada masa lampau dan ingin membuat lagi hal-hal besar pada masa depan”)
Gagasan nasionalisme yang sakral dan penuh dengan gairah sejarah membuat Sukarno perlu melindungi Indonesia dari ancaman potensial, ancaman terbesar Indonesia di awal berdirinya Republik Indonesia memang ancaman ekspansi militer negara asing, kedatangan NICA pada dalam dua kali operasi militer 1947 dan 1948 membuat Soekarno amat sensitif atas geopolitik wilayah. Namun Soekarno menyerahkan kebijakan politik yang umumnya bernada diplomasi kepada Sutan Sjahrir, Soekarno mengabaikan gagasan ‘Merdeka 100% ala Tan Malaka dengan alasan ‘memperpendek perang’ sekaligus sebagai strategi Soekarno untuk mengeliminir kekuatan kiri yang akan menjegal dia. Soekarno menginginkan kekuatan kiri dikendalikan oleh dia sendiri dalam kerangka yang ia susun kemudian dan tanpa perlu korban dalam menghadapi perang dengan negara asing. Sukarno memerlukan politik diplomasi sebagai tahap awal dalam pembentukan kesatuan wilayah nasional.
Konflik geopolitik di Asia Tenggara menjadi rentan ketika AS di tahun 1952 meletakkan landasan doktrin kebijakan luar negeri baru yang anti komunis dan mengoreksi landasan Truman untuk ‘tidak saling mengganggu’ menjadi landasan Eisenhower “Netralitas adalah sebuah kesalahan”. Eisenhower menginginkan bahwa ‘seluruh wilayah di dunia harus masuk ke dalam barisan ‘free world’ (dunia bebas)’, barisan ini juga akan menentukan kemenangan Eisenhower dalam melawan komunisme, taktik pembiaran Truman terhadap Cina dan lebih menginginkan Cina yang satu daripada terpecah-pecah menjadi bumerang sendiri untuk Eisenhower Presiden AS yang menggantikan Truman, karena setelah Cina bersatu dibawah kendali Komunisme Mao, RRC jadi amat sulit dikendalikan dan menjadi wilayah terkuat di Asia, kemenangan RRC atas Nasionalis di tahun 1949 juga menjadikan Asia terancam bukan lagi secara ideologi dengan komunisme tapi juga sudah menjadi realitas militer. Dibalik aksi Eisenhower yang amat anti komunis dan mendapatkan keuntungan politikatas kesalahan Truman di RRC ada sebuah “keinginan terselubung” untuk menggantikan dominasi Inggris, Perancis dan Belanda di wilayah Asia Tenggara, inilah yang menyebabkan kenapa AS separuh hati membantu Perancis di perang Vietnam - Perancis 1954 tapi mengerahkan ratusan ribu tentaranya secara serius dalam menghadapi Vietnam dengan alasan mencegah Vietnam Utara masuk ke Selatan.
Hasrat keinginan dominasi AS di wilayah Asia Tenggara inilah yang kemudian dibaca Sukarno pada tahun 1953. Perkembangan menjadi semakin menguntungkan bagi AS ketika sejumlah Kolonel membangkang di Sumatera dan meminta Soekarno mengoreksi kebijakannya terhadap Komunis serta memberikan keleluasaan yang besar bagi para perwira di luar Jawa. CIA menanggapinya ini dengan senang hati dan menjadi alat sekutu bagi mereka, bahkan CIA mengedrop bantuan senjata lewat ‘Operasi Hance’. Bantuan ini tidak begitu digubris oleh PRRI sebagai pemberontak terhadap kekuasaan Soekarno, karena mereka lebih menginginkan bantuan ekonomi, dan lebih mengherankannya lagi ketika agen CIA berhadapan dengan Simbolon, pemimpin pemberontak, foto Soekarno masih tergantung di markas Simbolon, ketika ditanya, Simbolon menjawab “dia masih Presiden kami”.
Keberhasilan Soekarno mempecundangi AS tidak hanya dalam kasus pembebasan tanah Irian, pemerintahan di masa Soekarno juga berhasil menangkap basah penyusupan CIA di Maluku pada tahun 1958, yang menyamar sebagai pilot, dan kemudian diadili secara tertutup. Padahal AS saat itu mendanai pemberontakan pemerintahan revolusioner Republik Indonesia dan perjuangan Semesta di Maluku. Pencapaian negara Indonesia di era Soekarno ini seakan menunujukkan bahwa negara Indonesia pernah menjadi negara yang memiliki kekuatan diplomasi yang cantik, dengan jiwa nasionalisme yang tinggi dan tidak pernah mau tunduk dan didikte oleh negara super power AS. Salah satu bukti nyata lain adalah dinamika politik Indonesia pada tahun 1948 ditandai dengan deklarasi politik bebas aktif, melawan Malaysia pada tahun 1963, dan keluar dari keanggotaan PBB pada tahun 1965. Kegagalannya dalam operasi militer bersama PRRI yang separuh memalukan membuat AS harus mundur teratur sebelum matangnya operasi intelijen, keputusan lebih mementingkan operasi intelijen ketimbang operasi militer menjadi keputusan AS sampai Eisenhower digantikan J.F Kennedy. Soekarno menanggapi kemunduran aksi militer AS ini dengan menyerang sisa-sisa imperialisme di Belanda, serta memanfaatkan keraguan JF Kennedy terhadap politik intervensi militer di Asia Tenggara, yang juga membuat JFK menekan Belanda.
Sampai saat ini belum ada bukti ilmiah, bahwa apa yang dilakukan JFK merupakan bagian terencana dalam pengusiran diam - diam Belanda, lalu membiarkan Irian Barat dikuasai Indonesia, sehingga AS tidak akan rikuh lagi menguasai Sumber Daya Alam Irian Barat tanpa harus berhadapan dengan Belanda sebagai ‘sekutu terkuat di Eropa’. –Bila Irian Barat tetapdikuasai Belanda, tentu Belanda tidak akan memberikan konsesi Sumber Daya Alam dengan mudah kepada AS, semudah ketika kelak AS mendapatkan konsesi sumber daya alam pada jaman Orde Baru. Dukungan Paman Sam kepada kemerdekaan Indonesia dengan harapan dapat mendirikan pos kekuatan baru yang akan membantu meredam gelombang komunisme di Asia. Punah sudah dengan kebijakan luar negeri revolusioner ‘non blok’ Soekarno-Hatta yang mengejar posisi netral di peta politik dunia. Sedikit mereka sadari, bahwa fundamen prinsip dari Washington adalah “Siapapun yang tidak bersama kita, berarti mereka lawan kita”.
Kekecewaan semakin memuncak ketika Soekarno menerbitkan kebijakan yang merangkul komunisme pada September 1950, dengan alasan harmoni sosial dan stabilitas politik. Diperparah dengan semakin besarnya pengaruh Partai Komunis Indonesia di kancah politik yang dibiarkan oleh Soekarno. Selain tidak suka pada Bung Karno, AS juga punya kepentingan ekonomis di Indonesia dan secara umum di Asia. Sebagai gambaran Malaysia hanya kaya akan karet dan timah; Brunei Darussalam hanya kaya minyak; sedangkan Indonesia memiliki segalanya di bidang tambang dan hasil bumi. Terlebih wilayahnya jauh lebih luas dibandingkan dengan Malaysia dan Brunei. Secara kongkrit bisnis minyak AS di Indonesia (Caltex) serta beberapa perusahaan lainnya bagi AS harus aman. Karena itu politik Bung Karno dianggap membahayakan kepentingan AS di Indonesia. 
 Ada upaya AS untuk membujuk Bung Karno agar mengubah sikap politiknya tetapi gagal. Secara politis Bung Karno juga sangat kuat. Di dalam negeri Bung Karno didukung oleh Angkatan Bersenjata dan PKI. Tak kalah pentingnya, rakyat sungguh kagum dan simpati terhadapnya. Di luar negeri ia mendapat dukungan dari negara-negara Asia Tenggara dengan politik Non-Bloknya. Dinamika perpolitikan Indonesia di era perang dingin kurun waktu 1953-1963 pernah ditandai dengan aroma diplomasi cantik dan elegan, disertai dengan kebijakan para pemimpin yang tidak mau didikte dan tunduk pada AS. Meski saat itu negeri Indonesia baru merdeka dalam hitungan belasan tahun, semangat nasionalisme dan kecerdikan para pemimpinnya menjadikan negara Indonesia disegani oleh AS, Uni Soviet dan negara-negara Sekutu. Bagaimana tidak di tengah perseteruan perang dingin antara AS dan Uni Soviet, Indonesia, yang baru merdeka dalam hitungan belasan tahun, lewat kunjungan Soekarno ke Washington berhasil mendinginkan keadaan. Di sisi lain, melalui semangat nasionalisme yang tinggi dan kecerdikan diplomasinya, pemerintah Indonesia lewat diplomasi cantik dan ciamik Soekarno juga berhasil mempermainkan AS dan Uni Soviet dalam kasus pembebasan Irian Barat dari penjajahan Belanda.
Dengan menggunakan kartu Uni soviet, Soekarno menerapkan kebijakan luar negeri dengan metode gertak sambal, yaitu menakut-nakuti Amerika bahwa militer Uni Soviet akan membantu Indonesia dan akan memporak-porandakan Belanda, negara sekutu Abadi AS di tanah penjajahan Papua. Berkat diplomasi Bung karno, AS tak berkutik, John F Kennedy dengan sangat terpaksa memerintahkan Belanda untuk hengkang dari dan tanah Irian Barat. Papua kemudian bebas dari penjajahan dengan tanpa jatuh korban dan peperangan. Sebuah permainan diplomasi cantik diperagakan oleh pemimpin Indonesia, dengan spirit nasionalisme yang tinggi dan sikap pemerintahan yang independen. AS ingin menuturkan dinamika politik Indonesia di masa perang dingin 1953-1963, serta model kepemimpinan pemerintahan Indonesia yang anti terhadap hegemoni AS dan bagaimana kecerdikan Bung Karno mengambil kebijakan-kebijakan luar negerinya. landasan kepemimpinan Soekarno dibangun atas dasar nasionalisme, Islam dan Marxisme.
Nasionalisme yang tumbuh dalam dirinya telah menanamkan rasa persatuan dan cinta Tanah Air sekaligus menjadikan dirinya menjadi proklamator dan presiden pertama Indonesia, sementara ideologi Marxisme yang dikembangkannya membuat dirinya memiliki hubungan dekat dengan Uni Soviet dan menanamkan jiwa anti hegemoni dan imperialisme Barat. Bersama pemerintahan Soekarno, kebijakan luar negeri Indonesia sangat disegani asing. Salah satu kebijakan luar negeri yang indah dan luar biasa dalam dinamika politik Indonesia di era pemerintahan Soekarno adalah peristiwa pembebasan tanah Papua dari penjajahan Belanda. Pada masa itu, Soekarno memanfaatkan Uni Soviet yang saat itu sedang berseteru dengan AS, pada saat bersamaan posisi negara Belanda menjadi bagian dari Sekutu bersama AS dan Eropa. Soekarno melalui kekuatan diplomasinya membujuk Uni Soviet untuk membantu secara militer mengusir Belanda dari tanah Papua, dan keberhasilan diplomasi Soekarno ini disampaikan ke Pihak AS. AS yang saat itu tidak tega melihat sekutu abadinya luluh lantak oleh militer Uni Soviet, lalu memerintahkan Belanda untuk mundur dari pendudukannya di tanah Irian. Proses diplomasi yang membuat AS gigit jari tersebut berlangsung demikian. Subandrio wakil perdana menteri yang pernah menjabat duta besar Moskow, diperintah olah Soekarno untuk meminta bantuan militer kepada pemimpin Uni Soviet, Nikita Khrushehev, agar mengusir Belanda dari tanah Papua.
Keberhasilan Subandrio melobi Nikita Khrushehev kemudian disampaikan oleh Soekarno kepada Howard P Jones, duta besar AS di Indonesia. Informasi tersebut membuat John F Kennedy yang saat itu sedang menjabat sebagai presiden AS kalang kabut, karena Kennedy tidak mau melihat Belanda porak-poranda dan babak belur akibat serangan militer Uni Soviet, ia memaksa Belanda untuk kabur dan hengkang dari tanah Papua. Tanah Papua pun bebas dari penjajahan Belanda dengan tanpa korban dan biaya pengeluaran untuk militer, dan militer Uni Soviet pulang tanpa menembakkan sebutir peluru pun karena Belanda sudah hengkang saat kapal perang Uni Soviet sampai di perairan Indonesia. Kepemimpinan Indonesia beberapa puluh tahun yang lalu pernah memiliki rasa nasionalisme yang tinggi dan dengan gagah berani menentang hegemoni pihak asing. Sayangnya ruh kepemimpinan ala Soekarno ini tidak lagi kelihatan di masa sekarang, dan hanya tinggal kenangan. Hal ini dibuktikan, bahwa praktis pasca presiden Soekarno, Indonesia berada dalam cengkeraman asing (AS, pemerintahan Orde Baru berada di bawah kendali AS, melalui lembaga-lembaga internasional-nya seperti IMF, Bank Dunia, USAID. Orde Baru mewarisi kebijakan buruk dan berlanjut hingga sekarang, tak heran jika Indonesia di masa Orde Baru pernah dijuluki sebagai negara gagal atau failed state akibat strategi kebijakannya yang selalu tunduk pada Mafia Berkeley, dan Indonesia hanya menjadi negara kepanjangan tangan dari kepentingan global Mafia Berkeley lewat “Washington konsensus”.

1.2  Amerika Serikat terhadap perjalanan politik Soeharto
Karir Suharto berawal di militer. Suharto bergabung dengan barisan laskar PETA (Pembela Tanah Air), terlibat dalam serangkaian operasi militer penting melawan agresi Belanda dan perebutan Irian Barat (sekarang Papua). Suharto menceburkan diri ke dunia politik dengan bermodalkan pengetahuan militernya. Dengan bekal itu, ia mampu menempatkan diri sebagai pemimpin yang pragmatis, tapi dengan kebijakan populis.
Setelah kejatuhan Sukarno, muncul kekuatan baru yaitu Kekuatan Para Jenderal Angkatan Darat, dibawah pengaruh kuat Letjen Suharto, orang yang ditunjuk Sukarno sebagai penertib keamanan tapi dengan licin mampu mentransformasi surat perintah pengamanan, menjadi surat perintah transfer kekuasaan. Suharto agak longgar dalam soal politik konsesi sumber daya alam tapi ia memiliki kesamaan persis dengan Sukarno yaitu harga mati bahwa tidak boleh ada pangkalan militer asing di wilayah Asia Tenggara apalagi di Indonesia dalam soal Nasionalisme, Suharto lebih kolot dan konservatif ketimbang Sukarno. Awalnya ada desakan dari AS dan ditanggapi beberapa perwira intelijen yang senang bahwa Indonesia akan masuk dalam fakta Militer Asia Tenggara, namun yang terjadi kemudian Suharto mendiamkan pengajuan proposal fakta Militer itu, Suharto kuatir ikut campurnya pangkalan militer asing akan menjadikan wilayah Asia Tenggara tidak stabil,
Suharto yang merasa bisa menghantam Komunis balik menekan pihak AS untuk menjadikan wilayah Asia Tenggara sebagai wilayah zona aman, bebas pangkalan militer asing dan tidak boleh terjadi intervensi antar negara Stabilitas adalah ‘kepentingan diatas kepentingan’. Keinginan Suharto yang kuat dan tidak boleh ditawar itu kemudian didukung oleh Malaysia. Suharto saat itu juga masih marah pada Lee Kuan Yew, karena permintaannya lewat utusan Jenderal Soemitro untuk membatalkan penggantungan dua prajurit KKO di Singapura sama sekali tak digubris. Bila kemudian Singapura menjadi kuat secara militer dan menjadi basis pangkalan militer maka Singapura adalah ancaman terbesar Indonesia. Sebaliknya, pada saat kekuasaan Sukarno melemah, giliran Suharto membersihkan parlemen dari para pendukung Sukarno. Suharto juga melenyapkan unsur-unsur perbedaan yang berpotensi menimbulkan konflik dengan garis politiknya. Dengan begitu, Suharto berjaya mengekalkan dirinya sebagai penafsir tunggal “demokrasi Pancasila” secara legal. Tidak jarang perannya bak dewa, sedangkan perkataanya adalah sabda politik yang tegas dan keras. Perbedaan berarti pembangkangan.
Slogan-slogan pada era Suharto adalah “pembangunan” “lepas landas,” “SDM” sedangkan musuh baru yang diciptakan Suharto untuk mengidentifikasi elemen-elemen pembangkangan adalah “organisasi tanpa bentuk,” “Gerakan Pengacau Keamanan,” “subversi,” “mbalelo,” “kiri baru.” Modal asing pun mengalir deras dengan nyaman pada era Suharto. Meskipun eksploitatif dan memberikan keuntungan luar biasa kepada segelintir kroni (kapitalisme kroni), perbaikan ekonomi berlangsung. Kelas menengah baru tumbuh dan berkembang pada awal era ini seiring dengan tampilnya konglomerasi yang dekat dengan Istana. Suharto mengoreksi konsep pemerintahan Sukarno dengan model demokrasi semu dengan sedikit keleluasaan. Belajar dari pengalaman masa silam bahwa sumber kekacauan adalah pluralisme politik takterkendali, Suharto memperkenalkan asas tunggal, dan melebur puluhan partai politik menjadi dua. Partai-partai politik sengaja dilemahkan, dikerdilkan, sedangkan Golkar dibesarkan, tapi terkendali sebagai perpanjangan resmi pemerintah. Dengan begini, Suharto mampu mempraktikkan kebijakan-kebijakan ekonomi pragmatisnya secara efektif.
Suharto pergi sendiri untuk mendapatkan bantuan dan pinjaman bagi Indonesia. Tetapi harus dicatat bahwa Indonesia tidak selalu bersesuaian dengan AS dalam politik luar negerinya. Suharto menentang tekanan AS ketika ia berpikir bahwa tekanan seperti itu berlawanan dengan “kepentingan nasional Indonesia“. Selama era Suhato pembangunan ekonomi dalam negeri merupakandasar bagi legitimasi pemerintah. Politik luar negeri digunakan untuk memperbaiki kondisi ekonomi Indonesia. Karena berbeda dalam tipe ideologi, yakni anti - komunis, politik luar negeri Indonesia condong ke Barat dan kerjasama regional. Kebijakan politik RI lebih pro - barat, mengingat kondisi pada waktu ituIndonesia membutuhkan suntikan dana segar yang sangat banyak untuk menyelamatkan Indonesia dari kebangkrutan, dan juga salah satu faktor yangmenentukan kebijakan pro-barat ini adalah orientasi ekonomi.
Jadi kesimpulan dari seluruh pembahasan, bahwasanya penyimpangan politik luar negeri bebas aktif yang terjadi pada masa Suharto. Terlihat dari ketergantungan Indonesia pada IMF. Dan ini berdampak pada gejolak ekonomi berupa debt trap dan rendahnya posisi tawar Indonesia di mata negara barat akibat konstelas i di dalamtubuh IMF tersebut. Semua ini merupakan gambaran kecondongan Indonesia pada barat di masa itu. Pada tahun 1969 lobi-lobi LB Moerdani di Malaysia, perwira intelijen andalan Suharto dan Ali Moertopo melanjutkan jalur lobi yang sudah dibentuk sejak tahun 1967, lobi LB Moerdani ini meluas ke berbagai negara yang menanggapi secara positif permintaan Suharto untuk menjadikan Asia Tenggara sebagai zona aman. Hanya saja kemudian Malaysialah yang buka suara, Malaysia paling getol mendukung Suharto karena pengalaman buruknya ketika negara ini terancam diserang Sukarno. Lalu pada tanggal 27 November 1971 terbentuklah apa yang disebut ZOPFAN (Zone of Peace Freedom And Neutrality) Pada tahun 1984 kesepakatan lebih maju yaitu menyatakan wilayah ASEAN harus bebas nuklir. Konsepsi damai yang ditawarkan Suharto berhasil menciptakan wilayah ASEAN paling stabil di dunia, sepanjang 40 tahun dari kesepakatan itu tidak ada perang sama sekali di wilayah ASEAN kecuali sisa -sisa perang AS dan konflik ideologi di negara Indocina.

1.3              Kejatuhan Soekarno dan kenaikan Soeharto terhadap campur tangan Amerika Serikat
Presiden John F Kennedy (JFK) merupakan satu-satunya Presiden AS yang bersahabat dengan Presiden Sukarno. Berbeda dengan pendahulunya, Dwight Eisenhower yang selalu berambisi menghilangkan Sukarno dari muka bumi dengan berbagai cara. Di antaranya melalui intervensi AS secara terselubung pada PRRI dan PERMESTA yang gagal total. JFK justru melakukan kebijakan luar negeri yang cenderung mendukung langkah -langkah Sukarno.
Kembalinya Irian Barat ke pangkuan RI tak lepas dari pengaruh dukungan Kennedy. Namun tak disangka, pada akhirnya momentum masuknya Irian Barat ke pangkuan RI menjadi jalan bagi JFK untuk menemui ajalnya secara tragis. Pada hari yang naas tanggal 22 November 1963, Kennedy melakukan kunjungan kerja ke Dallas Texas. Saat iring - iringan kendaraannya melintas tepat di depan Texas Scholl Book Depository, dua peluru menghantam leher dan kepalanya. Belakangan diketahui bahwa Lee Harvey Oswald adalah orang yang melakukan penembakan terhadap Kennedy. Namun dalam penyidikan, Lee menyangkal telah membunuh JFK. Belum sempat diajukan ke pengadilan, Lee malah dibunuh oleh temannya sendiri, Jack Ruby. Selanjutnya, Jack Ruby sendiri tewas di dalam tahanan karena penyakit yang dideritanya. Dengan tewasnya Lee & Ruby, kematian Kennedy menjadi misteri yang belum terpecahkan hingga saat ini.
Banyak kalangan menyatakan penembakan Kenndey merupakan sebuah konspirasi besar menyangkut kepentingan kaum Globalis yang hendak mempertahankan hegemoninya atas kebijakan politik di AS. Merujuk pada artikel yang ditulis oleh seorang wartawan AS, Lisa Pease, berjudul “JFK, Indonesia, CIA, and Freeport” dan dimuat dalam majalah Probe, dimana tulisan ini disimpan di dalam Arsip Nasional di Washington DC, kita dapat menemukan korelasi antara terbunuhnya JFK dengan runtuhnya kekuasaan presiden pertama kita Ir.Sukarno. Keterlibatan (AS) dalam upaya penggulingan Sukarno (Bung Karno) secara kotor dan berdarah. Peristiwa “Gerakan 30 September” (Gestapu) banyak yang disembunyikan, dihilangkan dan diputarbalikkan oleh rezim Orde Baru. Pembantaian terhadap sekutu-sekutu Bung Karno (BK) yang beraliran kiri merupakan hasil konspirasi CIA - Suharto dibantu intelijen Inggris, Jepang dan Jerman.
Namun, Suharto dan klannya berdalih. Gestapu adalah penyerangan golongan kiri (menuduh PKI) ke kanan (Jenderal Ahmad Yani cs) yang membawa restorasi kekuasaan dan kemudian pembersihan golongan kiri sebagai hukuman oleh golongan tengah (Suharto mengklaim posisinya di sini). Gestapu hanyalah merupakan tahap pertama dari tiga tahap yang dibantu secara rahasia oleh juru bicara dan pejabat AS yakni tahap pertama Gestapu “coup” sayap kiri gadungan (Letkol Untung cs). Kedua, KAF Gestapuyakni tindakan balasan dengan membunuh PKI secara missal dan ketiga pengikisan pendukung BK secara massif dan progresif.
Alasan CIA menjatuhkan BK, bagaimana cara CIA dalam mewujudkan keinginan tersebut dan bukti-buktinya. Satu alasan terkuat BK harus disingkirkan oleh CIA karena BK bersahabat dekat dengan blok Cina dan Sovyet. Sejak 1953, AS berkepentingan untuk membantu mencetuskan krisis di Indonesia, yang diakui sebagai “penyebab langsung” yang merangsang BK mengakhiri sistem parlementer Indonesia dan menyatakan berlakunya keadaan darurat militer, serta memasukkan “korp perwira” secara resmi dalam kehidupan politik (14 Maret 1957) sebuah blunder politik BK. Sedangkan langkah-langkah yang dilakukan CIA untuk mewujudkan ambisinya tersebut yakni dengan menggandeng faksi militer kanan seperti Suharto, Walandouw, Suwarto, Sarwo Edhie, Kemal Idris, Ibnu Sutowo, Basuki Rahmat, Djuhartono, dll. Dan partai berhaluan kanan (Masyumi dan PSI) untuk semakin mengecilkan pengaruh BK. Skenario CIA tersebut saya bagi dalam enam point. Pertama, CIA mendukung terjadinya pemberontakan terhadap BK. Seperti bantuan senjata dan personil oleh CIA dengan mendukung pemberontakan PRRI atau Permesta (Kol. Walandouw) di Sumatera Barat untuk melawan BK tetapi dapat ditumpas (1957-1958). Kemudian peristiwa Lubis (1956) dengan tokohnya Suwarto dan Kemal Idris serta PSI.
Kedua, Program Civic Mission. Setelah dirasa gagal dengan serangkaian perlawanan, 1 Agustus 1958 AS memberikan bantuan militer ke Indonesia mencapai $ 20 juta setahun. Kontrol terhadap AD ini dianggap penting, karena AS menganggap hanya AD yang mampu mengimbangi kekuatan PKI. Lalu didirikanlah SESKOAD tahun 1958 di Bandung yang mendapatkan dukungan penuh dari Pentagon, RAND dan Ford Foundation. Jenderal Suwarto yang pernah dididik di AS yang bisa memainkan peran penting dalam mengubah AD dari fungsi revolusioner menjadi kontra revolusi ditunjuk sebagai penanggung jawab sekolah tersebut. Di bawah Nasution dan Suwarto, SESKOAD mengembangkan suatu doktrin strategis baru yakni doktrin Perang Wilayah, yang memberi prioritas kepada kontra pemberontakan sebagai peranan AD. Suharto masuk SESKOAD dengan pangkat Kolonel (Oktober 1959) dan menjadi siswa yang sangat “berbakat”. Terbukti, dia dilibatkan dalam penyusunan doktrin perang wilayah serta dalam kebijaksanaan AD mengenai Civic Mission atau Civic Action.
Di SESKOAD, perwira AD dan sipil yang pro PSI- juga diajari bidang ekonomi dan administrasi kepemerintahan sehingga AD mulai bisa bekerjasama dan bahkan berani menandatangani kontrak-kontrak dengan perusahaan AS serta negara asing lainnya di luar kesepakatan rezim BK. Pada tahun 1962, Kemlu AS dibantu CIA mendirikan MILTAC (Military Training Advisory Group = Kelompok Penasehat Latihan Militer) di Jakarta untuk memberikan bantuan dalam melaksanakan program Civic Mission SESKOAD. Program ini sebenarnya merupakan penyusupan perwira AD ke dalam semua bidang kegiatan pemerintah dan tugas-tugas kepemerintahan. Terbukti, huru-hara anti Cina diilhami AD terjadi di Jawa Barat tahun 1959 dengan Kolonel Kosasih yang membiayai komplotan bajingan-bajingan setempat dengan tujuan merusak hubungan Indonesia dengan Cina. Kemudian disusul huru-hara mahasiswa bulan Mei 1963 dan diulangi Januari 1966 di Bandung dan Oktober 1965 di Jakarta.
Ketiga, adanya konflik internal di tubuh AD. Menurut Harold Crouch, menjelang 1965 AD pecah menjadi dua; kelompok tengah yakni Yani cs yang bersikap menentang BK tentang persatuan nasional karena PKI masuk di dalamnya. Kubu kedua, AD kelompok kanan yakni Nasution dan Suharto (Basuki Rahmat, Sudirman dari SESKOAD dkk) yang bersikap menentang kebijaksanaan Yani yang bernafaskan Soekarnoisme (karena tidak setuju merebut kekuasaan BK). Adanya konflik para Pati AD tersebut terindikasi dengan: Pertama, Januari 1965, Suharto mengadakan rapat penyatuan sikap kelompok AD dengan mendesak Nasution supaya mengambil sikap yang lebih menyesuaikan diri terhadap BK. Kedua, April 1965 diadakan seminar di SESKOAD untuk mengusahakan satu doktrin strategis yang bersifat kompromis yaitu Tri Ubaya Sakti yang menegaskan kembali tuntutan untuk memiliki peranan politik yang berdikari bebas.
Keempat, Program AS berkedok bantuan. Proses menjatuhkan BK juga bisa dipahami dari bantuan AS ke Indonesia di tahun 1963-1965, melalui saluran “komisi - komisi penjualan” atau sumbangan finansial untuk mendukung kepentingan politik Suharto. Misalnya bantuan lunak AS tetap ada yang ditujukan ke AD dan Brimob dan Polisi untuk adukekuatan dengan PKI yang sedang jayanya. Juga bantuan 200 pesawat Aero Commanders kepada AD bukan AU (Juli 1965), dimana komisi keagenan penjualan tersebut dipegang Bob Hasan, sahabat Suharto. Keduanya sudah berkawan sejak Suharto sebagai Pangdam Diponegoro. Secara khusus keduanya juga telah mendirikan dua buah perusahaan pelayaran yang harus dioperasikan Divisi Diponegoro. Menjadi unik ketika bantuan beralih dari bantuan AS terhadap Indonesia (sebagai Negara) berubah menjadi bantuan untuk membiayai salah satu komponen negara yang tidak loyal pada bangsanya sendiri.
Namun saat Lyndon Johnson jadi presiden AS, tepatnya Desember 1964, bantuan AS tersebut dihentikan. Hal ini mengindikasikan AS turut sengaja ambil bagian aktif untuk menggoyahkan ekonomi Indonesia dalam minggu-minggu menjelang Gestapu, ketika harga beras naik 4x dan harga dollar membumbung tinggi. Pada tahun fiskal 1965, New York Times menyatakan “semua bantuan AS kepada Indonesia telah dihentikan, maka jumlah personil MAP (Military Assistance Program) di Jakarta dalam kenyataannya justru telah meningkat mencapai taraf yang jauh melebihi daripada yang telah diproyeksikan”.
Kelima, terjadinya peristiwa 1965 dan peranan Soeharto. Menjelang Agustus 1964, Suharto mulai mengadakan kontak politik dengan Malaysia, Jepang, Inggris dan AS. Menurut Mrazek, kontak Suharto itu merupakan penjajagan untuk berdamai dengan menarik pasukan AD Indonesia yg terbaik (yang anti komunis) ke Jawa dengan sebelumnya mengirim satu batalyon Diponegoro (yang telah disusupi PKI) ke Malaysia yang bisa dipahami sebagai persiapan-persiapan untuk merebut kekuasaan pemerintahan. 30 September, 6 jenderal (Yani, Suprapto, Sutoyo, S. Parman, MT. Haryono, DI Panjaitan), 1 pamen (Tendean), 1 pama (KS Tubun) tewas oleh gerakan Letkol Untung cs. Uniknya, tak seorangpun jenderal anti BK yang menjadi sasaran Gestapu, kecuali Nasution yang bersifat problematik; yakni menjelang 1961, CIA kecewa karena Nasution yang diproyeksikan menyingkirkan BK justru berbalik mendukung BK, dan dia mengkritik keterlibatan USA dalam Perang Vietnam. Sikap Suharto dengan Nasution juga dingin karena kasus pemeriksaan Nasution terhadap korupsinya Soeharto pada tahun 1959 saat menjadi Pangdam Diponegoro. “Menjadi semakin aneh” ketika Suharto yang saat itu pegang komando pasukan terbesar (Pangkostrad) justru “tidak masuk” dalam daftar penculikan.
Pernyataan Untung atas nama Gestapu yang melindungi BK dari “Dewan Jenderal” yang didukung CIA yang akan merencanakan coup sebelum 5 Oktober 1965 dengan disiagakan pasukan dari Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat. Padahal, pasukan tersebut diundang ke Jakarta dalam rangka memperingati Hari ABRI, 5 Oktober 1965. Menjadi aneh ketika Suharto kemudian membuat pernyataan susulan untuk menumpas Gestapu dengan menyatakan loyalitas AD tetap ke BK dan menuduh PKI ditambah unsur AURI yang membunuh 6 jenderal hanya karena lokasi sumur Lubang Buaya dekat dengan Pangkalan Halim. Keberadaan BK, Oemar Dhani (KSAU) dan DN Aidhit (Ketua PKI) yang diskenariokan sedemikian rupa (mereka di Halim) menjadi senjata yang ampuh untuk mendelegitimasi image BK agar menimbulkan kesan negatif adanya persekongkolan BK-AURI dan PKI. Peranan Suharto begitu penting dalam skenario ini. Berlagak sebagai pembela status quo tapi pada kenyataannya justru bergerak sendiri secara berencana untuk merebut kekuasaan. Sebuah skenario yang kemudian ditiru oleh Jenderal Pinochet di Chili (1970 - 1973) dan juga di Kamboja (1970).
Menarik karena baik pelaku Gestapu (Untung Cs) ataupun yang menumpasnya adalah sama-sama dari Divisi Diponegoro (Yon 454), tempat di mana Suharto dulu menjadi Pangdamnya. Semakin menarik karena fakta banyak pemimpin Gestapu adalah lulusan pendidikan AS. Jadi ada kelanjutan/kontinuitas antara hasil yang dicapai Gestapu (membunuh Yani cs), kemudian diteruskan oleh Suharto atas nama penumpasan Gestapu, kemudian menyingkirkan pendukung BK yang tersisa. Pembunuhan besar-besaran secara sistematis kemudian menyebar dan justru paling dahsyat terjadi ketika Danjen RPKAD, Kol. Sarwo Edhie bergerak dari Jakarta ke Jateng dan Jatim kemudian balik lagi ke Jakarta. Orang sipil yang terlibat dalam pembantaian massal telah dilatih di daerah setempat oleh AD atau dikerahkan dari kelompok (SOKSI dan organisasi mahasiswa Gemsos yang disponsori oleh AD dan CIA), yang selama bertahun-tahun telah bekerjasama dengan AD mengenai masalah -masalah politik apa yang disebut sebagai Civic Action.
Keenam, dukungan AS terhadap faksi Suharto. Bukti-bukti keterlibatan orang-orang Suharto berkolaborasi dengan CIA, misalnya: Pertama, beberapa bulan sebelum Gestapu, seorang utusan Suharto, Kolonel Walandouw (pelaku pemberontakan PRRI) yang memiliki hubungan lama dengan CIA telah menghubungi pemerintah AS. Pada bulan Mei 1965, komisi-komisi Lockheed (CIA) di Indonesia telah dialihkan kepada kontrak baru dan perusahaan yang didirikan oleh agennya di Indonesia atau perantara Lockheed yang telah lama dibina. Pengalihan ini karena pertimbangan politis. Di samping Walandouw juga ada Dasaad dan Jenderal Alamsyah; jenderal yang menyokong Suharto di era awal rezimnya karena Alamsyah menguasai dana-dana besar khusus. Lockhedd-Dasaad-Alamsyah bergandeng dengan gerbong Suharto yang baru lulus dari SESKOAD. Setidaknya ini juga direkomendasikan Kedutaan AS di tahun 1966. Pada April 1965, perusahaan Amerika, Freeport Shulpur telah mencapai suatu kesepakatan pendahuluan dengan para pejabat Indonesia, yang nantinya akan menjadi suatu investasi sebesar $500 juta di bidang tembaga di Papua Barat.
 September 1965 dalam waktu singkat, setelah minyak dunia melaporkan bahwa industri gas dan minyak Indonesia semakin merosot tajam yang dapat menjurus ke krisis politik, maka presiden ASAMERA dalam suatu usaha patungan dengan Pertaminanya Jenderal Ibnu Sutowo telah membeli saham-saham dalam perusahaan yang pura-pura terancam bangkrut itu seharga hanya $ 50 ribu saja. Ironisnya, pembayaran pada 9 dan 21 September 1965 dilaporkan dalam Wall Street Journal tanggal 9 dan 30 September, yaitu hari terjadinya Gestapu. Hal yang sangat “ajaib”, ketika Negara dalamkondisi gawat. Tapi ada proses deal bisnis antara AD (Pertamina) dengan AS.
Bukti-bukti keterlibatan CIA. Bukti-bukti keterlibatan CIA dalam penggulingan BK, diantaranya: Pertama, kurang dari setahun setelah Gestapu dan pertumpahan darah, dengan riang-gembira James Reston menulis tragedi kemanusiaan besar tersebut dengan tema “Suatu Percikan Sinar di Asia“: “Washington bersikap hati-hati untuk tidak menyatakan suatu pujian terhadap adanya perubahan yang…… di dalam negeri yang berpenduduk terbanyak ke-6 di dunia, serta salah satu negara terkaya di dunia, akan tetapi tidaklah berarti bahwa Washington sama sekali tidak mempunyai hubungan apapun dengan peristiwa tersebut“. Kedua, adanya kontak-kontak kekuatan anti komunis Indonesia dengan seorang pejabat Washington yang berkedudukan sangat tinggi sebelum dan selama masa pembantaian massal. Ketiga, adanya kesaksian dari bekas pejabat CIA, Ralph McGehee yang dibenarkan oleh sensor selektif bekas-bekas majikannya dalam CIA.
Strategi yang diciptakan CIA untuk menggoyang sebuah rezim, dengan menciptakan situasi yang sebenarnya dan mencampurinya kemudian menyebarluaskan distorsi skenario ke seluruh dunia melalui propaganda media massanya yang kuat. Tipu muslihat CIA merupakan suatu rencana klasik yang bersifat menggoyahkan situasi, yaitu berusaaha meyakinkan baik pihak kanan ataupun kiri agar tidak bisa berharap mendapatkan perlindungan dari status quo dan berusaha merangsang keduanya untuk melakukan provokasi yang kian massif terhadap pihak lawan.
Gaya tipu dan polarisasi ini dilakukan dengan melempar desas-desus. Hal ini dikuatkan oleh seorang pengamat politik, Saundhaussen. Desas-desus itu diantaranya, dua minggu sebelum Gestapu (14 September 1965) pihak AD diperingatkan bahwa ada suatu komplotan yang akan membunuh pemimpin-pemimpin tentara dalam empat hari mendatang. Laporan kedua seperti itu telah dibahas di markas besar AD 30 September 1965. Setahun sebelumnya, muncul juga dokumen yang menuduh PKI sedang merencanakan suatu penyusupan ke AD untuk menggulingkan “kaum Nasutionis” (diberitakan sebuah harian Malaysia dari Khoirul Saleh, pro - AS). Juga desas-desus selama 1965 bahwa Cina daratan sedang menyelundupkan senjata-senjata untuk PKI sebelum Gestapu (diberitakan oleh sebuah harian Malaysia, mengutip dari sumber Bangkok, yang berdasar dari Hongkong).

Minggu, 04 Januari 2015

PERAN KTN

PERAN KTN DALAM MENYELESAIKAN AGRESI MILITER BELANDA DI INDONESIA
OLEH: SILVIA NORA
Serangan pasukan militer gabungan darat, laut, dan udara Belanda ke Djokjakarta dan daerah Republik pada saat itu bertumpu sepenuhnya kepada unsur pendadakan strategis. Bahkan agar tidak memancing perhatian negara-negara lain, serangan militer dengan nama sandi Operatie Kraai tersebut sengaja disebut dengan istilah aksi polisionil. Operasi keamanan dan ketertiban dalam negeri. Selain itu, agresi tersebut sengaja dilakukan menjelang hari libur Natal, di mana umumnya selalu menjadi liburan panjang akhir tahun, sampai usai perayaan tahun baru. [1] Peluang inilah yang dimanfaatkan oleh Letnal Jenderal Simon Spoor. Dia telah memperhitungkan, kalaupun sampai muncul reaksi, spoor yakin semuanya bakal terlambat. Dengan demikian, dia akan bisa memaksa masyarakat internasional menerima sebuah kenyataan kalau dia telah menguasai wilayah yang ditaklukannya. Tujuan utama belanda melakukan serangan agresi militernya atas Republik Indonesia yang dimulai sejak 21 juli 1947 adalah untuk menghancurkan pemerintahan Republik Indonesia dan menduduki kota-kota yang ada di pulau jawa, Sumatra, dan Madura yang menurut isi perjanjian linggarjati masuk pada wilayah Republik Indonesia.[2] Untuk mencapai tujuan tersebut, Belanda tidak bisa melakukannya sekaligus, karena itu pada tahap pertama Belanda harus mencapai sasaran sebagai berikut:
 1.      Politik, yaitu pengepungan ibukota RI dan penghapusan RI dari peta (menghasilkan de facto RI)
 2.      Ekonomi, yaitu merebut daerah-daerah penghasil bahan makanan (daerah beras di Jawa Barat dan Jawa Timur) dan bahan ekspor (perkebunan di Jawa Barat, Jawa Timur dan Sumatera serta pertambangan di Sumatera)
 3.      Militer, yaitu penghancuran TNI.[3] Serangan yang dilakukan Jenderal Spoor yaitu Operasi Kraai bersifat sapu bersih, pasukan republik harus langsung dihabisi, agar mereka tidak sempat mengulur-ulur waktu. Kuncinya, bertumpu sepenuhnya kepada unsur pendadakan, sekali pukul dan berlangsung cepat. Sejak awal jenderal spoor menyadari bahwa serangannya harus bisa dengan sekali pukul, oleh karena itu dia juga sadar bahwa mata dunia tim pemantau genjatan senjata dengan membawa mandate dari Dewan Keamanan, justrus sedang berada dipusat serangan. Dari hasil pengamatan dari komisi konsuler mengatakan bahwa pada tanggal 30 juli sampai tanggal 4 agustus 1947 pihak dari belanda masih melakukan agresi militer terhadap Indonesia. Amerika serikat mengusulkan kepada PBB agar membentuk komisi untuk mengawasi penghentian permusuhan antara belanda dengan bangsa Indonesia, akhirnya dewan keamanan PBB menyetujui permintaan dari amerika serikat. Belanda dan Indonesia diberi kesempatan untuk memilih satu negara sebagai wakil untuk menjadi anggota komisi, australia yang diwakili oleh Richard Kirby yang dipilih oleh Indonesia sebagai wakil untuk menjadi anggota komisi, sedangkan belanda diwakili oleh paul van zeeland dari belgia. Austarlia dan belgia menunjuk amerika serikat sebagai penengah yang diwakili oleh Dr frank graham dan komisi ini dikenal dengan komisi tiga negara (KTN). [4] Tim tersebut terdiri dari tiga perutusan tiga negara, yaitu Amerika Serikat, Australia, dan Belgia, dipimpin secara bergiliran dan pada saat itu dipimpin diplomat senior asal AS, Merle Cochran. Pada akhir tahun tersebut, lewat program bantuan Marshall yang digagas oleh Amerika Serikat, negara adidaya tersebut sedang berusaha membangun kembali perekonomian Eropa Barat, termasuk Negeri Belanda, yang masih porak poranda akibat Perang Dunia II. "Memalukan…" komentar Merle Cochran, sesudah mengetahui tentara Belanda, tiba-tiba melanggar perjanjian gencatan senjata Renville dan malahan langsung mendobrak garis demarkasi. Dalam pandangan pribadinya, sikap yang diambil Belanda adalah tidak tahu malu,"
… tangan kanan mereka masih sibuk menerima dana dari Marshall Plan, tangan kirinya memukul Republik." Merle Cochran berusaha mencegah terjadinya perpecahan antara Belanda dan Republik, tetapi perang akhirnya terjadi kembali. Sebelum pasukan komando KL bisa sepenuhnya menguasai Djokja, dari Batavia Merle Cochran mengirim laporan kepada Dewan Keamanan di Paris dan menguraikan sejumlah pelanggaran yang dilakukan tentara Belanda, dalam posisinya selaku ketua bergilir KTN. Aksi pendadakan yang dikerjakan anggota jenderal spoor bukan saja berubah jadi berantakan, tetapi juga menjadi bumerang dan tidak bisa meraih hasil, sebagaimana yang telah direncanakan. Masyarakat dunia yang tinggal jauh dari area konflik juga terkejut karena hampir semua Koran di Paris terbit dengan judul, "Pertempuran Kembali Berkobar di Jawa." Djokjakarta pada saat malam hari, dalam waktu singkat memang bisa disergap oleh tentara Belanda. Termasuk keberhasilan mereka meringkus Presiden Soekarno dan sejumlah pemimpin Republik lainnya. Tetapi di kota Solo, yang hanya terpisah dalam jarak 60 km dari Djokja, operasi kraai menerima kenyataan sangat buruk. Mereka terlambat mendobrak karena kendala hujan lebat, jembatan-jembatan telah dihancurkan dan sengitnya perlawanan pasukan Republik. Kota terbesar kedua di wilayah Republik tersebut telah terlanjur dibumihanguskan. Hampir semua bangunan strategis dihancurkan, hanya disisakan rumah sakit, bangunan-bangunan keagamaan berikut keraton soesoehoenan serta poero Mangkoenegaran. Kondisi tersebut semakin bertambah buruk karena harapan jenderal spoor masyarakat dunia bakal bereaksi lambat tetapi malah sebaliknya. Laporan mengenai serangan tersebut, berkat adanya beda waktu sekitar lima jam antara Batavia dan Paris, telah sampai lebih dahulu di Dewan Keamanan, sebelum hari pertama pertempuran selesai. Jenderal spoor semakin kaget karena di Paris Dewan Keamanan telah mendesak pemerintahan Belanda untuk menjamin keselamatan anggota KTN beserta staf mereka yang sedang terjebak di Kalioerang. Posisi terpojok berimbas kepada Wakil tetap belanda di Dewan Keamanan, Dr. JH Van Roijen. Lewat telepon , Dewan Keamanan mendesak agar pemerintah Belanda bertanggung jawab atas nasib seluruh kontingen antarbangsa, yaitu para anggota KTN. Sementara itu, ketiga delegasi Republik: Mr.Soedjono, Prof. Soepomo bersama Joesoef Ronodipoero telah selesai merumuskan laporan untuk dikirimkan kepada Duta Besar Dr. Soedarsono dan Menteri Keuangan Mr. Alex Maramis di New Delhi, sekitar pernyataan Belanda tidak lagi mengakui Perjanjian Renville. Dalam kata lain, perang bisa dipastikan bakal segera meletus. Laporan tersebut berhasil dikirim ke New Delhi lewat bantuan Konsultan India di Batavia. Salah satu siaran radio, All India Radio telah memberitakan terjadinya serangan mendadak ke Djokjakarta berdasarkan release Kedutaan Besar Republik di New Delhi. Berita tersebut langsung dikutip oleh radio berbagai negara,sehingga membuka mata masyarakat seluruh dunia, bahwa pertempuran telah berkobar kembali di Pulau Jawa. Berita tersebut juga mengejutkan Nehru, Perdana Menteri India, karena pesawat terbang yang ia kirim ke Djokjakarta menjeput Persiden Soekarna, masih tertahan di Singapura akibat terjadinya kerusakan teknis. Tetapi, Nehru tidak membiarkan jatuhnya pemerintahan Republik berlalu begitu saja, melainkan ia langsung melontarkan gagasan menyelengarakan pertemuan antarbangsa, dengan sebuah agenda tunggal, mengutuk agresi militer ke Djokjakarta. Reaksi dunia terhadap serangan mendadak yang dilakukan tentara Belanda, diluar dugaan semakin memancing reaksi keras. Impian masyarakat dunia atas kehidupan yang aman, damai, dan tenteram, sesudah menghalami kehancuran selama perang dunia empat tahun sebelumnya, ikut memicu timbulnya sentiment negative terhadap Operasi Kraai. Suasana tersebut semakin menjadi, meski pihak belanda berpendapat tahap pertama operasi militer mereka sudah meraih sukses, ternyata dengan cepat telah berubah, dan justru menebarkan citra yang negatif dan memalukan. Negara yang sedang dibangun kembali dengan bantuan dana asing akibat perang, justru telah menyerbu negara lain. Tidak mengherankan kalau pemerintahan belanda segera menuai kecaman internasional, dan malah harus menerima tuduhan bahwa telah menyelewengkan bantuan dana dari Amerika Serikat, guna membiayai agresi militer perang kolonial. Jenderal spoor masih mengulur waktu karena operasi militer yang sedang ia lakukan di jawa dan juga sumatera masih belum selesai. Tanggal 24 desember, ketika resolusi Dewan Keamanan keluar, sasaean-sasaran utama Operasi Kraai di Jawa, masih belum bisa mereka taklukan. Sementara itu, Operasi Slot untuk merebut daerah Banten malah baru saj akan dimulai. Sesudah melihat pihak Belanda belum juga menunjukan tanda-tanda bersedia melaksanakan resolusi tanggal 24 desember, sehari setelah itu, tanggal 25 desember Dewan Keamanan mengulang kembali resolusi tadi. Bahkan kali ini dengan peringatan yang keras dan ancaman akan menjatuhkan sanksi internasional, jika Pemerintahan Belanda tetap tidak mau mengindahkan imbauan Dewan Keamanan. Resolusi ini sekaligus memberi mandat kepada KTN, untuk secepatnya kembali mengaktifkan Military Executive Board, para perwira militer pemantau gencatan senjata, yang saat itu masih berada di Batavia. Ternyata, sewaktu menerima susulan Dewan Keamanan, mungkin karena telah membayangkan beratnya implikasi kalau mereka masih tetap menolak, sikap pihak Belanda pun seketika juga berubah. Kepada Dewan Keamanan, Belanda juga berjanji akan segera menghentikan operasi militernya terhadap pasukan TNI. Semua operasi militernya dijanjikan akan dihentikan pada tanggal 31 desember di Pulau Jawa dan sejak 2 Januari 1949 untuk wilayah Sumatera.

 Notes :

 [1] Pour, Julius. 2009. Doorstoot Naar Djokja Pertikaian pemimpin sipil-militer. Jakarta: Penerbit buku kompas. Hal 171
 [2] http://id.wikipedia.org/wiki/Agresi Militer Belanda I

 DAFTAR PUSTAKA :
Pour, Julius. 2009. Doorstoot Naar Djokja Pertikaian pemimpin sipil-militer. Jakarta: Penerbit buku
kompas http://id.wikipedia.org/wiki/Agresi Militer Belanda I

pelaksanaan pelita

PELAKSANAAN PELITA PADA MASA ORDE BARU
Oleh: Pahma Herawati
          Orde baru adalah suatu tatanan seluruh perikehidupan rakyat, bangsa dan negara yang diletakkan kembali kepada pelaksanaan pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen. Dengan katablain orde baru adalah suatu orde yang mempunyai sikap dan tekad untuk mengabdi pada kepentingan rakyat dan nasional dengan dilandasi oleh semangat dan jiwa pancasila serta UUD 1945.[1]           
 1. Latar belakang lahirnya orde baru
a. Terjadinya peristiwa gerakan 30 september 1965
b. Keadaan politik dan keamanan negara menjadi kacau karena peristiwa gerakan 30 september 1965 ditambah adanya konflik di angkatan darat yang sudah berlangsung lama.
 c. Keadaan perekonomian semakin memburuk dimana inflasi mencapai 600% sedangkan upaya pemerintah melakuakan devaluasi rupiah dan kenaikan harga bahan bakar menyebabkan timbulnya keresahan masyarakat.
 d. Reaksi keras dan meluas dari masyarakat yang mengutuk peristiwa pembunuhan besar-besaran yang dilakukan PKI. Rakyat melakukan demonstrasi menuntut agar PKI beserta organisasi Masanya dibubarkan serta tokoh-tokohnya diadili.         
   2 Kehidupan politik pada masa orde baru
a.       Penataan politik dalam negeri ·     
pembentukan kabinet pembangunan         
Kabinet awal pada masa peralihan kekuasaan (28 juli 1996) adalah kabinet Ampera dengan tugas yang dikenal dengan nama Dwi Darma Kabinet Ampera yaitu untuk menciptakan stabilitas politik dan ekonomi sebagai persyaratan untuk melaksanakan pembangunan nasional.[2] Program kabinet AMPERA yang disebut Catur Karya kabinet AMPERA adalah sebagai berikut:           
 a. Memperbaiki kehidupan rakyat terutama dibidang sandang dan pangan       
 b. Melaksanakan pemilihan umum dalam batas watu yakni 5 juli 1968          
  c. Melaksanakan polityik luar negri yang bebas aktif untuk kepentingan nasional     
   d. Melanjutkan perjuangan anti imperialisme dan kolonialisme dalam segala bentuk dan   manifestasinya          
  Selanjutnya setelah sidang MPRS tahun 1968 menetapkan suharto sebagai presiden untuk masa jabatan 5 tahun maka dibentuklah kabinet yang baru dengan nama kabinet pembangunan dengan tugasnya yang disebut Pancakrida,[3] yang meliputi: ·         Penciptaan stabilitas politik dan ekonomi ·     
   Penyusunan dan pelaksanaan rencana pembangunan lima tahun tahap pertama ·         Pelaksanaan pemilihan umum ·      
  Pengikisan habis sisa-sisa gerakan 30 september ·         Pembersihan aparatur negara di pusat pemerintahan dan daerah dari pengaruh PKI        
    3. Pembubaran PKI dan organisasi masanya           
 Suharto sebagai pengemban Supersemar guna menjamin keamanan, ketenangan, serta kestabilan jalannya pemerintahan maka melakukan: ·    
    Pembubaran PKI pada tanggal 12 maret 1966 yang diperkuat dengan dikukuhkannya ketetapan MPRS No. IX tahun 1966 ·         Dikeluarkan pula keputusan yang menyatakan bahwa PKI sebagai organisasi terlarang di Indonesia ·     
   Pada tanggal 8 maret 1966 dilakukan pengamanan 15 orang menteri yang dianggap terlibat gerakan 30 september 1965. Hal ini disebabkan muncul keraguan bahwa mereka tidak hendak membantu presiden untuk memulihkan keamanan dan ketertiban         
   4. Kehidupan ekonomi pada masa pemerintahan orde baru           
 Pada masa demokrasi terpimpin, negara bersama aparat ekonominya mendominasi seluruh kegiatan ekonomi sehingga mematikan potensi dan kreasi unit-unit ekonomi swasta. Sehingga, pada permulaan Orde baru program pemerintah berorientasi pada usaha penyelamatan ekonomi nasional terutama pada usaha mengendalikan tingkat inflasi, penyelamatan keuangan negara dan pengamanan kebutuhan pokok rakyat. Tindakan pemerintah ini dilakukan karena adanya kenaikan harga pada awal tahun 1966 yang menunjukkan tingkat inflasi kurang lebih 650% setahun. Hal ini menjadi penyebab kurang lancarnya program pembangunan yang telah direncanakan pemerintah. Oleh karena itu pemerintah menempuh cara sebagai berikut:        
    a. Stabilisasi dan Rehabilitasi ekonomi         
   b. Kerja sama luar negeri        
    c. Pembangunan Nasional Pelaksanaannya pembangunan nasional dilakukan secara bertahap yaitu:
1)      Jangka panjang mencakup periode 25 sampai 30 tahun
 2)   Jangka pendek mencakup periode 5 tahun ( pelita/pembangunan lima tahun), merupakan jabaran lebih rinci dari pembangunan jangka panjang sehingga tiap pelita akan selalu saling berkaitan/berkesinambungan. Selama orde baru terdapat 6 Pelita, yaitu:
 1. Pelita I           
 Dilaksanakan pada 1 april 1969 hingga 31 maret 1974 yang menjadi landasan awal pembangunan orde baru. Tujuannya adalah untuk meningkatkan taraf hidup rakyat dan sekaligus meletakkan dasar-dasar bagi pembangunan dalam tahap berikutnya dengan sasaran dalam bidang pangan, sandang, perbaikan prasarana, perumahan rakyat, perluasan lapangan kerja, dan kesejahteraan rohani.             Kegagalan Pelita II yaitu muncul peristiwa malari yang terjadi pada tanggal 15 januari 1947 bertepatan dengan kedatangan  PM jepang Tanaka ke indonesia. Peristiwa ini merupakan kelanjutan demonstrasi para mahasiswa yang menuntut jepang agar tidak melakukan dominasi ekonomi di indonesia sebab produk barang jepang terlalu banyak beredar di indonesia. Terjadilah pengrusakan dan pembakaran barang-barang buatan jepang 2. Pelita II             Dilaksanakan pada tanggal 1 april 1974 hingga 31 maret 1979. Sasaran utamanya adalah tersedianya pangan, sandang, perumahan, sarana dan prasarana, mensejahterakan rakyat dan memperluas kesempatan kerja. Pelaksanaan Pelita II cukup berhasil pertumbuhan ekonomi rata-rata mencapai 7% per tahun. Pada awal pemerintahan orde baru laju inflasi mencapai 60% dan pada akhir Pelita I laju inflasi turun menjadi 47% selanjutnya pada tahun keempat pelita II, inflasi turun menjadi 9,5%             Tujuan pembangunan: ·      
  Tersedianya kebutuhan sandang pangan dan papan yang memadai ·         Tersedianya bahan untuk perumahan dan fasilitas lainnya ·         Terwujudnya sarana dan prasaran yang semakin terdistribusi ·         Terwujudnya keadaan rakyat indonesia yang lebih baik ·         Tersedianya lapangan kerja bagi rakyat indonesia             Kegagalan Pelita II yaitu pertumbuhan ekonomi yang dicapai dalam repelita II memang relatif tinggi yaitu sekitar 7,2%. Tingkat ini masih sedikit lebih rendah dari target yang ditetapkan yaitu 7,5 pertahun. Kurang adanya keseimbangan pertumbuhan ekonomi antara daerah maupun sektor yang mengakibatkan kurang adanya kesempatan kerja, kurang adanya kesempatan untuk memperoleh pendapatan, kesempatan untuk berusaha khusussnya bagi golongan ekonomi lemah.[4]
 3. Pelita III           
 Dilaksanakannya pada tanggal 1 April 1979 hingga 31 maret 1984. Pelita III pembangunan masih berdasarkan pada Trilogi pembangunan dengan penekanan lebih menonjol pada segi pemerataan yang dikenal dengan delapan jalur pemerataan, yaitu: ·         Pemerataan pemenuhan kebutuhan pokok rakyat, khususnya sandang, pangan dan perumahan ·         Pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan dan pelayanan kesehatan ·         Pemerataan pembagian pendapatan ·         Pemerataan kesempatan kerja ·         Pemerataan kesempatan berusaha ·         Pemerataan kesempatan berpartisipasi dalam pembangunan khususnya bagi generasi muda dan kaum perempuan ·         Pemerataan penyebaran pembangunan di seluruh wilayah tanah air ·         Pemerataan kesempatan memperoleh keadilan.             Tujuan Pembangunan yaitu:
 a)      Pemerataan pemenuhan kebutuhan pokok rakyat pada penyediaan pangan
 b)      Pemerataan pendidikan dasar dan peningkatan keahlian disemua bidang
 c)      Pemerataan pendapatan dengan cara mengadakan proyek padat karya guna baru
d)     Pemerataan kesempatan kerja dan usaha dengan cara transmigrasi
 e)      Melibatkan generasi muda dan wanita dalam pembangunan
 f)    Menyediakan dana bantuan pembangunan daerah tingkat I dan II g)      Mengintensifkan kinerja dalam penyediaan kesempatan keadilan bagi rakyat           
 adapun kegagalan dari Pelita III yaitu pertumbuhan ekonomi periode ini dihambat oleh resesi dunia yang belum juga berakhir. Sementara itu nampak ada kecenderungan harga minyak yang semakin menurun khususnya pada tahun-tahun terakhir Repelita III. Menghadapi ekonomi dunia yang tidak menentu, usaha pemerintah diarahkan untuk meningkatkan penerimaan pemerintah, baik dari penggalakan ekspor mupun pajak-pajak dalam negeri
 4. Pelita IV       
     Dilaksanakan pada tanggal 1 april 1984 hingga 31 maret 1989. Titik beratnya adalah sektor pertanian menuju swasembada pangan dan meningkatkan industri yang dapat menghasilkan mesin industri sendiri. Terjadi resesi pada awal tahun 1980 yang berpengaruh terhadap perekonomian indonesia. Pemerintah akhirnya mengeluarkan kebijakan moneter dan fisikal sehingga kelangsungan pembangunan eknomi dapat dipertahankan.[5]             Tujuan pembangunan yaitu: Pada Pelita IV lebih dititikberatkan pada sektor pertanian menuju swasembada pangan dan meningkatkan industri yang dapat menghasilkan mesin industri itu sendiri pada pelita IV juga dilakukan program KB dan Rumah untuk keluarga.             Hasil pembangunan yaitu:            
Masa ini adalah masa keberhasilan orde baru, swasembada pangan dalam sektor pertanian berhasil dicapai. Terbuki dengan berhasilnya indonesia memproduksi beras 25, 8 ton pada tahun 1984 dan mendapatkan penghargaan di FAO pada tahun 1985.     
       Kegagalan Pelita IV yaitu: program KB dan swasembada pangan berhasil namun cenderung hanya terdapat dipulau jawa saja. Beban hutang luar negeri membesar.             Terjadi resesi pada awal tahun 1980 yang berpengaruh terhadap perekonomian indonesia. Pemerintah akhirnya mengeluarkan kebijakan moneter dan fiskal sehingga kelangsungan pembangunan ekonomi dapat dipertahankan.
 5. Pelita V         
   Dilaksanakan pada tanggal 1 April 1989 hingga 31 maret 1994. Titik beratnya pada sektor pertanian dan industrti. Indonesia memiliki kondisi ekonomi yang cukup baik dengan pertumbuhan ekonomi rata-rata 6,8% per tahun. Posisi perdagangan luar negeri memperlihatkan gambaran yang menggembirakan. Peningkatan ekspor lebih baik dibanding sebelumnya.           
 Tujuan pembangunan yaitu: Pada Pelita V ini, lebih menitik beratkan pada sektor pertanian dan industri untuk memantapkan swasembada pangan dan meningkatkan produksi pertanian lainnya serta menghasilkan barang ekspor. Pelita V adalah akhir dari pola pembangunan jangka panjang tahap pertama. Lalu dilanjutkan pembangunan jangka panjang kedua, yaitu dengan mengadakan Pelita VI yang diharapkan akan mulai memasuki proses tinggal landas indonesia untuk memacu pembangunan dengan kekuatan sendiri demi menuju terwujudnya masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila.            
Program Pembangunan yaitu:

1. Pertanian ·         Lebih meningkatkan produksi hasil pertanian ·      
  Menetapkan swasembada pangan
 2. Industri ·         Menghasilkan barang ekspor ·      
  Lebih banyak menyerap tenaga kerja ·       
 Industri pengolahan hasil pertanian ·         Industri yang menghasilkan mesin-mesin industri Kegagalan Pelita V yaitu pelaksanaan pembangunan sudah mulai tidak merata. Pembangunan cenderung hanya dipulau jawa, tingkat korupsi tinggi dan utang luar negeri banyak. 
 6. Pelita VI
            Dilaksanakannya pada tanggal 1 April 1994 hingga 31 maret 1999. Titik beratnya masih pada pembangunan pada sektor ekonomi yang berkaitan dengan industri dan pertanian serta pembangunan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagai pendukungnya. Sektor ekonomi dipandang sebagai penggerak utama pembangunan. Pada periode ini tejadi krisis moneter yang melanda negara-negara asia tenggara termasuk indonesia. Karena krisis moneter dan peristiwa politik dalam negeri yang mengganggu perekonomian menyebabkan rezim orde baru runtuh.
            Tujuan pembangunan yaitu titik beratnya masih pada pembangunan pada sektor ekonomi yang berkaitan dengan industri dan pertanian serta pembangunan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagai pendukungnya. Sektor ekonomi dipandang sebagai penggerak utama pembangun
.             Kegagalan Pelita VI yaitu masalah yang semakin nampak dan dirasakan adalah masalah tenaga kerja yang melaju pada tingkat kurang lebih 2,7 per tahun.             Meningkatnya hutang luar negeri sebagai akibat depresiasi mata uang dollar Amerika Serikat tehadap Yen dan DM kurang lebih sebesar 35%.         5. Kronilogis runtuhnya sistem pemerintahan orde baru
            a. Krisis Moneter Pada waktu krisis melanda thailand, keadaan indonesia masih baik, inflasi rendah, ekspor masih surplus sebesar US$ 900 juta dan cadangan devisa masih besar, lebih dari US$ 20 B. Tapi banyak perusahaan besar menggunakan hutang dalam US dollar. Ini merupakan cara yang menguntungkan ketika rupiah masih kuat. Hutang dan bunga tidak jadi masalah karena diimbangi kekuatan penghasilan rupiah.
             Tapi begitu thailand melepaskan kaitan baht pada US dollar di bulan juli 1997, rupiah kena serangan bertubi-tubi, dijuak untuk membeli US Dollar yang menjadi murah. Waktu indonesia melepaskan rupiah dari US dollar, serangan meningkat, makin menjatuhkan nilai rupiah. IMF maju dengan paket bantuan US$ 20B, tapi rupiah jatuh terus dengan kekuatiran akan hutang perusahaan, pelepasan rupiah besar-besaran. Bursa efek jakarta juga jatuh, rupiah jatuh dari 2,000 sampai 18,000 per US dollar.  
          b. Tragedi TRISAKTI Tragedi 12 mei 1998 yang menewaskan 4 orang mahasiswa universitas trisakti. Tragedi yang sampai saat ini masih dikenang oleh para mahasiswa diseluruh indonesia belum jelas penyelesaiannya hingga sekarang. Tahun demi tahun kasus ini selalu timbul tenggelam. Setiap 12 mei mahasiswa pun berdemo menunut diselesaikannya kasus penembakan mahasiswa trisakti. Namun semua itu seperti hanya suatu kisah yang tidak ada masalah apapun. Seperti suatu hal yang biasa saja. Pemerintah pun tidak ada suatu pernyataan yang tegas dan jelas terhadap kasus ini. Paling tidak perhatian terhadap kasus ini pun tidak ada. Mereka yang telah pergi adalah:
·         Elang Mulia Lesmana ·         Heri Hertanto ·         Hafidin Royan ·         Hendriawan Sie Mereka merupakan pahlawan reformasi selain mahasiswa lainnya yang ikut berjuang pada saat itu.          
  c. Penjarahan Pada tanggal 14 mei 1998, jakarta seperti membara. Semua orang tumpah di jalanan. Mereka  merusak dan menjarah toko dan gedung milik swasta maupun pemerintah. Masa pada saat itu sudah kehilangan kendali dan brutal akibat kondisi yang terjadi di tanah air pada saat itu.      
      d.Soeharto meletakkan jabatannya, dan Wakil presiden B. J Habibie menjadi presiden baru indonesia    
      6. Kelebihan dan kekurangan Sistem pemerintahan Orde Baru             a. Kelebihan Sistem Pemerintahan orde baru ·         Perkembangan GDP per kapita indonesia yang pada tahun 1968 hanya AS$70 dan pada 1996 telah mencapai lebih dari AS$1.565 ·         Sukses transmigrasi ·         Sukses KB ·         Sukses memerangi buta huruf ·         Sukses swasembada pangan ·         Pengangguran minimum ·         Sukses REPELITA (Rencana Pembangunan Lima Tahun) ·         Sukses Gerakan wajib belajar ·         Sukses gerakan nasional orang-Tua Asuh ·         Sukses keamanan dalam negeri ·         Investor asing mau menanamkan modal di indonesia ·         Sukses menumbuhkan rasa nasionalisme dan cinta produk dalam negeri             b. Kekurangan Sistem pemerintahan Orde Baru ·         Semaraknya korupsi, kolusi dan nepotisme ·         Pembangunan indonesia yang tidak merata dan timbulnya kesenjangan pembangunan antara pusat dan daerah, sebagian disebabkan karena kekayaan daerah sebagian besar disedot kepusat ·         Munculnya rasa ketidakpuasan di sejumlah daerah karena kesenjangan pembangunan, terutama di aceh dan papua ·         Kecemburuan antara penduduk setempat dengan para transmigran yang memperoleh tunjangan pemerintah yang cukup besar pada tahun-tahun pertamanya. ·         Bertambahnya kesenjangan sosial ·         Pelanggaran HAM kepada masyarakat non pribumi ·         Kritik dibungkam dan oposisi diharamkan ·         Kebebasan pers sangat terbatas, diwarnai oleh banyak koran dan majalah yang dibredel ·         Penggunaan kekerasan untuk menciptakan keamanan, antara lain dengan program "penembakan misterius" ·         Tidak ada rencana suksesi (penurunan kekuasaan ke pemerintah/presiden selanjutnya) ·         Pelaku ekonomi yang dominan adalah lebih dari 70% aset kekayaan negara dipegang oleh swasta


pemikiran soekarno

PEMIKIRAN SOEKARNO DALAM MENENTANG " KOLONIALISME DAN IMPERIALISME SERTA ELITISME "
Oleh Darlis Gultom
Pada tanggal 17 mei 1956 Presiden Soekarno mendapat kehormatan untuk menyampaikan pidato di depan kongres Amerika Serikat dalam rangka kunjungan resminya ke negeri tersebut. Sebagaimana dilaporkan dalam halaman pertama New York Times pada hari berikutnya, dalam pidato itu dengan gigih Soekarno menyerang kolonialisme. Perjuangan dan pengorbanan yang telah kami lakukan demi pembebasan rakyat kami dari belenggu kolonialisme," kata Bung Karno," telah berlangsung dari generasi ke generasi selama berabad-abad." Tetapi, tambahnya, perjuangan itu masih belum selesai. Bagaimana perjuangan itu bisa dikatakan selesai jika jutaan manusia di Asia maupun Afrika masih berada di bawah dominasi kolonial, masih belum bisa menikmati kemerdekaan. Menarik untuk disimak bahwa meskipun pidato itu dengan keras menentang kolonialisme dan imperialisme, serta cukup kritis terhadap negara-negara barat, ia mendapat sambutan luar biasa di Amerika Serikat (AS). Namun, lebih menarik lagi karena pidato itu menunjukkan konsistensi pemikiran dan sikap-sikap Bung Karno. Sebagaimana kita tahu, kuatnya semangat antikolonialisme dalam pidato itu bukanlah merupakan hal baru bagi Bung Karno. Bahkan sejak masa mudanya, terutama pada periode tahun 1926-1933, semangat antikolonialisme dan anti-imperialisme itu sudah jelas tampak. Bisa dikatakan bahwa sikap antikolonialisme dan anti-imperialisme Soekarno pada tahun 1950-an dan selanjutnya hanyalah merupakan kelanjutan dari pemikiran-pemikiran dia waktu muda. Tulisan berikut dimaksudkan untuk secara singkat melihat pemikiran Soekarno Muda dalam menentang kolonialisme dan imperialisme. Dan selanjutnya elitisme serta bagaimana relevansinya untuk sekarang.  1.      Anti-Kolonialisme dan Anti-Imperialisme Salah satu tulisan pokok yang biasanya diacu untuk menunjukkan sikap dan pemikiran Soekarno dalam menentang kolonialisme adalah tulisannya yang terkenal yang berjudul Nasionalisme, Islam dan Marxisme". Dalam tulisan yang aslinya dimuat secara berseri di jurnal Indonesia muda tahun 1926 itu, sikap tersebut tampak jelas sekali. Menurut Soekarno, yang pertama-tama perlu disadari adalah bahwa alasan utama kenapa para kolonialis Eropa datang ke Asia bukanlah untuk menjalankan suatu kewajiban luhur tertentu. Mereka datang terutama " untuk mengisi perutnya yang keroncong belaka ". Artinya, motivasi pokok dari kolonialisme itu adalah ekonomi. Sebagai sistem yang motivasi utamanya adalah ekonomi, Soekarno percaya, kolonialisme erat terkait dengan kapitalisme, yakni suatu sistem ekonomi yang dikelola oeh sekelompok kecil pemilik modal yang tujuan pokoknya adalah memaksimalisasi keuntungan. Dalam upaya memaksimalisasi keuntungan itu, kaum kapitalis tak segan-segan untuk mengeksploitasi orang lain. Melalui kolonialisme para kapitalis Eropa memeras tenaga dan kekayaan alam rakyat negeri-negeri terjajah demi keuntungan mereka. Melalui kolonialisme inilah di Asia dan Afrika, termasuk Indonesia, kapitalisme mendorong terjadinya apa yang ia sebut sebagai exploitation de l'homme par l'homme atau eksploitasi manusia oleh manusia lain. Soekarno menentang kolonialisme dan kapitalisme itu. Keduanya melahirkan struktur masyarakat yang eksploitatif. Sebagai suatu sistem yang eksploitatif, kapitalisme itu mendorong imperialisme, baik imperialisme politik maupun imperialisme ekonomi. Tetapi Soekarno Muda tak ingin menyamakan begitu saja imperialisme dengan pemerintah kolonial dan imperialisme. 2.      Anti-elitisme Selain kolonialisme dan imperialisme, di mata Soekarno ada tantangan besar lain yang tak kalah pentingnya untuk dilawan, yakni elitisme. Elitisme mendorong sekelompok orang merasa diri memiliki status sosial-politik yang lebih tinggi daripada orang-orang lain, terutama rakyat kebanyakan. Elitisme ini tak kalah bahayanya, menurut Soekarno, karena melalui sistem feodal yang ada ia bisa dipraktikkan oleh tokoh-tokoh pribumi terhadap rakyat negeri sendiri. Kalau dibiarkan, sikap ini tidak hanya bisa memecah-belah masyarakat terjajah, tetapi juga memungkinkan lestarinya sistem kolonial maupun sikap-sikap imperialis yang sedang mau dilawan itu. Lebih dari itu, elitisme bisa menjadi penghambat sikap-sikap demokratis dalam masyarakat modern yang dicita-citakan bagi indonesia merdeka. Soekarno melihat bahwa kecenderungan elitisme itu tercermin kuat dalam struktur bahasa jawa yang dengan pola "kromo" dan "ngoko"-nya mendukung adanya stratifikasi sosial dalam masyarakat. Untuk menunjukkan ketidaksetujuannya atas stratifikasi demikian itu, dalam rapat tahunan jong java di surabaya pada bulan februari 1921, Soekarno berpidato dalam bahasa jawa ngoko, dengan akibat bahwa ia menimbulkan keributan dan ditegur oleh ketua panitia. Upaya Soekarno yang jauh lebih besar dalam rangka menentang elitisme dan meninggikan harkat rakyat kecil di dalam proses perjuangan kemerdekaan tentu saja adalah pencetusan gagasan marhaenisme. Dalam kaitan dengan usaha mengatasi elitisme itu ditegaskan bahwa marhaneisme "menolak tiap tindak borjuisme" yang, bagi Soekarno, merupakan sumber dari kepincangan yang ada dalam masyarakat. Ia berpandangan bahwa orang tidak seharusnya berpandangan rendah terhadap rakyat. Sebagaimana dikatakan oleh ruth mcvey, bagi Soekarno rakyat merupakan "padanan mesianik dari proletariat dalam pemikiran Marx," dalam arti bahwa mereka ini merupakan "kelompok yang sekarang ini lemah dan terampas hak-haknya, tetapi yang nantinya, ketika digerakkan dalam gelora revolusi, akan mampu mengubah dunia." Langkah-langkah apa yang diusulkan oleh Soekarno untuk melawan kolonialisme, imperialisme serta elitisme itu? Pertama-tama ia mengusulkan ditempuhnya jalan nonkooperasi. Bahkan sejak tahun 1923 Soekarno sudah mulai mengambil langkah nonkooperasi itu, yakni ketika ia sama sekali menolak kerja sama dengan pemerintah kolonial. Dalam kaitan dengan ini ia kembali mengingatkan bahwa motivasi utama kolonialisme oleh orang Eropa adalah motivasi ekonomi. Oleh karena itu mereka tak akan dengan sukarela melepaskan koloninya. Langkah lain yang menurut Soekarno perlu segera diambil dalam menentang kolonialisme dan imperialisme itu adalah menggalang persatuan di antara para aktivis pergerakan. Dalam serial tulisan Nasionalisme, Islam dan Marxisme ia menyatakan bahwa sebagai bagian dari upaya melawan penjajahan itu tiga kelompok utama dalam perjuangan kemerdekaan di indonesia-yakni para pejuang nasionalis, islam dan marxis-hendaknya bersatu. Dalam persatuan itu nanti mereka akan mampu bekerja sama demi terciptanya kemerdekaan indonesia. "bahtera yang akan membawa kita kepada indonesia merdeka," ingat Soekarno, "adalah bahtera persatuan." Seruan-seruan Soekarno itu pada tanggal 4 juli 1927 dilanjutkan dengan pendirian Partai Nasional Indonesia (PNIi) yang sebagai tujuan utamanya dicanangkan untuk "mencapai kemerdekaan indonesia". Guna memberi semangat kepada para aktivis pergerakan, pada tahun 1928 ia menulis artikel berjudul jerit kegemparan di mana ia menunjukkan bahwa sekarang ini pemerintah kolonial mulai waswas dengan semakin kuatnya pergerakan nasional yang mengancam kekuasaannya. Ketika pada tanggal 29 Desember 1929 Soekarno ditangkap dan pada tanggal 29 Agustus 1930 disidangkan oleh pemerintah kolonial, soekarno justru memanfaatkan kesempatan di persidangan itu. Dalam pleidoinya yang terkenal berjudul Indonesia Menggugat dengan tegas ia menyatakan perlawanannya terhadap kolonialisme. Dan tak lama setelah dibebaskan dari penjara pada tanggal 31 Desember 1931 ia bergabung dengan Partai Indonesia (Partindo), yakni partai berhaluan nonkooperasi yang dibentuk pada tahun 1931 untuk menggantikan pni yang telah dibubarkan oleh pemerintah kolonial. Hal ini tampak misalnya ketika ia mendirikan PNI. Di satu pihak memang dengan jelas digariskan bahwa tujuan utama pni adalah mencapai Indonesia merdeka. Tetapi di lain pihak cita-cita kemerdekaan itu tidak disertai hasrat untuk mengubah sistem politik yang dilaksanakan oleh pemerintah kolonial dengan sistem politik yang sama sekali baru. Alih-alih perubahan total, Soekarno sebagaimana banyak aktivis pergerakan waktu itu berkeinginan bahwa negeri yang merdeka itu nanti akan ditopang oleh sistem yang mirip dengan sistem yang menopangnya saat terjajah. Hanya elitenya akan diganti dengan elite baru, yakni elite pribumi. Berhubungan dengan sikap anti-elitismenya perlu dilihat bahwa meskipun dalam pidato dan tulisan-tulisannya Soekarno tampak melawan elitisme, tetapi sebenarnya bisa diragukan apakah ia sepenuhnya demikian. Hal ini tampak misalnya dalam pidato yang ia sampaikan pada tanggal 26 November 1932 di yogyakarta, kota pusat aristokrasi Jawa. Dalam pidato itu Soekarno mengajak setiap orang, apa pun status sosialnya, untuk bersatu demi kemerdekaan. Tetapi sekaligus ia menegaskan bahwa bersama Partindo dirinya tidak menginginkan perjuangan kelas. Dalam tulisan Nasionalisme, Islam dan Marxisme, sebagaimana disinyalir oleh Mcvey, sebenarnya Soekarno sama sekali tidak sedang bicara dengan rakyat banyak. Dalam tulisan itu ia, menurut mcvey, "tidak menyampaikan imbauannya kepada kelompok-kelompok radikal pedesaan dan proletaryang telah memelopori pemberontakan komunis setahun sebelumnya, atau kepada para santri-santri taat pejuang Islam, atau kepada rakyat kebanyakan di dalam maupun di sekitar wilayah perkotaan yang bergabung ke dalam pni yang didirikan oleh Soekarno saat mereka sedang mencari pegangan di tengah lunturnya nilai-nilai tradisional." Soekarno, sebaliknya, lebih mengalamatkan imbauannya kepada sesama kaum elite pergerakan, atau kepada apa yang disebut oleh mcvey sebagai "elite metropolitan," yang keanggotaannya biasanya ditentukan oleh tingkat pendidikan barat yang diperoleh seseorang. Jika Soekarno tampak terpisah dari rakyat, sebenarnya ia tidak sendirian. Banyak tokoh elite perjuangan pada zamannya juga demikian. Ketika membubarkan pni pada tanggal 25 April 1931, misalnya, para pemimpin partai itu tidak banyak berkonsultasi dengan rakyat kebanyakan yang menjadi anggotanya. Akibatnya rakyat menjadi kecewa, membentuk apa yang disebut "golongan merdeka," dan memperjuangkan pentingnya pendidikan rakyat. Bahkan pada masa revolusi sendiri bisa dipertanyakan apakah sebenarnya rakyat yang ikut gigih bertempur dan berkorban mempertahankan kemerdekaan itu mendapat kesempatan yang maksimal dalam menentukan arah revolusi. Dalam tulisannya mengenai pola hubungan antara elite dan rakyat pada zaman revolusi, Barbara Harvey menyatakan bahwa hubungan itu tidak hanya amat lemah, tetapi juga berakibat cukup fatal bagi revolusi kemerdekaan itu sendiri. Lemahnya hubungan antara para pemimpin nasional di tingkat pusat dengan rakyat di desa-desa, menurut dia, "merupakan faktor utama bagi gagalnya elite kepemimpinan untuk menggalang dan mengarahkan kekuatan rakyat demi terwujudnya tujuan-tujuan revolusi." Dengan kata lain, sebenarnya rakyat tidak sepenuhnya dilibatkan dalam proses bernegara. Jika ini benar, mungkin tak terlalu mengherankan jika PKI meskipun pada tahun 1948 ditekan besar-besaran setelah peristiwa Madiun dalam waktu singkat berkembang pesat pengikutnya. Ini antara lain karena di dalam pki banyak rakyat merasakan bahwa justru dalam partai yang menekankan antikemapanan (baca: anti-elite metropolitan) itu kepentingan dan cita-cita mereka mendapat tempatnya. Dalam pemilu 1955 PKI bahkan berhasil memperoleh suara terbanyak keempat. Dengan sedikit meminjam seruan Bung Karno yang terkenal, sekarang ini kita perlu "membangun dunia baru." Tetapi upaya untuk membangun dunia yang baru itu kiranya harus dimulai dengan terlebih dahulu "membangun indonesia baru." Dan upaya membangun indonesia baru itu mungkin harus dimulai dengan membangun elite politik yang benar-benar lahir dari kalangan rakyat dan memperjuangkan kepentingan rakyat. Dalam indonesia yang baru itu diharapkan tiada lagi-kalaupun ada kecil peranannya elompok elite yang hanya sibuk berebut kekuasaan dan pengaruh. Hal ini bisa terjadi jika para aktivis muda reformasi sekarang ini tidak enggan untuk belajar dari para aktivis pergerakan generasi tahun 1920-an. Di satu pihak meneruskan sikap militan generasi itu dalam memperjuangkan cita-cita bersama dan rela berkorban demi cita-cita itu. Di lain pihak menolak kecenderungan untuk mewarisi sistem pemerintahan sebelumnya, yakni kecenderungan untuk mengganti elite lama dengan elite yang baru tetapi yang pola dan orientasi politiknya tetap sama. Dengan demikian akan bisa diharapkan lahirnya elite politik yang benar-benar berorientasi pada semakin terwujudnya demokrasi.

DAFTAR PUSTAKA :
  1. Hering bob. 2001. Soekarno Architect Of A Nation. Amsterdam : Kit Publisher
  2. Hering bob. 2001. Soekarno Founding Father of Indonesia 1901-1945. Amsterdam : kit publisher
  3. Kasenda, peter. 2010. Soekarno Muda: Biografi Pemikiran 1926-1933. Jakarta : komunitas bambu
  4. Katoppo, Aristides. 1982. 80 Tahun Bung Karno. Jakarta : Kintamani Offset